Tidak Bisa Tidak Korupsi, Pak Presiden!

KALAU ditanya mengapa orang korupsi, jawaban jujurnya pasti tak sama. Ada yang menjawab terpaksa korupsi buat beli nasi. Yang lain bercita- cita korupsi agar hidup bisa lebih seksi punya duit berpeti- peti. Mengingat kausanya berbeda, obatnya tentu tidak boleh sama. Sama vitalnya dengan memilih obat antikorupsi, Deng Xiao Ping dulu bilang, agar korupsi tidak menjamur, perlu ada sistem. Dengan sistem, orang jahat divaksinasi agar menjadi baik, dan orang baik tetap baik.

Tanpa sistem, orang baik bisa menjadi jahat. Maka, supaya penyakit korupsi tidak kambuh, selain yang sudah sakit diobati, yang belum kena harus divaksinasi. Ihwal vaksinasi korupsi, kita masih setengah hati.

Barang tentu tak semua yang dapurnya tak selalu berasap memilih berkorupsi. Namun, dibandingkan yang korupsi buat kecentilan hidup, kelompok yang korupsi buat beli nasi pada kita masih lebih banyak. Diukur dengan apa saja, dua-duanya jelas bersalah.

Mengobati kelompok yang terpaksa korupsi, selama tidak menambah kemampuan membeli nasi, gigi hukum saja tak cukup menjadi obat. Kalau korupsi sudah jadi andalan hidup, tingkat kenekatan orang sudah naik ke otak. Wajar jika penjahat kambuhan mengaku lebih suka memilih masuk penjara karena hidup di luar semakin susah.

LEE Kuan Yew, pendiri Singapura, baru-baru ini bilang, "Jangan percaya bahwa Singapura tak menghadapi masalah korupsi." Padahal, Singapura relatif bersih dan gaji guru sekolah sudah mencapai 4.000 dollar Singapura atau hampir Rp 25 juta. Barangkali dalam kaitan kebijakan "vaksinasi korupsi", Singapura berencana menaikkan gaji menteri dan pejabat negara hingga 80 persen dari gaji eksekutif swastanya.

Pada kita, gaji pegawai negeri eselon IV (golongan ruang III) belum tentu cukup untuk makan. Kalau jujur, gaji eselon I, bahkan setingkat menteri pun, bila cuma mengandalkan gaji boro-boro bisa hidup mewah. Jadi tak perlu ditanya lagi dari mana jika tak sedikit eselon I punya rumah dan mobil mewah. Jangan pula ditanya keajaiban dari mana pula bila pegawai negeri golongan I puluhan tahun masih bertahan hidup jika bukan dari ngobyek serabutan (korupsi waktu), cari proyek, ikut panitia pengadaan barang, menguangkan kertas, tinta di kantor, atau apa saja.

Mengapa cara tak elok yang dipilih? Karena kesempatan untuk itu masih ada dan sistem kita (waskat: pengawasan melekat, salah satunya) tak punya kaki. Harus diakui, tidak semua pegawai negeri sejujur Umar Bakrie, setulus Pak guru Mamad.

GEBRAKAN "8 Langkah" Presiden beberapa waktu lalu bertekad menyapu korupsi bisa jadi membuat kempat-kempot hati koruptor kakap dan para pejabat teras yang telanjur punya hobi centil seperti itu. Namun belum tentu bakal begitu nyali mereka yang buat berobat saja tak ada uang tersisa lantaran sudah habis buat makan.

Bagi begitu banyak koruptor teri, gebrakan serbu korupsi boleh terus menggonggong, tetapi kepulan asap dapur bukankah harus terus berlalu. Selama sistem di kantor belum galak dan lubang buat serong masih menganga, korupsi rutin kecil-kecilan, berani bertaruh, seperti angin, pasti masih akan bablas terus.

Bukankah Kwik Kian Gie pernah usul, sebagai sebuah racikan puyer, obat korupsi perlu termasuk kebijakan menaikkan gaji pegawai negeri juga, sambil jangan lupa memberi catatan, bahwa hukum korupsi harus sudah bisa menggigit. Kini Presiden sudah tunggang langgang, sayang yang lain masih melenggang.

