REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Masyarakat Indonesia memberi rapor merah pada kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penilaian buruk itu meliputi empat sektor, yaitu hubungan internasional, ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Kami mencoba merekam opini masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan SBY dan Boediono," kata Direktur Strategis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Agustinus Budi Prasetyohadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/10). Kesan ketidakpuasan masyarakat itu didapatkan dari 1.000 orang responden yang di wawancara langsung oleh tim LSI dari 1 sampai 10 Oktober 2010.
Di bidang hubungan internasional sebanyak 57,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya. Mereka menggunakan ukuran kasus-kasus yang menonjol dengan Malaysia. Seperti, penyiksaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), budaya yang diklaim Malaysia, serta tukar menukar nelayan Malaysia dengan petugas patroli Indonesia. "Respon pemerintah dianggap lemah terhadap kasus dengan Malaysia," kata Budi. Padahal Malaysia adalah negara yang jauh lebih kecil.
Lalu di bidang politik, belum jelasnya kasus Bank Century membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan SBY. Persekongkongkolan politik yang mengakibatkan terpentalnya Sri Mulyani juga menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Hasilnya, sebanyak 50,8 persen respon merasa tidak puas dengan kinerja SBY di bidang politik.
Pada penegakan hukum, lagi-lagi mayoritas masyarakat yang diwakili oleh responden merasakan kekecewaan. Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kurangnya perlindungan terhadap kaum minoritas membuat suara ketidakpuasan masyarakat mencapai 50,5 persen.
Terakhir dalam bidang ekonomi, 57,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya. Nuansa positif yang disampaikan Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Radjasa, terhadap ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi atau nilai rupiah yang menguat, ternyata tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mikro. "Di tingkat mikro itu justru memburuk karena harga membumbung tinggi. Di tingkat bawah, ekonomi semakin sulit," kata Budi.
Masyarakat juga mulai khawatir ketika menggunakan tabung elpiji 3 kg karena banyaknya kasus tabung elpiji itu yang meledak. Hal seperti inilah yang mengurangi tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY.
Akan tetapi, kata Budi, berdasarkan survei LSI, ketidakpuasan masyarakat itu ternyata tidak ditujukan pada SBY. Sebagain besar masyarakat, terutama dari pedesaan, masih menaruh simpati kepada SBY dari sisi personalitasnya. "SBY masih dianggap santun," katanya. Hanya sebagaian kecil masyarakat, dari wilayah perkotaan dan berpendidikan tinggi, yang menggap rapor merah tersebut adalah kesalahan SBY.
Ketidakpuasan masyarakat justru ditujukan pada Wakil Presiden, Boediono dan menteri-menteri pembantu SBY. Melihat fenomena ini, LSI menyarankan agar SBY tidak ragu untuk memilih menteri yang lebih kompeten dengan gaya kepemimpinannya. Sebab jika tidak ada upaya meningkatkan kinerja para menteri, ketidakpuasan itu bisa mengarah pada SBY secara langsung.
Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Radjasa misalnya. Melihat ketidakpuasan masyarakat terhadap dinamika ekonomi di Indonesia posisinya bisa saja tidak aman. Jika tidak ada upaya untuk memperbaiki menteri-menteri di bawahnya. "Tidak aman posisi Menko kalau tidak perbaikan menteri di bawahnya," jelas Budi.
Red: Endro Yuwanto
Rep: Rosyid Nurul Hakim
0 Komentar