KEDAI KOPI KITA

Tidak Bisa Tidak Korupsi, Pak Presiden!

2011-08-07T23:43:00.006+07:00

KALAU ditanya mengapa orang korupsi, jawaban jujurnya pasti tak sama. Ada yang menjawab terpaksa korupsi buat beli nasi. Yang lain bercita- cita korupsi agar hidup bisa lebih seksi punya duit berpeti- peti. Mengingat kausanya berbeda, obatnya tentu tidak boleh sama. Sama vitalnya dengan memilih obat antikorupsi, Deng Xiao Ping dulu bilang, agar korupsi tidak menjamur, perlu ada sistem. Dengan sistem, orang jahat divaksinasi agar menjadi baik, dan orang baik tetap baik.

Tanpa sistem, orang baik bisa menjadi jahat. Maka, supaya penyakit korupsi tidak kambuh, selain yang sudah sakit diobati, yang belum kena harus divaksinasi. Ihwal vaksinasi korupsi, kita masih setengah hati.

Barang tentu tak semua yang dapurnya tak selalu berasap memilih berkorupsi. Namun, dibandingkan yang korupsi buat kecentilan hidup, kelompok yang korupsi buat beli nasi pada kita masih lebih banyak. Diukur dengan apa saja, dua-duanya jelas bersalah.

Mengobati kelompok yang terpaksa korupsi, selama tidak menambah kemampuan membeli nasi, gigi hukum saja tak cukup menjadi obat. Kalau korupsi sudah jadi andalan hidup, tingkat kenekatan orang sudah naik ke otak. Wajar jika penjahat kambuhan mengaku lebih suka memilih masuk penjara karena hidup di luar semakin susah.

LEE Kuan Yew, pendiri Singapura, baru-baru ini bilang, "Jangan percaya bahwa Singapura tak menghadapi masalah korupsi." Padahal, Singapura relatif bersih dan gaji guru sekolah sudah mencapai 4.000 dollar Singapura atau hampir Rp 25 juta. Barangkali dalam kaitan kebijakan "vaksinasi korupsi", Singapura berencana menaikkan gaji menteri dan pejabat negara hingga 80 persen dari gaji eksekutif swastanya.

Pada kita, gaji pegawai negeri eselon IV (golongan ruang III) belum tentu cukup untuk makan. Kalau jujur, gaji eselon I, bahkan setingkat menteri pun, bila cuma mengandalkan gaji boro-boro bisa hidup mewah. Jadi tak perlu ditanya lagi dari mana jika tak sedikit eselon I punya rumah dan mobil mewah. Jangan pula ditanya keajaiban dari mana pula bila pegawai negeri golongan I puluhan tahun masih bertahan hidup jika bukan dari ngobyek serabutan (korupsi waktu), cari proyek, ikut panitia pengadaan barang, menguangkan kertas, tinta di kantor, atau apa saja.

Mengapa cara tak elok yang dipilih? Karena kesempatan untuk itu masih ada dan sistem kita (waskat: pengawasan melekat, salah satunya) tak punya kaki. Harus diakui, tidak semua pegawai negeri sejujur Umar Bakrie, setulus Pak guru Mamad.

GEBRAKAN "8 Langkah" Presiden beberapa waktu lalu bertekad menyapu korupsi bisa jadi membuat kempat-kempot hati koruptor kakap dan para pejabat teras yang telanjur punya hobi centil seperti itu. Namun belum tentu bakal begitu nyali mereka yang buat berobat saja tak ada uang tersisa lantaran sudah habis buat makan.

Bagi begitu banyak koruptor teri, gebrakan serbu korupsi boleh terus menggonggong, tetapi kepulan asap dapur bukankah harus terus berlalu. Selama sistem di kantor belum galak dan lubang buat serong masih menganga, korupsi rutin kecil-kecilan, berani bertaruh, seperti angin, pasti masih akan bablas terus.

Bukankah Kwik Kian Gie pernah usul, sebagai sebuah racikan puyer, obat korupsi perlu termasuk kebijakan menaikkan gaji pegawai negeri juga, sambil jangan lupa memberi catatan, bahwa hukum korupsi harus sudah bisa menggigit. Kini Presiden sudah tunggang langgang, sayang yang lain masih melenggang.

Jika ditilik dari perspektif psikopolitik korupsi gagasan Kwik laik diterima, memang harus tidak boleh ada alasan kocek pemerintah belum tebal. Mengapa? Karena pilihan itu merupakan harga obat yang harus dibayar agar wabah korupsi kelas teri bisa total sembuh dan tak kambuh lagi. Sementara niat mengencangkan ikat pinggang, usulan menyingsetkan struktur pegawai negeri pun prioritas yang perlu dipertimbangkan.

Terus terang dibandingkan dengan gaji pegawai swasta, pegawai negeri kita betul dibayar kecil. Anekdot bilang, itu sepadan dengan kinerjanya yang datang kesiangan pulang kepagian. Bukankah kinerja satu pegawai swasta setara dengan keroyokan, katakanlah melawan lima pegawai negeri.

Kalau betul begitu, bukannya efisien kita membelanjakan buat lebih banyak pegawai meski dengan struktur gaji alit, bila dengan lebih sedikit pegawai yang diberi gaji memadai tetapi menelurkan kinerja lebih besar. Filipina baru-baru ini bergegas mengetatkan ikat pinggang efisiensi jam kantor yang pada kita masih molor kedodoran.

MENJEWER koruptor teri dinilai tak tepat pakai tangan besi sebab gaji saja benar tak cukup. Tidak demikian bagi koruptor bukan kelas kambing yang kata orang bermuka badak, lantaran justru kepada mereka tangan besi yang bisa bikin mereka jera.

Melihat gelagat sudah menggebrak meja hukum pun koruptor kelas paus masih tak bergeming, tampaknya diperlukan superbody lain sebagai pendamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang seperti ini beberapa negara Amerika Latin pernah lakukan.

Naga-naganya Presiden sudah "geregetan" melihat yang lain menari lemah gemulai setel kendo, alih-alih bersemangat mambo atau cha-cha-cha seperti maunya rakyat. Orang- orang berharap triliunan rupiah uang yang dikemplang para koruptor buron bisa disetor buat menolong rakyat yang lagi megap-megap. Kata orang, kondisi korupsi kita sudah terindikasi kasus gawat darurat. Tak banyak waktu untuk menyelamatkan perekonomian kita yang sudah kronis puluhan tahun dirongrong penyakit, dibobol pembalakan hutan, pengemplangan utang bank, beragam penggelapan, dan pemborosan bukan alang kepalang kocek negara.

Seperti kata Deng Xiao Ping, pemerintah bukan cuma perlu memasang sistem, tetapi juga sistemnya harus punya kaki. Untuk itu perlu diberi ruang dalam hukum ketatanegaraan kita yang memungkinkan dibentuknya superbody lain sebagai sebuah "kamar ICU".

Seperti di beberapa negara yang rajin korup, "ICU" dimanajemeni langsung oleh presiden. Melihat gejala gemuruh ombak di mulut Presiden, tetapi sayang setiba di bawah tinggal riak kalau berhadapan dengan koruptor kelas mamut dan mastodon. Kini saatnya di panggung hukum, Presiden perlu meminjam palu.