Jika ditilik dari perspektif psikopolitik korupsi gagasan Kwik laik diterima, memang harus tidak boleh ada alasan kocek pemerintah belum tebal. Mengapa? Karena pilihan itu merupakan harga obat yang harus dibayar agar wabah korupsi kelas teri bisa total sembuh dan tak kambuh lagi. Sementara niat mengencangkan ikat pinggang, usulan menyingsetkan struktur pegawai negeri pun prioritas yang perlu dipertimbangkan.

Terus terang dibandingkan dengan gaji pegawai swasta, pegawai negeri kita betul dibayar kecil. Anekdot bilang, itu sepadan dengan kinerjanya yang datang kesiangan pulang kepagian. Bukankah kinerja satu pegawai swasta setara dengan keroyokan, katakanlah melawan lima pegawai negeri.

Kalau betul begitu, bukannya efisien kita membelanjakan buat lebih banyak pegawai meski dengan struktur gaji alit, bila dengan lebih sedikit pegawai yang diberi gaji memadai tetapi menelurkan kinerja lebih besar. Filipina baru-baru ini bergegas mengetatkan ikat pinggang efisiensi jam kantor yang pada kita masih molor kedodoran.

MENJEWER koruptor teri dinilai tak tepat pakai tangan besi sebab gaji saja benar tak cukup. Tidak demikian bagi koruptor bukan kelas kambing yang kata orang bermuka badak, lantaran justru kepada mereka tangan besi yang bisa bikin mereka jera.

Melihat gelagat sudah menggebrak meja hukum pun koruptor kelas paus masih tak bergeming, tampaknya diperlukan superbody lain sebagai pendamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang seperti ini beberapa negara Amerika Latin pernah lakukan.

Naga-naganya Presiden sudah "geregetan" melihat yang lain menari lemah gemulai setel kendo, alih-alih bersemangat mambo atau cha-cha-cha seperti maunya rakyat. Orang- orang berharap triliunan rupiah uang yang dikemplang para koruptor buron bisa disetor buat menolong rakyat yang lagi megap-megap. Kata orang, kondisi korupsi kita sudah terindikasi kasus gawat darurat. Tak banyak waktu untuk menyelamatkan perekonomian kita yang sudah kronis puluhan tahun dirongrong penyakit, dibobol pembalakan hutan, pengemplangan utang bank, beragam penggelapan, dan pemborosan bukan alang kepalang kocek negara.

Seperti kata Deng Xiao Ping, pemerintah bukan cuma perlu memasang sistem, tetapi juga sistemnya harus punya kaki. Untuk itu perlu diberi ruang dalam hukum ketatanegaraan kita yang memungkinkan dibentuknya superbody lain sebagai sebuah "kamar ICU".

Seperti di beberapa negara yang rajin korup, "ICU" dimanajemeni langsung oleh presiden. Melihat gejala gemuruh ombak di mulut Presiden, tetapi sayang setiba di bawah tinggal riak kalau berhadapan dengan koruptor kelas mamut dan mastodon. Kini saatnya di panggung hukum, Presiden perlu meminjam palu.

Miris kita disindir tak tuntas-tuntas memberantas korupsi. Mungkin kita perlu menukar jaring lebih kuat dari pukat harimau untuk menjerat lebih banyak koruptor bukan saja kelas teri.


Dari catatan Dr. Handrawan Nadesul (2005)

[Baca selengkapnya]

Kenapa Koruptor Tidak Dieksekusi Mati Saja?

IRIB World Service - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Kompas menyebutkan, Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana "haram".

"Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia," kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dikatakannya bahwa puluhan miliar digelontorkan untuk pemenangan Anas.

Anggota Komisi VII DPR itu menjelaskan, "Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas".

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. Menurutnya, semua pihak tahu uang tersebut berasal dari proyek mana, dari siapa saja yang mengambilnya.

Terakhir, Nazar juga membeberkan proyek di stadion Ambalang senilai Rp 1,2 triliun. Saat itu, proyek dimenangkan oleh PT Adhi Karya dengan cara yang tak wajar. Lalu, Anas kecipratan dari proyek tersebut senilai Rp 50 miliar untuk kepentingan kongres.

Nazaruddin mengaku sebelumnya telah mendapat jaminan dari Anas jika seandainya terjadi sesuatu dalam kasus ini. Anas mengusulkan kepadanya untuk pergi ke Singapura jika kasus terbongkar, dan kembali ke Indonesia setelah terbentuknya pemerintahan baru. Anas mengimbaunya untuk bersabar.

