Tidak hanya kinerja anggota Dewan yang dinilai buruk tetapi moralitas anggota DPR periode 2009-2014 juga dinilai lebih buruk dibandingkan dengan anggota DPR periode 2004-2009. DPR periode sekarang dinilai lebih hedonis, serakah, bergaya hidup mewah, dan jauh dari rakyat (Kompas, 19/4).
Dibandingkan dengan DPR era Orde Baru kinerja DPR sekarang jauh lebih buruk. Menurut Koordinator FORMAPPI, Sebastian Salang, “DPR era Orde Baru hanya punya satu ruangan kecil, diisi enam sampai delapan orang. Mereka ditemani satu sekretaris. Meski waktu itu DPR dikesankan sebagai stempel pemerintah, tapi produktivitasnya jauh lebih bagus dibanding DPR sekarang.”
Begitu pula menurut Bachtiar Effendy, DPR sekarang adalah cermin bening dari praktik politik paling mendasar dari Lasswell (1936), yakni “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.” Keadaan itu merupakan buah dari rendahnya moralitas dan kinerja anggota Dewan, dan lemahnya visi kepemimpinan nasional.
Sehingga biar dibolak-balik, ”politik hanyalah komoditas untuk diperebutkan dan tidak lagi menjadi cermin pemikiran atau panggilan hidup anggota Dewan. Oleh sebab itu menjadi anggota DPR lebih sebagai pencari kerjaan guna memperoleh keuntungan ekonomi dan bukan sebagai visi memperjuangkan nilai kehidupan universal.”
Berbagai kalangan luas andaikata ditanya apa pendapat mereka tentang DPR sekarang? Umumnya pasti mengatakan DPR sekarang mengalami alienasi dengan rakyat yang mereka wakili. Mereka tak lagi sehati sependeritaan dengan rakyat. Perilaku anggota DPR sekarang menjadi anomali bagi rakyat. Ini sungguh memalukan. Padahal mereka digaji uang rakyat dalam jumlah besar dan fasilitas mewah. Sementara rakyat yang menggaji justru hidup serba kekurangan dan tak berkecukupan.
Jika dibandingkan, kinerja DPR periode awal pascareformasi pun mereka jauh lebih bagus dibandingkan DPR sekarang. ”Setelah reformasi, anggota DPR memang punya ruangan sendiri, tapi belum punya staf ahli. Anggaran untuk membahas satu RUU waktu itu hanya Rp 300 juta, tetapi hasilnya lebih bagus. Hampir jarang produk UU yang dihasilkan DPR periode 1999-2004 digugat di Mahkamah Konstitusi. Sementara DPR sekarang baru sebulan mengesahkan UU sudah langsung digugat di Mahkamah Konstitusi (Kompas, 19/4).
Kondisi itu ironis dengan DPR yang didukung fasilitas lengkap dan anggaran besar tapi moralitasnya buruk. DPR sekarang punya dua staf ahli dan satu asisten. Untuk membahas satu RUU pun bisa menghabiskan dana Rp 5,2 miliar. Namun selama setahun masa kerja mereka (Oktober 2009-Oktober 2010) dari target 70 RUU hanya 7 UU yang dihasilkan, itupun lima UU soal ratifikasi perjanjian internasional dan satu UU lagi inisiatif pemerintah soal RUU APBN. Dengan fakta itu, ternyata tidak ada hubungan antara peningkatan anggaran dengan perbaikan moralitas (kinerja) DPR. Sekali lagi, penyebab rendahnya kualitas DPR, tak lain adalah moralitas buruk.
Selain itu, harus diakui buruknya kinerja DPR juga disumbang peran partai partai politik yang salah memaknai reformasi. Jarang partai-partai politik mengajarkan bagaimana bernegara. Padahal, sesungguhnya berpolitik itu adalah bernegara, dan bernegara itu adalah berkonstitusi. Itulah tugas utama para penyelenggara negara. Karena ketidak tahuan mereka maka muncul perilaku aneh seperti ngotot ingin membangun gedung DPR atau melihat video porno dalam sidang.
Melihat realita yang ada, di benak pikiran anggota DPR sekarang hanya bagaimana bisa studi banding ke luar negeri dibiayai negara, bisa menggunakan wewenangnya untuk menyusun anggaran yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Sementara omongan orang lain pasti tidak didengar, karena para wakil rakyat itu sudah terlanjur buta, tuli, dan bisu.
Selain itu, di tengah memuncaknya ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR dan para penyelenggara lain, hadir sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dapat dijadikan tumpuan. Paceklik prestasi pemerintah juga menjadi penyebab tidak satupun prestasi pemerintah yang membanggakan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu sebuah realita.
[Sumber: Soegeng Surjadi Syndicate]
0 Komentar