Kalau Pejabat Banyak Omong

Di kamus penyakit jiwa, orang yang banyak omong dijuluki logorrhea. Di zaman Orde Baru dulu, pidato yang kebanyakan ngalor-ngidul, bombastis, arogan, indoktrinistik, penuh wejangan dan nasihat, dikesankan orang logorrhea juga. Tak aneh konon kata orang ada menteri yang dipilih lantaran suka banyak omong. Banyak omong waktu itu mungkin dianggap hebat.

Tapi, omong itu ada dua. Ada speaking kalau omong dipikir dulu, ada pula cuma talking. Siapa-siapa yang hobinya talking, katanya, tak mungkin bisa gegar otak, sebab otaknya tak ada di kepala. Hari-hari ini semakin banyak orang ngomong, tapi sedikit yang mau mendengar.

Motivasi dan isi omongan adalah cermin otak dan jiwa. Omongan mencla-mencle, kepeleset lidah, suka pokrol, alot diajak berdebat, dan kacau berargumentasi menunjukkan gambar jiwa yang lecet, dan otak yang gagap. Otak dan jiwa menentukan kualitas omongan.

Tidak semua orang pintar suka dan terampil ngomong. Orang pintar yang fasih omong belum tentu mau bicara. Mungkin itu sebabnya tak banyak orang pintar yang sukses menjadi politikus. Politikus harus lincah berbicara. Diam bagi politikus bukan berarti emas. Banyak omong menjadi kebutuhan supaya tidak dianggap dungu. Buruk buat negara kalau dungu tapi banyak omong.

Tak semua yang banyak omong berarti loyang. Namun, karena porsi omongan masih dianggap ukuran isi kepala, ketika rapat, di depan forum, saat diwawancarai, orang berebut omong supaya kelihatan tidak dungu. Soal paham tidaknya yang diomongkan urusan nomor dua. Negara bisa dipermalukan dunia kalau banyak pejabat asal omong.

Orang bijak tahu kapan harus bicara, kapan lebih banyak mendengar. Dorongan untuk omong, dan kekangan agar lebih banyak mendengar, dipagari budi pekerti, rasa religi, muatan moral, dan etika. Pejabat yang pagar omongnya roboh, reaktif, asal omong saja, boleh jadi omongannya tidak bernalar.

Berbicara akan bisa nalar dan jernih jika akal sehat jalan. Sekolah mengajarkan berpikir dan berbicara sistematis. Agar omongan punya logika tak perlu sekolah tinggi, asal punya pagar. Pagar mengajarkan orang arif berbicara, menjawab, dan berkomentar. Pagar juga melatih orang berpikir masuk akal, tidak memihak, tidak pula radikal.

Tidak semua yang pikirannya jernih, bicaranya bening. Itu soal teknik dan bakat yang sudah tentu tak merugikan negara. Jadi, bahaya sekali jika yang pikirannya tak jernih namun fasih bicara, bicaranya apa saja, dan cara bicaranya bolak-balik layaknya mesin fotokopi. Malapetaka besar buat negara kalau yang pikiran dan bicaranya tak jernih ternyata penyelenggara negara.

Kasus Sindrom Bryan (1896), misalnya. Persisnya William Jennings Bryan, kandidat presiden Partai Demokrat yang dikritik karena pikirannya kalang kabut, dan psikiater menilainya sakit jiwa. Tak elok kalau legislatif, yudikatif, terlebih eksekutif, berpikirnya tak jernih, dan bicaranya keruh. Membahayakan bangsa jika pikiran, opini, dan argumentasi penyelenggara negara tidak intelek, cetek, tak bernalar pula. Rakyat yang salah masih dibela, atau sekarang bilang begini, besok bilang begitu, misalnya. Rakyat melihat kalau pemerintah sedang terancam kehilangan wibawa.

Ada apa dengan Sindrom Bryan? Tahun 1892 di Amerika terbentuk Association of Medical Superintendents of American Institution for the Insane yang diorganisasikan oleh American Medico-Psychological Association. Pada 1896 organisasi ini memasuki arena politik dengan mengkritik kandidat W.J. Bryan. Dari hasil analisis pidato maupun tulisannya terungkap Bryan orang yang logorrhea, megalomania, berwaham dirinya orang hebat. Isi pidatonya mereka-reka belaka, penuh cemoohan, caci-maki, kritikan defensif, melontarkan ejekan, sikap menantang, dan penyebar hasutan (pamphleteering).

Di Italia, tokoh seperti itu dijuluki political mattoid. Orang Inggris menyebutnya paranoia reformatoria, politikus yang pikirannya aneh, rancu, dan comel, penuh waham (delusi) tak tepat menilai diri, banyak omong dengan rasa percaya diri luar biasa tinggi, tak malu kendati sering salah omong, atau isi omongannya menunjukkan kedunguan.

Logorrhea tergolong penyakit. Bukan saja isi pikiran, alur dan deras aliran pikiran mungkin tidak lagi jelas. Pikiran meloncat-loncat, tidak sinambung, tak ajeg, mengalir bagai air bah. Inilah kasus yang disindir sebagai "mencret verbal" (verbal diarrhoea) para politikus, yang pikirannya acap terpaku, rancu, dan comel. Kita menujulukinya paranoia querulenta, cermin lemahnya mental orang-orang dengan nama besar.

Sekitar 6 tahun lalu Komisi Nasional Budi Pekerti Kesehatan, prakarsa Dr. Suharko Kasran, menilai tingkah laku banyak pejabat tinggi negara tak layak jadi panutan masyarakat. Komisi menduga itu disebabkan lemahnya mental dan gangguan jiwa, lalu mengusulkan membentuk Majelis Penguji Kesehatan Nasional untuk memeriksa ulang kesehatan jiwa pejabat negara. Banyak pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dinilai tak menunjukkan budi pekerti yang baik. Kualitas pejabat seperti itu bikin masyarakat gelisah, cemas, dan saling curiga.

Hari-hari ini kita menyaksikan di atas orang-orang sibuk omong sendiri, merdeka berkomentar, sering kacau, dan rancu beragumentasi. Rakyat yang kurang kritis menelan saja opini banyak omong para penggede yang belum tentu bernalar, tak arif, bisa jadi sudah keluar pagar.

Kalau penyelenggara negara banyak omong karena pagar agama, moral, dan etikanya kurang kokoh, mungkin cuma perlu pencerahan belaka. Tapi, kalau banyak omongnya disebabkan penyakit, terkena Sindrom Bryan seperti di Amerika abad lalu, atau mungkin lantaran rendahnya mutu isi kepala, kita tak punya obat, selain menunggu kapan pensiun, atau rakyat menyuruhnya mundur.

Selain loyang, banyak omong bisa juga berarti emas. Tapi, banyak omong yang megalomania, yang dari isi omongannya terbaca kedunguannya, boleh jadi cuma emas sepuhan politik, mendapat kursi bukan lantaran muatan kepala, melainkan berkat kuasa mulut belaka.

Malapetaka besar buat negara kalau porsi omongan masih dianggap jadi ukuran isi kepala. Orang pintar yang tidak bisa omong, atau tak mau dan tak suka omong tapi pikirannya cemerlang, dan selalu bernalar, tak pernah kebagian posisi di republik ini lantaran politik kita belum memungkinkan memberinya kursi.

[Dari catatan dr. Handrawan Nadesul, KOMPAS Media, Sabtu, 9 November 2002]