Pernyataan Nazaruddin dalam wawancaranya dengan Metro TV tak ayal mengundang reaksi dari pihak Anas yang menjadi bulan-bulanan tuduhan buronan KPK itu. Menurut laporan Detik, Nazaruddin kembali menyatakan bahwa kepergiannya ke Singapura karena perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Namun hal itu dibantah oleh Wasekjen PD Saan Mustofa.

Ketika dihubungi wartawan Selasa (19/7/2011), Saan mengatakan, "Itu tidak benar. kan semua dia sebut. Kalau memang dia yakin dengan pernyataan atau data-data terkait semua itu, sekali lagi lebih baik dia sampaikan pada KPK, jadi tidak usah tuding sana sini tanpa data yang jelas."

Menurut Saan, Nazaruddin memang pernah bertemu dengan dirinya dan Anas Urbaningrum ketika kasus suap Sesmenpora terkuak. Pertemuan tersebut menurut Saan terjadi di kantor DPP Demokrat, atas permintaan Nazaruddin.

Dijelaskan Saan bahwa Nazaruddin datang ke DPP dan Anas memang memberikan saran. Namun saran Anas kepada Nazaruddin saat itu bukan untuk kabur ke Singapura, melainkan untuk sabar, banyak doa, banyak istigfar, dan banyak beribadah.

Saan menepis tuduhan dari Nazaruddin bahwa Anas menyuruh Nazaruddin pergi ke Singapura yang menurutnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Rosalinda Akhirnya Duduk di Kursi Pesakitan
Salah satu terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Mindo Rosalina Manulang dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini (Rabu, 20/7). Pada persidangan tersebut Rosa akan mendengarkan dakwaan terhadapnya. Demikian dilaporkan Kompas.

Rosa, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet bersama dengan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. Ketiganya tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan bukti cek Rp 3,2 miliar.

Berdasarkan laporan terbaru dari DetikCom, dalam sidang yang dipimpin oleh Suwedya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan itu, Rosa terlihat gugup.

Rosa yang memakai baju serba hitam dibalut syal motif kotak-kotak terus diam selama dicecar wartawan. Raut wajah Rosa pun terlihat murung. Saat ditanya identitasnya oleh hakim, suara Rosa terlihat bergetar. Hakim Suwedya pun meminta supaya Rosa lebih rileks.

Suwedya kemudian meminta supaya juru foto yang hendak mengambil gambar Rosa untuk tidak memakai lampu kilat.

Mungkin Sudah Saatnya untuk Hukuman Mati
Kompas juga menurunkan berita internasional menarik, yaitu tentang eksekusi dua pejabat Cina yang terbukti terlibat praktik korupsi. Cina mengeksekusi mati dua mantan wakil wali kota, kemarin (Selasa, 19/7), karena menerima uang suap dalam jumlah jutaan dollar AS. Demikian dilaporkan Xinhua. Kedua mantan pejabat itu adalah Xu Maiyong dan Jiang Renjie, sebelumnya bertugas di kota-kota yang makmur di pantai timur Cina yang sedang berkembang pesat.

Xu, 52 tahun, adalah mantan wakil wali kota Hangzhou dan dijatuhi hukuman mati pada Mei lalu. Ia dilaporkan menerima uang suap senilai 198 juta yuan atau sekitar Rp 261 miliar dan melakukan penggelapan serta penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Jiang, 62 tahun, adalah mantan wakil wali kota Suzhou. Ia dijatuhi hukuman mati tahun 2008 karena menerima suap lebih dari 108 juta yuan atau Rp 142,8 miliar.

Cina memang menjadi salah satu negara yang paling tegas di dunia dalam menindak para pejabatnya yang korup. Setiap pejabat yang akan melakukan korupsi, harus menyadari terlebih dahulu bahwa ancaman vonis jika mereka terbukti bersalah adalah hukuman mati. Banyak sekali kasus korupsi yang terkuak di Cina yang berakhir dengan eksekusi para pihak yang terlibat. Pemerintah Cina juga tidak tebang pilih atau pandang bulu dalam menegakkan hukum ini. Siapa pun yang terbukti korupsi, harus dieksekusi.