Miris kita disindir tak tuntas-tuntas memberantas korupsi. Mungkin kita perlu menukar jaring lebih kuat dari pukat harimau untuk menjerat lebih banyak koruptor bukan saja kelas teri.

Dari catatan Dr. Handrawan Nadesul (2005)

Kenapa Koruptor Tidak Dieksekusi Mati Saja?

2011-07-21T13:49:00.008+07:00

IRIB World Service - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Kompas menyebutkan, Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana "haram".

"Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia," kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dikatakannya bahwa puluhan miliar digelontorkan untuk pemenangan Anas.

Anggota Komisi VII DPR itu menjelaskan, "Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas".

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. Menurutnya, semua pihak tahu uang tersebut berasal dari proyek mana, dari siapa saja yang mengambilnya.

Terakhir, Nazar juga membeberkan proyek di stadion Ambalang senilai Rp 1,2 triliun. Saat itu, proyek dimenangkan oleh PT Adhi Karya dengan cara yang tak wajar. Lalu, Anas kecipratan dari proyek tersebut senilai Rp 50 miliar untuk kepentingan kongres.

Nazaruddin mengaku sebelumnya telah mendapat jaminan dari Anas jika seandainya terjadi sesuatu dalam kasus ini. Anas mengusulkan kepadanya untuk pergi ke Singapura jika kasus terbongkar, dan kembali ke Indonesia setelah terbentuknya pemerintahan baru. Anas mengimbaunya untuk bersabar.

Pernyataan Nazaruddin dalam wawancaranya dengan Metro TV tak ayal mengundang reaksi dari pihak Anas yang menjadi bulan-bulanan tuduhan buronan KPK itu. Menurut laporan Detik, Nazaruddin kembali menyatakan bahwa kepergiannya ke Singapura karena perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Namun hal itu dibantah oleh Wasekjen PD Saan Mustofa.

Ketika dihubungi wartawan Selasa (19/7/2011), Saan mengatakan, "Itu tidak benar. kan semua dia sebut. Kalau memang dia yakin dengan pernyataan atau data-data terkait semua itu, sekali lagi lebih baik dia sampaikan pada KPK, jadi tidak usah tuding sana sini tanpa data yang jelas."

Menurut Saan, Nazaruddin memang pernah bertemu dengan dirinya dan Anas Urbaningrum ketika kasus suap Sesmenpora terkuak. Pertemuan tersebut menurut Saan terjadi di kantor DPP Demokrat, atas permintaan Nazaruddin.

Dijelaskan Saan bahwa Nazaruddin datang ke DPP dan Anas memang memberikan saran. Namun saran Anas kepada Nazaruddin saat itu bukan untuk kabur ke Singapura, melainkan untuk sabar, banyak doa, banyak istigfar, dan banyak beribadah.

Saan menepis tuduhan dari Nazaruddin bahwa Anas menyuruh Nazaruddin pergi ke Singapura yang menurutnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Rosalinda Akhirnya Duduk di Kursi Pesakitan
Salah satu terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Mindo Rosalina Manulang dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini (Rabu, 20/7). Pada persidangan tersebut Rosa akan mendengarkan dakwaan terhadapnya. Demikian dilaporkan Kompas.

Rosa, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet bersama dengan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. Ketiganya tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan bukti cek Rp 3,2 miliar.

Berdasarkan laporan terbaru dari DetikCom, dalam sidang yang dipimpin oleh Suwedya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan itu, Rosa terlihat gugup.

Rosa yang memakai baju serba hitam dibalut syal motif kotak-kotak terus diam selama dicecar wartawan. Raut wajah Rosa pun terlihat murung. Saat ditanya identitasnya oleh hakim, suara Rosa terlihat bergetar. Hakim Suwedya pun meminta supaya Rosa lebih rileks.

Suwedya kemudian meminta supaya juru foto yang hendak mengambil gambar Rosa untuk tidak memakai lampu kilat.

Mungkin Sudah Saatnya untuk Hukuman Mati
Kompas juga menurunkan berita internasional menarik, yaitu tentang eksekusi dua pejabat Cina yang terbukti terlibat praktik korupsi. Cina mengeksekusi mati dua mantan wakil wali kota, kemarin (Selasa, 19/7), karena menerima uang suap dalam jumlah jutaan dollar AS. Demikian dilaporkan Xinhua. Kedua mantan pejabat itu adalah Xu Maiyong dan Jiang Renjie, sebelumnya bertugas di kota-kota yang makmur di pantai timur Cina yang sedang berkembang pesat.

Xu, 52 tahun, adalah mantan wakil wali kota Hangzhou dan dijatuhi hukuman mati pada Mei lalu. Ia dilaporkan menerima uang suap senilai 198 juta yuan atau sekitar Rp 261 miliar dan melakukan penggelapan serta penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Jiang, 62 tahun, adalah mantan wakil wali kota Suzhou. Ia dijatuhi hukuman mati tahun 2008 karena menerima suap lebih dari 108 juta yuan atau Rp 142,8 miliar.

Cina memang menjadi salah satu negara yang paling tegas di dunia dalam menindak para pejabatnya yang korup. Setiap pejabat yang akan melakukan korupsi, harus menyadari terlebih dahulu bahwa ancaman vonis jika mereka terbukti bersalah adalah hukuman mati. Banyak sekali kasus korupsi yang terkuak di Cina yang berakhir dengan eksekusi para pihak yang terlibat. Pemerintah Cina juga tidak tebang pilih atau pandang bulu dalam menegakkan hukum ini. Siapa pun yang terbukti korupsi, harus dieksekusi.

Jika dibandingkan dengan jumlah dana yang dikorupsi oleh para pejabat dan oknum-oknum di Indonesia, angka yang dikantongi oleh para koruptor Cina itu relatif kecil. Terlepas dari besar dan kecilnya, korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan untuk mencegah pengkhianatan itu terjadi, diperlukan hukuman yang berat sehingga membuat para pejabat berpikir ulang untuk menggelapkan uang negara.

Meski hukuman korupsi berat di Cina, namun tetap saja ada pejabat yang nekad melakukannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukuman tersebut. Dengan demikian, otomatis rakyat pun puas atas kinerja pemerintah bahwa kepentingan rakyat diperhatikan.

Apakah sudah saatnya Indonesia mengadopsi kebijakan Cina dengan menetapkan hukuman berat bagi para koruptor, sehingga negara dan rakyat tidak lagi menjadi bulan-bulanan aksi haram para pejabat? Bagaimana menurut Anda?
(IRIB/MZ/Kompas/DetikCom)

Pusaran Korupsi Partai Demokrat

2011-07-21T12:14:00.006+07:00

Majalah Gatra edisi khusus ‘the blue’, meledak pada akhir bulan Juni 2011 ini. Cover depan majalah yang menonjolkan ekspresi Angelina Sondakh itu, mendadak harganya melambung tinggi sampai Rp 100.000,00 dari harga normal Rp 25.500,00/eksemplar.

Karena ada seorang taipan diutus memborong, kini Gatra bertopik Pusaran Korupsi Menjerat Partai Demokrat (PD), sulit dicari. “Kemarin, ada seorang etnis China datang ke sini, menanyakan majalah Gatra dan memborong semua. Tanpa tersisa satu eksemplarpun,” tandas Muji, pedagang media cetak kawakan di bursa koran Jl Pahlawan Surabaya.

