Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol dinilai tanpa alasan yang jelas karena parlemen kedua negara saat ini sedang reses. Kunjungan kerja dua komisi itu dinilai sebagai upaya berwisata ke luar negeri dengan uang rakyat, alias menjadi wisatwan Abidin (Atas Biaya Negara).
Hal ini disampaikan Salang menanggapi kepergian rombongan Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol. Salang menyampaikan hal ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).
Salang menuturkan, secara tidak langsung DPR telah mempermalukan Indonesia di mata dunia. Karena kunjungan kerja yang dilakukan tanpa agenda yang jelas.
"Melecehkan bangsa ini di mata negara lain. Karena kesan negara yang dikunjungi terhadap parlemen ini nggak ada kerjaan dan tujuannya nggak jelas," tutur Salang.
Karenanya seharusnya DPR mengevaluasi total kunjungan kerja ke luar negeri. Karena jelas tanpa tujuan yang konkret untuk kesejahteraan rakyat.
"Duta besar Indonesia di luar negeri sudah merasa muak dengan kunjungan karena mereka harus berhadapan dan menjelaskan kepada pihak negara yang dikunjungi. Dan ini sudah memalukan dan semestinya studi banding dievaluasi total," sarannya.
Salang pun mengusulkan kelak kunjungan kerja anggota dilakukan perseorangan anggota DPR. Sehingga jelas pertanggunganjawabannya.
"Kita lihat siapa anggota DPR yang pertama mengusulkan karena ini pertangguanjawabnya sangat pribadi, dan harus ada hasilnya," tutup Salang.
KUNJUNGAN KERJA KE SPANYOL
Anggota Komisi X DPR berkunjung ke Spanyol di tengah masa reses parlemen Spanyol, termasuk Eko Patrio dari FPAN. Eko terancam terkena evaluasi karena perencanaan yang tidak matang.
Selain kunjungan Komisi X DPR ke Spanyol, FPAN DPR akan mengevaluasi sejumlah anggotanya di Komisi VIII DPR menyangkut perencanaan kunjungan yang tidak matang.
"Ini akan menjadi bahan evaluasi buat kita. Kita tidak menerima informasi ini lebih dahulu bahwa perencanaan kunjungan komisi X dan VIII ternyata tidak matang," kata Sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).
Teguh berpendapat, langkah Komisi X dan Komisi VIII DPR sungguh di luar dugaan. Sejumlah anggota FPAN yang ikut seharusnya mematuhi aturan main yang jelas.
"Dulu PAN mengajukan moratorium kunjungan kerja selama enam bulan kami melakukan evaluasi. Kunjungan kerja harus dilakukan secara selektif dengan hasil berguna," ujarnya.
Ke depan, kata Teguh, kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas tidak akan direstui oleh FPAN dan harus ada pertanggunganjawaban kunjungan kerja DPR kepada rakyat.
"Harus ada pengisian form penugasan berisi poin-poin mulai dari maksud tujuan, kemudian ke mana saja negara yang dikunjungi dan apa saja yang dihasilkan," kata Teguh. (van/aan)
[Sumber: Detik.Com]
0 Komentar