Jika dibandingkan dengan jumlah dana yang dikorupsi oleh para pejabat dan oknum-oknum di Indonesia, angka yang dikantongi oleh para koruptor Cina itu relatif kecil. Terlepas dari besar dan kecilnya, korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan untuk mencegah pengkhianatan itu terjadi, diperlukan hukuman yang berat sehingga membuat para pejabat berpikir ulang untuk menggelapkan uang negara.

Meski hukuman korupsi berat di Cina, namun tetap saja ada pejabat yang nekad melakukannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukuman tersebut. Dengan demikian, otomatis rakyat pun puas atas kinerja pemerintah bahwa kepentingan rakyat diperhatikan.

Apakah sudah saatnya Indonesia mengadopsi kebijakan Cina dengan menetapkan hukuman berat bagi para koruptor, sehingga negara dan rakyat tidak lagi menjadi bulan-bulanan aksi haram para pejabat? Bagaimana menurut Anda?
(IRIB/MZ/Kompas/DetikCom)
[Baca selengkapnya]

Pusaran Korupsi Partai Demokrat

Majalah Gatra edisi khusus ‘the blue’, meledak pada akhir bulan Juni 2011 ini. Cover depan majalah yang menonjolkan ekspresi Angelina Sondakh itu, mendadak harganya melambung tinggi sampai Rp 100.000,00 dari harga normal Rp 25.500,00/eksemplar.

Karena ada seorang taipan diutus memborong, kini Gatra bertopik Pusaran Korupsi Menjerat Partai Demokrat (PD), sulit dicari. “Kemarin, ada seorang etnis China datang ke sini, menanyakan majalah Gatra dan memborong semua. Tanpa tersisa satu eksemplarpun,” tandas Muji, pedagang media cetak kawakan di bursa koran Jl Pahlawan Surabaya.

Gatra edisi khusus ‘the blue’ itu, sejak medio Juni 2011 menyajikan berturut-turut laporan utama tentang pergolakan politik dan korupsi PD. Namun, cover berwajah Angelina Sondakh inilah yang mencapai puncak ledakan, dan majalahnya tidak mudah ditemui.

“Saya menjual Gatra antara 50-100 eksemplar. Karena kemarin, ada pemborong khusus, hal ini mendorong kami untuk memanfaatkan situasi permintaan,” lontar Atim yang masih menjual beberapa eksemplar.

Materi Gatra akhir minggu Juni 2011 itu memang menyajikan lika-liku korupsi yang melilit Petinggi PD, dan menyeret nama-nama pembesar PD. Mulai Ketum PD Anas Urbaningrum sampai soal pemecatan Bendahara Umum (Bendum), Nazaruddin.

Bendum PD itu tak mau jadi korban sendirian, maka larilah dia dan sembunyi di Singapura. Seperti minggatnya Eddy Tansil dari rumah tahanan ke daratan China, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana perindustrian kimia senilai Rp 1,3 Trilyun.

Sedangkan PD masuk ke dalam pusaran arus korupsi itu, ketika proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang meledak, dan melibatkan para politisi dari partai yang didirikan Presiden SBY.

SBY selaku Pembina PD sempat marah besar, dan memecat Nazaruddin dari jabatan Bendum DPP PD, yang sehari kemudian akan dipanggil KPK. Ia sebut nama-nama besar pengurus pusat PD dari Singapura. “Saya tak mau didholimi, dan tak mau jadi korban sendirian,” tandas Nazaruddin yang beberapa perusahaannya mendapat proyek Wisma Atlet itu.

Gatra tidak hanya memerinci keterlibatan Ketum dan Bendumnya PD, Andi Malarangeng Menpora maupun Angelina Sondakh Anggota DPR-RI yang juga anggota Badan Anggaran ini, ikut terseret. Khusus keterkaitan Anas Urbaningrum dan Nazaruddin dibuka koneksitasnya oleh Gatra secara konkrit di halaman 20-21 edisi No. 33 Tahun XVII, akhir Juni 2011.

Dalam hal tersebut, koneksitas Ketum dan Bendum PD, dimulai awal Maret 2007. Hubungan simbiosis mutualisme ini berubah menjadi parasitisme, ketika proyek-proyek ‘hitam’ diterjang dan diterkam melalui jalur ‘kekuasaan’ sebagai orang partai dan anggota DPR-RI.

Awal Maret 2007 itulah, juga bermulanya ‘kongsi hitam’ berjalan. Dengan ditandai jual-beli saham PT Anugrah Nusantara yang bergerak di bidang Umum, Kontraktor dan Supplier, Anas Urbaningrum mendapat 30 persen saham dari Nazar.

Perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, yang berbasis di Pekanbaru Riau ini, mempunyai kantor cabang di kawasan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

Dari hubungan bisnis dan politik ini, mengalirlah sebagian dana hasil ‘kongkalikong’ ke Kas Partai Demokrat. Nazaruddin terakhir mengaku kepada media, setor sedikitnya Rp 13 Milyar. Ia diposisikan pula sebagai ‘mesin uang’ oleh PD.

Anas pun membakukan dengan memberi jabatan Bendum DPP PD kepada Nazar melalui Kongres PD Mei 2010 di Bandung. Tapi sang ketum ini pun tak luput terkena getah buruknya. Anas tidak percaya lagi, dengan bergulirnya isu Kongres Luar Biasa (KLB), agar posisi Anas terdongkel dari Ketum PD. Namun, untuk sementara ini, nampaknya SBY belum berkenan. (jbc5/jbc1)


[Sumber: Jurnal Berita.Com]


[Baca selengkapnya]

Bu Prita, Beginilah MA Republik Indonesia!

JAKARTA (REPUBLIKA) - Berubahnya putusan MA terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional membuktikan adanya usaha mencederai keadilan masyarakat sekaligus menambah deretan catatan buruk hukum Indonesia. Demikian diungkapkan, Ketua Majelis Hukum dan HAM, PP Muhamadiyah Chairul Huda kepada republika.co.id via sambungan telepon, Selasa (11/7).

Chairul mengatakan putusan MA tidak memiliki logika hukum. Sebab, dalam kasus perdata, Prita Mulyasari dimenangkan. Namun, ketika masuk dalam ranah pidana, putusan berbeda. “Inikan aneh, secara logika tidak bisa diterima,” kata dia.

Menurut Chairul, MA seolah menutup mata dan telinga. Padahal apa yang disampaikan Prita Mulyasari jelas tidak dibuat-buat dan memuat kebenaran bahwa layanan kesehatan di negeri ini sangat buruk. “Tidak lagi menjadi rahasia umum, bahwa layanan kesehatan di Indonesia sangat buruk,” kata dia.

Kalaupun tidak buruk, mengapa sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri. Karena itu, apa yang disampaikan Prita sama saja dengan membeberkan bagaimana buruknya penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Sebabnya, MA perlu melihat kasus Prita tidak hanya semata untuk menegakan Undang-undang melainkan menegakkan keadilan. MA sewajarnya perlu melihat betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap kasus Prita. Dengan demikian, apa yang dilakukan MA justru kontra dengan masyarakat. “Kalau hanya mengacu pada Undang-undang semata ya jadinya begini. Terlebih tidak lagi memperhatikan kondisi masyarakat,” pungkas dia.

Redaktur: Krisman Purwoko
Reporter: Agung Sasongko
[Baca selengkapnya]

Nyawa M. Nazaruddin Dihargai Puluhan Milyar

DetikNews - Muhammad Nazaruddin menghilang. Semua keluarganya ternyata juga ikut-ikutan raib. Keselamatan Nazar dan keluarganya terancam. Tersangka suap Kemenpora terkait proyek Wisma Atlet SEA Games itu akan dihabisi.

Nazar mengaku diancam akan dibunuh agar tidak lagi membongkar keterlibatan elit Partai Demokrat (PD) dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan korupsi terkait PT Anugerah Nusantara.

"Saya diancam (dibunuh) sama orangnya .... (rahasia). Supaya saya tidak bukak data tentang (korupsi) Anugrah dan Menpora," jawab Nazar saat dikonfirmasi detikcom lewat Blackberry Messenger (BBM).

Sebelum menghilang, awalnya ramai disebut-sebut Nazar berada di Singapura. Tapi ternyata Kemenlu Singapura mengatakan mantan Bendum PD itu tidak ada lagi di negaranya.

Nazar katanya sudah hengkang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenlu Singapura mengaku sudah memberitahu pihak berwenang Indonesia soal raibnya Nazar.

Ternyata menghilangnya Nazar juga diikuti oleh semua anggota keluarganya. Anggota Komisi III DPR M Nasir yang merupakan sepupu Nazar tidak pernah kelihatan lagi di DPR. Sepupu Nazar lainnya Rita Zahara, anggota DPRD Riau yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Riau dan juga bendahara DPD PD Riau pun tidak lagi kelihatan batang hidungnya di kantornya.