Gatra edisi khusus ‘the blue’ itu, sejak medio Juni 2011 menyajikan berturut-turut laporan utama tentang pergolakan politik dan korupsi PD. Namun, cover berwajah Angelina Sondakh inilah yang mencapai puncak ledakan, dan majalahnya tidak mudah ditemui.

“Saya menjual Gatra antara 50-100 eksemplar. Karena kemarin, ada pemborong khusus, hal ini mendorong kami untuk memanfaatkan situasi permintaan,” lontar Atim yang masih menjual beberapa eksemplar.

Materi Gatra akhir minggu Juni 2011 itu memang menyajikan lika-liku korupsi yang melilit Petinggi PD, dan menyeret nama-nama pembesar PD. Mulai Ketum PD Anas Urbaningrum sampai soal pemecatan Bendahara Umum (Bendum), Nazaruddin.

Bendum PD itu tak mau jadi korban sendirian, maka larilah dia dan sembunyi di Singapura. Seperti minggatnya Eddy Tansil dari rumah tahanan ke daratan China, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana perindustrian kimia senilai Rp 1,3 Trilyun.

Sedangkan PD masuk ke dalam pusaran arus korupsi itu, ketika proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang meledak, dan melibatkan para politisi dari partai yang didirikan Presiden SBY.

SBY selaku Pembina PD sempat marah besar, dan memecat Nazaruddin dari jabatan Bendum DPP PD, yang sehari kemudian akan dipanggil KPK. Ia sebut nama-nama besar pengurus pusat PD dari Singapura. “Saya tak mau didholimi, dan tak mau jadi korban sendirian,” tandas Nazaruddin yang beberapa perusahaannya mendapat proyek Wisma Atlet itu.

Gatra tidak hanya memerinci keterlibatan Ketum dan Bendumnya PD, Andi Malarangeng Menpora maupun Angelina Sondakh Anggota DPR-RI yang juga anggota Badan Anggaran ini, ikut terseret. Khusus keterkaitan Anas Urbaningrum dan Nazaruddin dibuka koneksitasnya oleh Gatra secara konkrit di halaman 20-21 edisi No. 33 Tahun XVII, akhir Juni 2011.

Dalam hal tersebut, koneksitas Ketum dan Bendum PD, dimulai awal Maret 2007. Hubungan simbiosis mutualisme ini berubah menjadi parasitisme, ketika proyek-proyek ‘hitam’ diterjang dan diterkam melalui jalur ‘kekuasaan’ sebagai orang partai dan anggota DPR-RI.

Awal Maret 2007 itulah, juga bermulanya ‘kongsi hitam’ berjalan. Dengan ditandai jual-beli saham PT Anugrah Nusantara yang bergerak di bidang Umum, Kontraktor dan Supplier, Anas Urbaningrum mendapat 30 persen saham dari Nazar.

Perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, yang berbasis di Pekanbaru Riau ini, mempunyai kantor cabang di kawasan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

Dari hubungan bisnis dan politik ini, mengalirlah sebagian dana hasil ‘kongkalikong’ ke Kas Partai Demokrat. Nazaruddin terakhir mengaku kepada media, setor sedikitnya Rp 13 Milyar. Ia diposisikan pula sebagai ‘mesin uang’ oleh PD.

Anas pun membakukan dengan memberi jabatan Bendum DPP PD kepada Nazar melalui Kongres PD Mei 2010 di Bandung. Tapi sang ketum ini pun tak luput terkena getah buruknya. Anas tidak percaya lagi, dengan bergulirnya isu Kongres Luar Biasa (KLB), agar posisi Anas terdongkel dari Ketum PD. Namun, untuk sementara ini, nampaknya SBY belum berkenan. (jbc5/jbc1)

[Sumber: Jurnal Berita.Com]

Bu Prita, Beginilah MA Republik Indonesia!

2011-07-13T16:42:00.005+07:00

JAKARTA (REPUBLIKA) - Berubahnya putusan MA terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional membuktikan adanya usaha mencederai keadilan masyarakat sekaligus menambah deretan catatan buruk hukum Indonesia. Demikian diungkapkan, Ketua Majelis Hukum dan HAM, PP Muhamadiyah Chairul Huda kepada republika.co.id via sambungan telepon, Selasa (11/7).

Chairul mengatakan putusan MA tidak memiliki logika hukum. Sebab, dalam kasus perdata, Prita Mulyasari dimenangkan. Namun, ketika masuk dalam ranah pidana, putusan berbeda. “Inikan aneh, secara logika tidak bisa diterima,” kata dia.

Menurut Chairul, MA seolah menutup mata dan telinga. Padahal apa yang disampaikan Prita Mulyasari jelas tidak dibuat-buat dan memuat kebenaran bahwa layanan kesehatan di negeri ini sangat buruk. “Tidak lagi menjadi rahasia umum, bahwa layanan kesehatan di Indonesia sangat buruk,” kata dia.

Kalaupun tidak buruk, mengapa sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri. Karena itu, apa yang disampaikan Prita sama saja dengan membeberkan bagaimana buruknya penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Sebabnya, MA perlu melihat kasus Prita tidak hanya semata untuk menegakan Undang-undang melainkan menegakkan keadilan. MA sewajarnya perlu melihat betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap kasus Prita. Dengan demikian, apa yang dilakukan MA justru kontra dengan masyarakat. “Kalau hanya mengacu pada Undang-undang semata ya jadinya begini. Terlebih tidak lagi memperhatikan kondisi masyarakat,” pungkas dia.

Redaktur: Krisman Purwoko

Reporter: Agung Sasongko

Nyawa M. Nazaruddin Dihargai Puluhan Milyar

2011-07-07T10:23:00.010+07:00

DetikNews - Muhammad Nazaruddin menghilang. Semua keluarganya ternyata juga ikut-ikutan raib. Keselamatan Nazar dan keluarganya terancam. Tersangka suap Kemenpora terkait proyek Wisma Atlet SEA Games itu akan dihabisi.

Nazar mengaku diancam akan dibunuh agar tidak lagi membongkar keterlibatan elit Partai Demokrat (PD) dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan korupsi terkait PT Anugerah Nusantara.

"Saya diancam (dibunuh) sama orangnya .... (rahasia). Supaya saya tidak bukak data tentang (korupsi) Anugrah dan Menpora," jawab Nazar saat dikonfirmasi detikcom lewat Blackberry Messenger (BBM).

Sebelum menghilang, awalnya ramai disebut-sebut Nazar berada di Singapura. Tapi ternyata Kemenlu Singapura mengatakan mantan Bendum PD itu tidak ada lagi di negaranya.

Nazar katanya sudah hengkang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenlu Singapura mengaku sudah memberitahu pihak berwenang Indonesia soal raibnya Nazar.

Ternyata menghilangnya Nazar juga diikuti oleh semua anggota keluarganya. Anggota Komisi III DPR M Nasir yang merupakan sepupu Nazar tidak pernah kelihatan lagi di DPR. Sepupu Nazar lainnya Rita Zahara, anggota DPRD Riau yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Riau dan juga bendahara DPD PD Riau pun tidak lagi kelihatan batang hidungnya di kantornya.

