Lho? Globalisasi kok dibilang gombal?
Bisa jadi itu yang terlintas di kepala saat membaca judul di atas. Pasalnya, sesuai dengan keputusan para petinggi WTO (World Trade Organization) bertahun-tahun lalu, bukankah sejak hari-hari pertama tahun 2010 kemarin geliat globalisasi nyatanya sudah mulai merambah dengan pasti ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Indonesia?
Sementara itu, sebagai bagian dari sistem perdagangan WTO sendiri, Indonesia sepertinya tidak punya alasan apa-apa lagi untuk tidak ikutan ber-global ria pula.
Karena itu, pesan-pesan tentang globalisasi pun gencar didengungkan di sana-sini, terutama oleh para penyelenggara Republik ini kepada rakyatnya. Rakyat diminta supaya aware bahwa banyak kebijakan pemerintah yang suka atau tidak suka sebetulnya sudah, sedang, dan masih akan terus dijalankan mengikuti tuntutan dan maunya iklim globalisasi ini. Pencabutan subsidi BBM salahsatu contohnya.
Di sisi lain, suka atau tidak suka, ngerti atau tidak ngerti, rakyat juga harus siap untuk mulai menjalani pola hidup - dan menggapai taraf kehidupan - minimal setara dengan rakyat negara-negara lain agar tidak tertinggal, apalagi sampai tertindas, dalam berbagai bentuk persaingan melawan kekuatan asing di kandang sendiri.
Ini jadi penting mengingat sistem ekonomi dan tata-niaga kita bakal ikut global, sistem informasi kita ikut global, sistem transportasi kita ikut global, sistem pendidikan kita ikut global, sistem pelayanan kesehatan kita ikut global, dan masih banyak lagi sistem-sistem lain yang juga harus ikut global termasuk, tentunya, sistem pembayaran kita yang terpaksa harus ikut cara global. Akibatnya gampang ditebak. Rakyat dan pemerintah bakal menghadapi masalahnya sendiri-sendiri! Sebab walau bagaimanapun globalisasi pasti akan membawa dampak positif dan negatif terhadap berbagai tatanan kehidupan di negeri ini.
Pertanyaannya sekarang, apakah sebetulnya pemerintah lebih aware daripada rakyat? Apakah sejak jauh-jauh hari dulu pemerintah sudah betul-betul mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk menghadapi konsekuansi globalisasi ini, terutama dalam konteks melindungi kepentingan rakyat dan negara?
Lalu, globalisasi itu sendiri sebetulnya apa sih?
Menurut wikipedia, ringkasnya globalisasi adalah sebuah proses interaksi langsung antar individu, bangsa, dan negara-negara di muka bumi ini dalam berbagai aspek ipoleksosbud (khususnya perdagangan) secara bebas, hampir-hampir tanpa batas wilayah, jurisdiksi, ruang, dan waktu lagi.
Artinya, dan ini hanya satu contoh saja, pemerintah kita tidak akan dapat berbuat banyak jika pada gilirannya nanti ada kekuatan asing yang mengambil peran mutlak dalam menentukan kebijakan pasar untuk produk-produk tertentu di dalam negeri. Artinya lagi, jika harga pasar atas produk yang mereka kendalikan itu lebih rendah dari harga jual produsen kita, maka rakyat banyak akan diuntungkan. Tapi di sisi lain, produsen kita bakal cilaka. Sebaliknya, jika harga yang mereka tawarkan lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh produsen kita, belum tentu produsen kita akan diuntungkan - mengingat pertimbangan konsumen akan kualitas, usia pakai, dlsb. Sementara di sisi lain, sudah pasti rakyat kita yang akan cilaka. Apalagi jika produk itu masuk dalam kategori menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, sandang, pangan, transportasi, BBM, dlsb.
Sampai di sini, rasanya ada yang luput dari perhatian kita semua - terutama karena tidak ada satu orang pun "di atas sana" yang dengan jiwa besar dan dengan jujur berani menjelaskankan kepada rakyat - betapa belum siap sebenarnya seluruh komponen bangsa ini untuk memasuki era globalisasi!
0 Komentar