Baik Nasir maupun Rita juga sama-sama tidak bisa lagi dihubungi nomor teleponnya. "Sudah 2 hari ini saya mencoba menghubungi Ibu Rita, tapi HP-nya tidak pernah aktif," kata anggota DPRD Riau Tengku Azwir.

Mertua Nazar juga sudah tidak ada lagi di rumahnya. Sudah satu bulan ini ibu mertua Nazar tidak ada di Pekanbaru. Ibu mertua Nazar diketahui tinggal di rumah kontrakan di Jalan Amal, Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. "Sudah satu bulan Ibu Mertuanya ke Batam, ada anak di sana juga," kata seorang perempuan di rumah kontrakan itu yang lantas buru-buru masuk rumah.

Sikap Nazar dan keluarganya 'menghilang' tidak sulit untuk dipahami. Nazar yang sudah mendapat ancaman akan dibunuh tentu ketakutan ancaman itu akan benar-benar menjadi kenyataan.

Sebenarnya isu Nazar akan dibunuh sudah beredar sejak Nazar dan istrinya, Neneng Sri Wahyunu diberitakan kabur ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kabar yang beredar, nyawa Nazar dihargai hingga puluhan miliar. "Memang ada dana untuk itu. Tapi saya tidak mau sebutkan berapa persisnya," jelas sumber detikcom di PD.

Isu ancaman pembunuhan terhadap Nazar pun makin menggelinding, dan bahkan dikait-kaitkan dengan kematian Bendahara Umum PD sebelum Nazar, Zainal Abidin, yang meninggal secara mendadak.

Zainal meninggal akibat serangan jantung pada 8 Juni 2009. Namun muncul sas sus yang meragukan Zaenal meninggal secara wajar. Pasalnya saat itu Zainal sedang dibidik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dana kampanye untuk PD pada Pemilu 2009. Namun belum juga dimintai klarifikasinya, Zainal meninggal dunia secara mendadak.

Zainal, selain jadi Bedum PD juga aktif sebagai Presiden Direktur PT Shohibul Barokah yang telah menyumbangkan dana untuk kampanye SBY-Boediono sebesar Rp 9,5 miliar. Perusahaan Zainal yang terdiri dari PT Shohibul Barokah menyumbang Rp 5 miliar, PT Anugerah Selat Karimun Rp 2,5 miliar. Sedangkan melalui PT Shohibul Inspeksindo Internasional (Sospek), Zainal menggelontorkan uang sebesar Rp 2 miliar.

"Saya menduga nasib Nazar nantinya tidak jauh dengan yang dialami Zainal. Soalnya Nazar tahu banyak soal aliran uang di PD, dan kini terus meniupkan terompet tentang aliran dana haram ke sejumlah elit PD. Apalagi sekarang sudah menyentuh petinggi Polri," kata Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa Nahrawardaya.

Nasib Nazar semakin terancam sebab kini seolah menjadi musuh bersama. Beberapa orang di elit PD yang sebelumnya membelanya belakangan justru berbalik menyerangnya. Apalagi sampai sekarang belum ada jaminan dari PD atau pun pemerintah tentang keselamatan Nazar. Malah anggota Komisi III DPR dari PD, Ruhut Sitompul secara tegas mengancam Nazar bisa ditembak mati jika terus memilih menjadi buron.

"Nazaruddin kau harus pulang jangan sampai ditetapkan jadi DPO. Kalau sudah DPO bisa ditembak mati kau kalau ketemu polisi tapi tak mau pulang," ujar Ruhut yang awalnya sangat vokal membela Nazar.

Menghadapi kondisi sulit ini, hanya ada satu cara yang dipilih Nazar, yakni menghilang. Sebab kalau dia kembali nasibnya bakal terancam. "Kalau dia (Nazar) balik ke Indonesia, siapa yang menjamin kalau Nazar tidak akan dibunuh?" tanya Mustofa.