Baik Nasir maupun Rita juga sama-sama tidak bisa lagi dihubungi nomor teleponnya. "Sudah 2 hari ini saya mencoba menghubungi Ibu Rita, tapi HP-nya tidak pernah aktif," kata anggota DPRD Riau Tengku Azwir.

Mertua Nazar juga sudah tidak ada lagi di rumahnya. Sudah satu bulan ini ibu mertua Nazar tidak ada di Pekanbaru. Ibu mertua Nazar diketahui tinggal di rumah kontrakan di Jalan Amal, Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. "Sudah satu bulan Ibu Mertuanya ke Batam, ada anak di sana juga," kata seorang perempuan di rumah kontrakan itu yang lantas buru-buru masuk rumah.

Sikap Nazar dan keluarganya 'menghilang' tidak sulit untuk dipahami. Nazar yang sudah mendapat ancaman akan dibunuh tentu ketakutan ancaman itu akan benar-benar menjadi kenyataan.

Sebenarnya isu Nazar akan dibunuh sudah beredar sejak Nazar dan istrinya, Neneng Sri Wahyunu diberitakan kabur ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kabar yang beredar, nyawa Nazar dihargai hingga puluhan miliar. "Memang ada dana untuk itu. Tapi saya tidak mau sebutkan berapa persisnya," jelas sumber detikcom di PD.

Isu ancaman pembunuhan terhadap Nazar pun makin menggelinding, dan bahkan dikait-kaitkan dengan kematian Bendahara Umum PD sebelum Nazar, Zainal Abidin, yang meninggal secara mendadak.

Zainal meninggal akibat serangan jantung pada 8 Juni 2009. Namun muncul sas sus yang meragukan Zaenal meninggal secara wajar. Pasalnya saat itu Zainal sedang dibidik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dana kampanye untuk PD pada Pemilu 2009. Namun belum juga dimintai klarifikasinya, Zainal meninggal dunia secara mendadak.

Zainal, selain jadi Bedum PD juga aktif sebagai Presiden Direktur PT Shohibul Barokah yang telah menyumbangkan dana untuk kampanye SBY-Boediono sebesar Rp 9,5 miliar. Perusahaan Zainal yang terdiri dari PT Shohibul Barokah menyumbang Rp 5 miliar, PT Anugerah Selat Karimun Rp 2,5 miliar. Sedangkan melalui PT Shohibul Inspeksindo Internasional (Sospek), Zainal menggelontorkan uang sebesar Rp 2 miliar.

"Saya menduga nasib Nazar nantinya tidak jauh dengan yang dialami Zainal. Soalnya Nazar tahu banyak soal aliran uang di PD, dan kini terus meniupkan terompet tentang aliran dana haram ke sejumlah elit PD. Apalagi sekarang sudah menyentuh petinggi Polri," kata Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa Nahrawardaya.

Nasib Nazar semakin terancam sebab kini seolah menjadi musuh bersama. Beberapa orang di elit PD yang sebelumnya membelanya belakangan justru berbalik menyerangnya. Apalagi sampai sekarang belum ada jaminan dari PD atau pun pemerintah tentang keselamatan Nazar. Malah anggota Komisi III DPR dari PD, Ruhut Sitompul secara tegas mengancam Nazar bisa ditembak mati jika terus memilih menjadi buron.

"Nazaruddin kau harus pulang jangan sampai ditetapkan jadi DPO. Kalau sudah DPO bisa ditembak mati kau kalau ketemu polisi tapi tak mau pulang," ujar Ruhut yang awalnya sangat vokal membela Nazar.

Menghadapi kondisi sulit ini, hanya ada satu cara yang dipilih Nazar, yakni menghilang. Sebab kalau dia kembali nasibnya bakal terancam. "Kalau dia (Nazar) balik ke Indonesia, siapa yang menjamin kalau Nazar tidak akan dibunuh?" tanya Mustofa.

Untuk membunuh Nazar bukan sesuatu yang sulit, sekalipun sedang berada di luar negeri. Pembunuhan bisa dilakukan oleh pembunuh bayaran. "Munir aja bisa dibunuh saat berada di luar negeri. Apalagi Nazaruddin," kata Mustofa.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim juga yakin Nazar menghilang karena takut dibunuh. "Dia kan belum berani untuk menguak semuanya di sidang atau di depan penyidik, karena mungkin dia tahu kalau pulang ke sini akan di-Nasrudin-kan, dihabisi," kata Hifdzil kepada detak.

Nasrudin yang dimaksud adalah Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran yang tewas dibunuh karena menjadi tumbal dalam pusaran kpentingan hukum dan politik negeri ini.

Hanya saja spekulasi soal rencana pembunuhan Nazar dianggap sebagai bualan oleh PD. Sumber yang dekat dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menyatakan tidak mungkin kelompok Anas ataupun PD akan membunuh Nazar karena justru akan merugikan mereka.

Ditegaskan, Anas dikenal bukan orang yang menyukai kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. "Buat apa? Toh semua orang akhirnya akan mati. Nanti malah PD lagi yang kena," kata sumber itu menirukan pernyataan Anas. Sementara Anas yang diminta konfirmasi belum memberi tanggapan.

Sementara Ketua DPP PD Kastorius Sinaga pun membantah elit partainya ingin membunuh Nazar. Menurutnya, sangat tidak mungkin Nazar dibunuh. Kalau pun Nazar mengaku diancam akan dibunuh itu hanya bualan saja.

"Nazar itu kan sering berbohong. Saya tidak percaya kalau ada upaya itu (pembunuhan) seperti yang dia bilang," jelas Kastorius kepada detikcom. (ddg/iy)

Sarang Penyamun?

2011-07-06T17:54:00.002+07:00

Polemik seputar status hukum sebanyak 61 kepala daerah yang mayoritas terjerat kasus dugaan korupsi beberapa waktu lalu hingga saat ini masih tersendat. Apa boleh buat, mayoritas dari jumlah itu diduga adalah kader Partai Demokrat, sehingga mendapat ‘perlakuan khusus’ dari partai penguasa.

APALAGI, sang koruptor yang sebelumnya bukan kader Demokrat, kini ramai-ramai berpindah haluan ke Demokrat. Tujuannya bisa ditebak, suaka politik adalah yang utama. Muncul pertanyaan, apakah fenomena ini masih bisa menjamin Partai Demokrat sebagai partai yang betul-betul ingin memberantas korupsi? “Jadi, 61 orang belum turun izin dari presiden sejak 2005 sampai sekarang 2011. Itu untuk pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk. Ini yang belum tahu alasannya.

Yang jelas saya yakin kalau presiden, itu di meja, itu tinggal tanda tangan. Kalau presiden itu kalau sudah tiga hari pasti tanda tangan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Noor Rachmad di Jakarta, Kamis (7/4/2011) lalu.

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsudin tidak menampik mandegnya izin dari presiden, itu bisa jadi berkaitan dengan maraknya aksi “loncat pagar” sejumlah politisi ke partai lain. “Itu bisa jadi, karena sekarang kan lagi banyak politisi yang pindah partai. Mereka bisa saja pura-pura pindah partai agar kasusnya bisa dilindungi oleh partai tujuannya,” ungkap Aziz kepada Monitor Indonesia, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, politik Indonesia diramaikan tren hijrah ke partai lain oleh sejumlah elit partai. Jika ditotal, Partai Demokrat adalah partai yang paling laris dijadikan sebagai partai tujuan. Terakhir, kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf kini sudah berlabuh di Partai Demokrat. Sebelumnya, kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi sudah lebih dulu melakukan akrobat politik serupa, yakni hijrah partai ke Demokrat.

Sebenarnya, Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah berkali-kali menuding Partai Demokrat sebagai sarang persembunyian para koruptor. Dalam penelitiannya, ICW setidaknya menemukan tujuh kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Bahkan, kader junior itu semakin merasa nyaman, sebab hukum seolah-olah tidak mampu menjamah mereka.

Kesan tebang pilih yang terbersit di benak publik tentu saja tidak terelakkan. Merujuk pada kader partai lain, ICW lantas membandingkan kasus yang menimpa kader PKS Misbakhun dan kader Golkar Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara. Kedua politisi ini akhirnya harus meringkuk di sel penjara.

Penelitian terbaru ICW bahkan menegaskan 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi nyatanya tidak terealisasi. Padahal, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden.

Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Kekuasaan memberi izin yang digenggam SBY diduga menjadi sumber presiden melakukan tindakan diskriminatif. “Perlindungan hukum menjadi utama pindahnya kepala daerah ke Partai Demokrat. Dengan tingginya tingkat korupsi di Pilkada, suaka politik dengan cara masuk ke lingkaran kekuasaan menjadi hal penting. Apalagi, politik pemberantasan korupsi kita saat ini masih tebang pilih,” ungkap pengamat politik Yunarto Wijaya beberapa waktu lalu.

Senjata Makan Tuan

Mari kembali sejenak pada masa kampanye Pemilu 2009 lalu. Kala itu, Partai Demokrat merayu rakyat Indonesia lewat semboyan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Harus diakui, rayuan yang disebarluaskan melalui media massa itu memang cukup menarik perhatian. Ini karena SBY, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh turut serta membintangi iklan kampanye itu.

‘GELENGKAN kepala dan katakan Tidak, Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, Tutup telinga dan katakan Tidak’, adalah senjata yang dipakai Demokrat untuk membuktikan betapa konsistennya partai itu memberantas korupsi. Bahkan pada penghujung iklan itu, ‘Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu’, menjadi kalimat penutup yang terasa indah di telinga.

Entah karena iklan itu memang sangat bermutu dan menjanjikan, Partai Demokrat dan SBY akhirnya berhasil merebut kekuasaan untuk kedua kalinya. Lebih bombastis lagi, SBY tak lagi perlu bertarung dua kali putaran pemilu, seperti Pemilu 2004. Sekali putaran saja, Yudhoyono kembali melenggang ke Istana.

Namun, semboyan “Katakan Tidak Pada Korupsi” kini menjadi bumerang bagi Partai Demokrat dan SBY sendiri. Apa lacur, sederet kader partai berlambang mercy itu justru terseret dalam derasnya pusaran korupsi. Sayangnya, meski SBY berkali-kali mengatakan tidak akan pernah pandang bulu memberantas korupsi, sepertinya pernyataan itu tidak berlaku pada kader sendiri. Tak heran, kini banyak kalangan menuding Partai Demokrat sebagai sarangnya para koruptor.

Tudingan ini bukan tanpa alasan, sebab hingga kini sejumlah nama kader Demokrat yang tersangkut masalah korupsi masih bebas berkeliaran. Kalaupun diproses, statusnya masih sebatas saksi.

Johnny Allen Marbun adalah politisi Demokrat yang hingga saat ini masih menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. Anggota DPR asal Sumut ini rupanya masih belum bisa dijamah oleh lembaga superbody KPK.

Berikutnya, Max Sopacua yang juga masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Mantan penyiar televisi ini juga masih bebas melenggang sebagai anggota DPR.

Kemudian Andi Nurpati. Wanita yang sebelumnya adalah anggota KPU ini juga terseret dalam kasus pemalsuan surat MK yang kasusnya tidak lagi dilanjutkan. Bahkan, saat ini dia dipercaya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.

Sedangkan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin juga terlilit dugaan korupsi dana bagi hasil pajak senilai Rp21,3 miliar. Namun, Agusrin yang juga menjabat Ketua DPR Bengkulu ini akhirnya divonis bebas beberapa hari lalu.

Berikutnya adalah mantan Wakil Gubernur Sumut yang kini menjadi anggota DPR Amrun Daulay juga diseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit Departemen Sosial. Meski status Amrun sudah tersangka, dia masih bebas tak tersentuh KPK.

Tak ketinggalan, mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD 2004 senilai Rp 3,9 miliar. Namun, lagi-lagi kasus itu mengendap entah dimana.

Sedangkan Djufri, mantan Walikota Bukittinggi, yang kini menjabat anggota DPR asal Demokrat juga dilibas dugaan korupsi pengadaan tanah kantor DPRD Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bukittinggi 2007 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.

Kendati Djufri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2009 lalu, hingga kini ia masih bebas mondar-mandir di gedung Senayan. Sedangkan kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Terakhir dan yang paling membuat Demokrat ketar-ketir adalah kasus yang melilit Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Demokrat ini diseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, dan percobaan memberikan gratifikasi kepada Mahkamah Konstitusi. Meski dicoret dari kepengurusan organisasi, nyatanya status Nazaruddin sebagai anggota DPR tidak dicopot.

[Sumber: Kabarnet]

Membedah Korupsi ‘Berjamaah’ di Partai Demokrat

2011-07-06T17:25:00.011+07:00

Perhatikanlah foto ini, tidakkah mereka patut dikasihani?

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Dempkrat M. Nazarudin telah membuat parpol penyokong utama pemerintahan SBY semakin kelihatan watak aslinya yang tidak steril dengan prilaku buruk yang dipraktikkan sebagian kadernya baik di pusat hingga daerah. Partai Demokrat yang selama ini menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai ‘jualan’ utamanya ternyata kini hanya menjadi ‘bualan’ semata karena praktik di lapangan justru menunjukkan kontradiksi aksi dan fakta yang sesungguhnya.

Tsunami dugaan korupsi yang kini melanda Partai Demokrat membuktikan bahwa parpol ini tidak konsisten dalam berprilaku dan hanya menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai alat propaganda politik demi membangun pencitraan dihadapan publik. Kini mata publik telah dibuka bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang dijadikan slogan suci SBY dan Partai Demokrat tak lebih sebagai cerita fiksi yang penuh sensasi dan manipulasi.

Kasus yang menimpa M.Nazarudin dan kini melebar mulai menyeret sejumlah eli Partai Demokrat menjadi bukti nyata betapa pembohongan publik adalah fakta dan nyata dilakukan oleh pemerintahan SBY yang selama ini ‘mentasbihkan’ pemberantasan korupsi. Agenda suci pemberantasan korupsi dalam dataran praktiknya ternyata penuh kontradiksi, ironi,manipulasi, diskriminasi dan politisasi sehingga tidak menyentuh aspek yang sesungguhnya terkecuali hanya membuat hiruk pikuk dipermukaan tetapi substansinya selalu kabur dan penuh dengan permainan (rekayasa) dan sering berjalan transaksional.