Untuk membunuh Nazar bukan sesuatu yang sulit, sekalipun sedang berada di luar negeri. Pembunuhan bisa dilakukan oleh pembunuh bayaran. "Munir aja bisa dibunuh saat berada di luar negeri. Apalagi Nazaruddin," kata Mustofa.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim juga yakin Nazar menghilang karena takut dibunuh. "Dia kan belum berani untuk menguak semuanya di sidang atau di depan penyidik, karena mungkin dia tahu kalau pulang ke sini akan di-Nasrudin-kan, dihabisi," kata Hifdzil kepada detak.

Nasrudin yang dimaksud adalah Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran yang tewas dibunuh karena menjadi tumbal dalam pusaran kpentingan hukum dan politik negeri ini.

Hanya saja spekulasi soal rencana pembunuhan Nazar dianggap sebagai bualan oleh PD. Sumber yang dekat dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menyatakan tidak mungkin kelompok Anas ataupun PD akan membunuh Nazar karena justru akan merugikan mereka.

Ditegaskan, Anas dikenal bukan orang yang menyukai kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. "Buat apa? Toh semua orang akhirnya akan mati. Nanti malah PD lagi yang kena," kata sumber itu menirukan pernyataan Anas. Sementara Anas yang diminta konfirmasi belum memberi tanggapan.

Sementara Ketua DPP PD Kastorius Sinaga pun membantah elit partainya ingin membunuh Nazar. Menurutnya, sangat tidak mungkin Nazar dibunuh. Kalau pun Nazar mengaku diancam akan dibunuh itu hanya bualan saja.

"Nazar itu kan sering berbohong. Saya tidak percaya kalau ada upaya itu (pembunuhan) seperti yang dia bilang," jelas Kastorius kepada detikcom. (ddg/iy)


[Baca selengkapnya]

Sarang Penyamun?

Polemik seputar status hukum sebanyak 61 kepala daerah yang mayoritas terjerat kasus dugaan korupsi beberapa waktu lalu hingga saat ini masih tersendat. Apa boleh buat, mayoritas dari jumlah itu diduga adalah kader Partai Demokrat, sehingga mendapat ‘perlakuan khusus’ dari partai penguasa.

APALAGI, sang koruptor yang sebelumnya bukan kader Demokrat, kini ramai-ramai berpindah haluan ke Demokrat. Tujuannya bisa ditebak, suaka politik adalah yang utama. Muncul pertanyaan, apakah fenomena ini masih bisa menjamin Partai Demokrat sebagai partai yang betul-betul ingin memberantas korupsi? “Jadi, 61 orang belum turun izin dari presiden sejak 2005 sampai sekarang 2011. Itu untuk pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk. Ini yang belum tahu alasannya.

Yang jelas saya yakin kalau presiden, itu di meja, itu tinggal tanda tangan. Kalau presiden itu kalau sudah tiga hari pasti tanda tangan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Noor Rachmad di Jakarta, Kamis (7/4/2011) lalu.

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsudin tidak menampik mandegnya izin dari presiden, itu bisa jadi berkaitan dengan maraknya aksi “loncat pagar” sejumlah politisi ke partai lain. “Itu bisa jadi, karena sekarang kan lagi banyak politisi yang pindah partai. Mereka bisa saja pura-pura pindah partai agar kasusnya bisa dilindungi oleh partai tujuannya,” ungkap Aziz kepada Monitor Indonesia, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, politik Indonesia diramaikan tren hijrah ke partai lain oleh sejumlah elit partai. Jika ditotal, Partai Demokrat adalah partai yang paling laris dijadikan sebagai partai tujuan. Terakhir, kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf kini sudah berlabuh di Partai Demokrat. Sebelumnya, kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi sudah lebih dulu melakukan akrobat politik serupa, yakni hijrah partai ke Demokrat.

Sebenarnya, Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah berkali-kali menuding Partai Demokrat sebagai sarang persembunyian para koruptor. Dalam penelitiannya, ICW setidaknya menemukan tujuh kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Bahkan, kader junior itu semakin merasa nyaman, sebab hukum seolah-olah tidak mampu menjamah mereka.

Kesan tebang pilih yang terbersit di benak publik tentu saja tidak terelakkan. Merujuk pada kader partai lain, ICW lantas membandingkan kasus yang menimpa kader PKS Misbakhun dan kader Golkar Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara. Kedua politisi ini akhirnya harus meringkuk di sel penjara.

Penelitian terbaru ICW bahkan menegaskan 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi nyatanya tidak terealisasi. Padahal, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden.

Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Kekuasaan memberi izin yang digenggam SBY diduga menjadi sumber presiden melakukan tindakan diskriminatif. “Perlindungan hukum menjadi utama pindahnya kepala daerah ke Partai Demokrat. Dengan tingginya tingkat korupsi di Pilkada, suaka politik dengan cara masuk ke lingkaran kekuasaan menjadi hal penting. Apalagi, politik pemberantasan korupsi kita saat ini masih tebang pilih,” ungkap pengamat politik Yunarto Wijaya beberapa waktu lalu.

Senjata Makan Tuan

Mari kembali sejenak pada masa kampanye Pemilu 2009 lalu. Kala itu, Partai Demokrat merayu rakyat Indonesia lewat semboyan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Harus diakui, rayuan yang disebarluaskan melalui media massa itu memang cukup menarik perhatian. Ini karena SBY, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh turut serta membintangi iklan kampanye itu.

‘GELENGKAN kepala dan katakan Tidak, Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, Tutup telinga dan katakan Tidak’, adalah senjata yang dipakai Demokrat untuk membuktikan betapa konsistennya partai itu memberantas korupsi. Bahkan pada penghujung iklan itu, ‘Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu’, menjadi kalimat penutup yang terasa indah di telinga.

Entah karena iklan itu memang sangat bermutu dan menjanjikan, Partai Demokrat dan SBY akhirnya berhasil merebut kekuasaan untuk kedua kalinya. Lebih bombastis lagi, SBY tak lagi perlu bertarung dua kali putaran pemilu, seperti Pemilu 2004. Sekali putaran saja, Yudhoyono kembali melenggang ke Istana.

Namun, semboyan “Katakan Tidak Pada Korupsi” kini menjadi bumerang bagi Partai Demokrat dan SBY sendiri. Apa lacur, sederet kader partai berlambang mercy itu justru terseret dalam derasnya pusaran korupsi. Sayangnya, meski SBY berkali-kali mengatakan tidak akan pernah pandang bulu memberantas korupsi, sepertinya pernyataan itu tidak berlaku pada kader sendiri. Tak heran, kini banyak kalangan menuding Partai Demokrat sebagai sarangnya para koruptor.

Tudingan ini bukan tanpa alasan, sebab hingga kini sejumlah nama kader Demokrat yang tersangkut masalah korupsi masih bebas berkeliaran. Kalaupun diproses, statusnya masih sebatas saksi.

Johnny Allen Marbun adalah politisi Demokrat yang hingga saat ini masih menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. Anggota DPR asal Sumut ini rupanya masih belum bisa dijamah oleh lembaga superbody KPK.

Berikutnya, Max Sopacua yang juga masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Mantan penyiar televisi ini juga masih bebas melenggang sebagai anggota DPR.

Kemudian Andi Nurpati. Wanita yang sebelumnya adalah anggota KPU ini juga terseret dalam kasus pemalsuan surat MK yang kasusnya tidak lagi dilanjutkan. Bahkan, saat ini dia dipercaya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.

Sedangkan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin juga terlilit dugaan korupsi dana bagi hasil pajak senilai Rp21,3 miliar. Namun, Agusrin yang juga menjabat Ketua DPR Bengkulu ini akhirnya divonis bebas beberapa hari lalu.

Berikutnya adalah mantan Wakil Gubernur Sumut yang kini menjadi anggota DPR Amrun Daulay juga diseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit Departemen Sosial. Meski status Amrun sudah tersangka, dia masih bebas tak tersentuh KPK.

Tak ketinggalan, mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD 2004 senilai Rp 3,9 miliar. Namun, lagi-lagi kasus itu mengendap entah dimana.

Sedangkan Djufri, mantan Walikota Bukittinggi, yang kini menjabat anggota DPR asal Demokrat juga dilibas dugaan korupsi pengadaan tanah kantor DPRD Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bukittinggi 2007 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.

Kendati Djufri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2009 lalu, hingga kini ia masih bebas mondar-mandir di gedung Senayan. Sedangkan kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Terakhir dan yang paling membuat Demokrat ketar-ketir adalah kasus yang melilit Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Demokrat ini diseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, dan percobaan memberikan gratifikasi kepada Mahkamah Konstitusi. Meski dicoret dari kepengurusan organisasi, nyatanya status Nazaruddin sebagai anggota DPR tidak dicopot.

[Sumber: Kabarnet]

[Baca selengkapnya]