Realitas itulah yang kini semakin merontokkan citra dan kepercayaan Presiden SBY dan Partai Demokrat. Dari berbagai hasil temuan lembaga Lembag Survei tingkat popularitas dan kepercayaan publik terhadap SBY dan partai pendukung utamanya menunjukkan tren yang terus menurun (anjlok) secara memprihatinkan. Semua ini terjadi karena ageda korupsi yang selama ini menjadi senjata pamungkas dan pusaka utama pemerintahan SBY dan Partai Demokrat kini mulai makan ‘tuannya’ sendiri.

Ditengah realitas yang sunguh sangat kontradiktif dan ironis itu, publik kini ternyata mulai menyimpulkan adanya petunjuk terjadinya korupsi ‘berjamaah’ di Partai Demokrat. Petunjuk korupsi berjamah di Partai Demokrat ini tentu didasarkan pada dugaan keterlibatan para elit politiknya serta tidak konsistennya pemimpin tertinggi di negeri ini dalam memberantas korupsi. Indikasi korupsi berjamaah itu setidaknya bisa dilihat dari dugaan para elit Partai Demokrat dalam kasus-kasus korupsi sebagai berikut;

1. Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) yang telah disebut M. Nazarudin menerima dana sekitar 2 Milyar dari Proyek Pembangunan Wisma Atlet Sea Games.

2. Andi A. Malarangeng (Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dan Menpora) yang disebut M.Nazarudin menerima dana sekitar 4 Milyar dari Proyek Wisma Atlet Sea Game.

3. Jhony Alle Marbun (WakilKetua Umum DPP Partai Demokrat) yang telah lama ramai dikaitkan dengan dugaan korupsi pembangunan Dermaga dan Bandara di Indonesia Timur dan hingga kini kasusnya mengendap di KPK.

4. Max Spacua (WakilKetua Umum DPP Partai Demokrat) yang diduga terkait dengan kasus korupsi Alat Kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2007.

5. Angelina Sondakh (Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat) yang diduga berperan aktif sebagai koordinator Anggaran di Komisi X serta diduga menjadi salah satu aktor terjadinya kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games.

6. M. Nazarudin (Mantan Bendahra Umum DPP Partai Demokrat) yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diduga menjadi aktor utama terjadinya kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games dan kasus Suap Sesmenpora.

7. Andi Nurpati (Ketua DPP partai Demokrat) diduga kuat menjadi salah satu aktor Pemalsuan Surat MK yang syarat dengan isu suap atau korupsi.

Berdasarkan keterkaitan nama-nama itu dalam dugaan kasus-kasus itu maka hampir seluruh elit Partai Demokrat yang menempati posisi-posisi paling strategis adalah tidak steril dengan tuduhan keterlibatan korupsi. Tampaknya untuk sementara hanya Sekjen DPP Partai Demokrat; Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang sama sekali tidak pernah disebut dan terkait atau dikaitkan dengan isu korupsi yang kini banyak heboh dan dituduhkan para elit separtainya.

Merujuk dengan berbagai pemberitaan, tudingan dan petunjuk di atas maka dapat disimpulkan bahwa sedang terjadi dugaan korupsi ‘berjamaah’ di Partai Demokrat karena menyasar dan mengaitkan sejumlah elit politiknya yang menempati pos-pos paling strategis. Petunjuk korupsi berjamaah ini tentu akan semakin berat mengangkat kembali citra dan prestasi Partai Demokrat di masa depan jika tidak terjadi loncatan luar biasa dan ledakan besar (Big Bang) dari SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk bertindak tegas menggunakan tangan besi ‘membersihkan’ praktik korupsi di partainya yang telah mencoreng muka dan citra dirinya.

Hal ini bisa ditempuh ketika SBY berani mengambil resiko untuk mengorban siapapun yang terlibat kasus dugaan korupsi, termasuk jika ada anggota keluarganya yang akhirnya terlibat. Bukankankah SBY pernah berikrar dihadapan ratusan juta rakyatnya bahwa dirinya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi dan dimulai dari Istananya. Ikrar ini hingga kini belum terbukti dan ditepati sehingga dalam sisa 3 tahun pemerintahan, SBY masih memiliki hutang sangat besar dengan rakyatnya.

Petunjuk dan indikasi terjadinya korupsi berjamaah ini mestinya yang membuat SBY segera bangkit mewujudkan janji-janjinya sehingga di akhir pemerintahannya dapat mewariskan sejarah, prestasi serta legacy sebagai ‘Bapak’ Pemberantas korupsi, bukannya Bapak ‘Pelindung’ Koruptor. Jika SBY bersikap seperti ini niscaya KPK menjadi sangat ringan dan mudah membedah korupsi berjamaah di Partai Demokrat. Upaya membedah dan menuntaskan dugaan korupsi berjemaaah itu sangat memerlukan dukungan penuh SBY sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan di Partai Demokrat.

Semua itu kuncinya tentu terletak pada ketegasan sikap dan kemauan SBY sebagai Presiden dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk membedah dan membongkar tuntas indikasi korupsi berjamaah di partai yang pernah didirikan, dibangun dan dibanggakannya. Tanpa ketegasan ini nisacaya pemberatanasan korupsi hanya berputar-pura, mengedepankan sensasi dan penuh basa-basi sehingga tidak pernah menyentuh substansi, terkecuali hanya terus menerus menyakiti dan mengecewakan mayoritas rakyat.

Dari: Aly Imron Dj
Penggiat LSM untuk Transparansi dan Demokrasi, Penulis Buku dan Penulis Lepas di Berbagai media massa. -Sampaikan kebenaran walaupun terasa pahit. Lihatlah apa yang ditulis, jangan lihat penulisnya. Email: alyimrondj@yahoo.com, HP. 085866940999

Wakil Indonesia Di Pemilihan Putri Kopi Dunia

2011-05-17T10:10:00.004+07:00

Laskary Andaly Metal Bitticaca dari Sulawesi Selatan memenangi ajang pemilihan Putri Kopi Indonesia 2011. Gadis ini akan mewakili Indonesia dalam ajang pemilihan Putri Kopi Dunia 2012 di Kolombia Januari mendatang.

Laskary menyisihkan dua pesaingnya Ketut Niken Aprilia dari Bali dan Khairun Nisa dari Nangroe Aceh Darussalam. Sebelum masuk tiga besar dia harus menyisihkan 30 finalis lain dalam dua tahap penjaringan, yakni 14 besar dan 10 besar.

Para juri memilih Laskary setelah melakukan penilaian selama empat hari karantina dan penilaian di panggung. Seperti kebanyakan ajang pemilihan putri yang lain, kriteria penilaian didasarkan pada tiga hal, yakni kecerdasan (brain), perilaku (behavior) dan kecantikan (beauty).

Usai pemilihan, mahasiswa S2 Teknik Perminyakan ITB ini mengaku tak mempunyai cukup waktu untuk menyiapkan pemilihan ini. "Singkat banget, cuma dua hari persiapan dari masa pengumuman," ujar Laskary.

Dia mengatakan tiap hari pagi dan sore selalu meminum kopi. Kopi juga menolongnya ketika harus begadang saat ujian. Namun, perkenalan dengan kopi dimulai sejak kecil.

"Karena kakek punya kebun kopi, senang juga ke kebun," ujar penyuka kopi Toraja ini. Usai pemilihan ini, dia akan mempersiapkan diri menuju pemilihan serupa di Kolombia.

Penggagas Pemilihan Putri Kopi, Rudy J. Pesik, mengatakan pemilihan ini sebagai langkah mewakilkan Indonesia ke ajang Pemilihan Putri Kopi Sejagad. Selain itu, juga untuk mempromosikan kopi Indonesia di dunia.

"Indonesia ini punya 17 propinsi penghasil kopi, tapi selama ini kopi kita dikalahkan kopi negara lain," ujar Rudy saat konferensi pers di Hotel Mulia, Senin (18/4).

Kopi Indonesia, kata Rudy, masih menempati rangking 4 dunia. Kalah dari Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Padahal, Indonesia mempunyai cita rasa kopi yang beragam di tiap daerah. Minuman kopi juga dikenal justru di negara, seperti Italia dan lainnya.

"Karena itu kami ingin membuat orang mengingat Indonesia dengan kopi ini," ujar pengusaha jasa kurir ini.

[Dian Yuliastuti - TEMPO Interaktif]

Laskary Andaly Sang Putri Kopi

2011-05-17T10:01:00.004+07:00

Mengenakan busana kebaya modern besutan perancang kondang Anne Avantie, Laskary Andaly Metal Bitticaca berdebar-debar menanti pengumuman pemenang pada Senin, 18 April lalu. Namun, begitu namanya diumumkan juri sebagai Putri Kopi Indonesia 2011, peserta dari Sulawesi Selatan ini langsung bungah.

Ia menyisihkan dua finalis lainnya, Khairun Nisa dari Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketut Niken Aprilia dari Bali. Mela, begitu ia biasa disapa, tak menyangka menjadi pemenang kontes malam itu. Semula ia menjagokan wakil dari Bali dan Aceh. "Senang dan terharu sekali bisa menang," ujar dara dengan tinggi 170 sentimeter ini saat ditemui di Hotel Mulia seusai acara. Di perhelatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Kebanggaanku itu, Mela melalui berbagai tahapan penjurian.

Selama lima hari ia menjalani masa karantina, dimulai pada 14 April. Dari 31 peserta disaring 14 besar lalu diperas lagi menjadi babak sepuluh besar. Pada babak ini, seperti halnya kontes kecantikan lain, peserta mulai harus menjawab pertanyaan. Bedanya, topik yang ditanyakan adalah wawasan mereka tentang perkopian. Tiga peserta lolos ke babak final. Pada babak tiga besar ini, Mela menjawab pertanyaan juri tentang anggapan kopi bisa mengurangi stres. "Ya, memang benar karena kopi mengandung zat antidepresan," ujar Mela, yang mengaku baru sekali ini mengikuti kontes kecantikan.

Gadis berkulit kuning langsat ini merasa tertantang mengikuti pemilihan ini karena ingin terlibat mempopulerkan kopi Indonesia, terutama kopi Toraja dan kampung halamannya. Dia juga tertarik mempelajari kopi dari berbagai aspek, seperti kultur, sains, sosial, dan ekonominya. Menurut penyuka kopi Toraja ini, Indonesia kaya akan potensi kopi dari berbagai daerah. Minuman kopi merupakan bagian dari wisata kuliner yang menarik orang datang ke Indonesia, juga sekaligus meningkatkan taraf hidup petani kopi. Jawaban ini pula yang disodorkan kepada juri saat penilaian pada babak sepuluh besar dan mengantarnya menuju tiga besar.

Mela mengatakan tak punya persiapan khusus sebelum masuk karantina, karena kesibukannya dalam penelitian di kampus Sekolah Pascasarjana Fakultas Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Dia banyak menggali informasi dari situs-situs di Internet dua-tiga hari sebelum karantina. Hasilnya tak mengecewakan.

Perkenalan gadis ini dengan kopi sebenarnya sudah lama. Sejak kecil ia sering bermain di kebun kopi milik kakeknya di Tana Toraja. Lama-lama ia pun mulai menyukai minuman berkafein ini. Keluarga besarnya pun gemar kopi, bahkan sering berkumpul untuk minum kopi bersama. Dia belajar dari ibundanya belajar meramu kopi yang sedap. Dia berharap bisa belajar meramu kopi yang paling sedap pada barista ternama. Kopi, ucapnya, pun menjadi teman setia saat kuliah. "Ya wajarnya anak kuliah, minum kopi pasti ada saat waktu lembur bikin tugas atau begadang menjelang ujian," ujar alumnus jurusan Ilmu Mikrobiologi ITB dengan indeks prestasi 3,39 ini terkekeh. Saat senggang, Mela lebih banyak membaca surat kabar dan majalah ketimbang membaca buku, terutama buku di luar perminyakan. "Buku terakhir yang saya baca adalah Enhanced Oil Recovery untuk persiapan ujian," ujar anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Victor Bitticaca dan Rosni Bandaso ini.

Setelah menyandang gelar Putri Kopi Indonesia, tugas berat menanti Mela. Ialah yang akan mewakili Indonesia--produsen kopi keempat terbesar di dunia--pada perhelatan World Queen of Coffee ke-41 di Manizales, Kolombia, pada Januari 2012. Tentu, untuk itu Mela harus berusaha keras menyiapkan diri. "Mengasah bahasa Inggris, memperluas wawasan, mempelajari kopi lebih dalam, wisata Indonesia, dan belajar berjalan yang lebih baik," ujar gadis yang alergi terhadap kecoa ini. Mela, yang bercita-cita menjadi peneliti mikrobiologi perminyakan, menginginkan persiapan ke Kolombia bisa berjalan seiring dengan kuliahnya. Tetapi Mela harus rela memprioritaskan persiapannya ke Kolombia. Akibatnya, banyak jadwal kegiatannya yang harus diatur ulang.

BIODATA
Nama: Laskary Andaly Metal Bitticaca Kelahiran: Soroako, 18 Desember 1986 Orang tua: Victor Bitticaca dan Rosni Bandoso Status dalam keluarga: Anak kedua dari tiga bersaudara

Pendidikan:
Sarjana Ilmu Mikrobiologi Institut Teknologi Bandung (2009)
Kuliah S-2 Teknik Perminyakan ITB
Pengalaman kerja:
Asisten Laboratorium Proyek Mikrobiologi
Asisten Laboratorium Fisiologi Mikrobial
Magang pada Laboratorium Makanan Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Serpong
Asisten Peneliti pada Oil and Gas for Indonesia (OGRINDO)
Penghargaan:
Juara Lomba Karya Ilmiah Remaja (2001)

[Dian Yuliastuti - TEMPO Interaktif]

Kedai Kopi Dengan Pelayan Semi Bugil

2011-05-17T09:52:00.003+07:00

Kedai kopi ini terkenal dengan pelayannya. Selain ramah, mereka juga melayani pengunjung sambil bertelanjang dada. Nama kedai kopi ini, Grand View Topless Coffee Shop di Vassalboro, Maine, Amerika Serikat.

Di kota berpenduduk kurang dari 5.000 orang tersebut, kedai ini langsung terkenal begitu buka dua tahun lalu. Bila melihat dari namanya tak heran jika para pengunjung datang ke kedai kopi ini. Uniknya, pelayan yang semi bugil ini bukan hanya perempuan, tapi juga pelayan laki-lakinya.
Baru-baru ini, kedai kopi yang selalu penuh tersebut diprotes oleh beberapa warga.

Mereka meminta kedai ini ditutup, gara-garanya bukan pelayan yang semi bugil, tapi sebuah papan reklame bertuliskan "Boobies Wanted" atau dicari perempuan berdada busung.
Papan reklame itu jadi soal karena pemilik kedai dianggap melanggar hukum. Papan "Boobies Wanted" itu tidak seharusnya dipasang di situ.

Pemilik Kedai, Donald Crabtree cuek. "Aku ingin sesuatu yang menghibur. Aku ingin melihat orang tersenyum," kata Donald Crabtree seperti dikutip dari koran lokal, Maine Morning Sentinel. "Aku berhasil melakukannya ketika membuat kedai ini, tapi sekarang senyumku hilang."

Donald mengatakan tidak akan menyerah dan menutup kedai kopi ini. "Saya sudah berjuang keras untuk membuka kedai ini selama dua tahun dan sekarang ada yang ingin menyabotase," katanya.

Seorang pendeta lokal mendukung upaya penutupan ini. "Ini bukan bisnis yang pantas, saya merasa semua orang di Vassalboro akan senang bila kedai ini ditutup," kata dia.

Namun, seorang pelanggan kedai kopi, Herman Jellison, 47 tahun, punya pendapat lain. "Kota ini selalu memperlakukan Donald dengan tidak adil sejak dia berada di sini," ujar Jellison. "Sebaiknya orang-orang yang protes mengurus dirinya sendiri dulu."

[TEMPO Interaktif]

Mengapa Harga Tokek Mahal?

2011-04-08T01:30:00.008+07:00

Ratusan tokek kini memenuhi kios milik Triono, di Pasar Burung Pramuka, Jakarta. Pria asal Magelang, Jawa Tengah itu, yang sejak 22 tahun lalu menjual burung berkicau itu, sekarang lebih banyak mengumpulkan tokek untuk dijual.

Menurutnya, harga tokek jauh menggiurkan dan banyak dicari orang. Dalam seminggu setidaknya Triono bisa menjual 500 ekor tokek ukuran kecil yang beratnya di bawah 2 ons. Para pembeli umumnya akan mengolah tokek menjadi obat gatal dan berbagai penyakit.

Bahkan belakangan tersiar kabar kalau empedu tokek bisa dijadikan obat Aquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) akibat virus HIV. Hal itu kemudian membuat harga tokek jadi melambung hingga miliaran rupiah.

"Untuk tokek berukuran di atas 5 ons harganya bisa mencapai Rp 5 miliar. Tapi memang barangnya susah didapat," kata Triono saat dijumpai detikcom di kiosnya.

Dikatakan Triono, tokek mulai diributkan bisa menyembuhkan AIDS sejak 2003 lalu. Sejak itu kiosnya sering kedatangan orang yang ingin membeli tokek berukuran besar (Giant Keko). Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas,seperti Unas, Trisakti, Undip, dan Unair pernah datang ke kiosnya membeli tokek untuk diteliti.

Meski dikabarkan bernilai jual tinggi, sejauh ini Triono hanya sekali menjual seekor tokek yang nilainya ratusan juta rupiah. Sebelumnya ia paling hanya menjual tokek yang harganya berkisar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

"Saya pernah menjual tokek berukuran 4 ons seharga Rp 650 juta. Pembelinya datang dari Batam. Katanya tokek itu untuk dijadikan obat AIDS," tutur pria beristri dua dan beranak dua tersebut.

Soal khasiat tokek untuk penyembuhan penyakit AIDS, sampai saat ini belum bisa dipastikan Departemen Kesehatan. Sebab belum ada penelitian yang sahih dari lembaga penelitian manapun terkait kabar kalau tokek bisa menyembuhkan penyakit AIDS.

Pihak Depkes, kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama kepada detikcom, hanya akan

merekomendasikan semua jenis obat yang berasal dari tumbuhan dan hewan jika telah diuji sebanyak 4 level melalui randomize case test (RCT).

"Hasil penelitian baru bisa direkomendasikan untuk obat kalau dari rangkaian penelitian itu berpredikat A. Sehingga obat tersebut benar-benar aman bagi masyarakat dan bisa menyembuhkan penyakit," jelas Tjandra.

Bisa Bawa Hoki
Meski sampai saat ini tokek belum bisa dipastikan bisa menyembuhkan AIDS atau penyakit-penyakit lain, namun masyarakat kadung yakin kalau tokek sangat berkhasiat untuk pengobatan maupun menjaga kondisi tubuh. Paling tidak hal ini terbukti dari rutinnya masyarakat membeli tokek di kios milik Triono.

Setiap pekan, kata Triono, ratusan tokek yang dijualnya laris dibeli orang untuk pengobatan dan bahan makanan, seperti dendeng. Tokek-tokek yang dijualnya itu tentunya yang berukuran kecil seharga Rp 100 ribu per ekor.

Tokek tetap menjadi primadona lantaran bisa digunakan untuk obat dan makanan. Hewan jenis reptil ini juga diyakini punya daya mistis. Kalau di Jepang tokek

dijadikan salah satu perlengkapan ritual, bagi sebagian besar masyarakat Tionghoa, tokek dianggap bisa membawa peruntungan atau hoki.

Seekor Tokek bisa dianggap membawa hoki berpatokan pada jumlah suara yang dikeluarkannya. Sebab masing-masing tokek mengeluarkan jumlah suara yang berbeda. Ada yang 21 kali, 17, 15, 9, 7, dan 5 kali. Jumlah suara yang dikeluarkan tiap-tiap tokek, dikatakan Triono, tidak pernah berkurang atau lebih.

Nah, para pembeli yang bertujuan mencari hoki umumnya mencari tokek yang jumlah suaranya sebanyak 9 kali dan 7 kali. Konon angka-angka tersebut bisa membawa hoki bagi pemiliknya. Untuk memastikan tokek yang dibeli memiliki jumlah suara yang diinginkan, pembeli rela menunggu dari pagi hingga sore untuk mendengar jumlah suara tokek yang ada di kios Triono.

"Para pembeli sering nongkrong dulu di sini untuk mendengarkan jumlah suara tokek. Kalau cocok mereka langsung membeli," jelas Triono sambil menunjuk bale-bale yang di atasnya terdapat belasan kandang tokek yang terbuat dari dari besi.

Untuk harga tokek dengan jumlah suara sebanyak 7 dan 9 kali, Triono mematok harga Rp 50 juta. Menurut Triono, pembeli tokek untuk peruntungan ini biasanya datang dari Semarang, Surabaya, dan Medan.

Yang pasti, hewan yang sering sembunyi di atap rumah tersebut, sampai saat ini terus diburu masyarakat. Bahkan banyak pula yang sengaja mengembangbiakkan hewan tersebut sebab harga jualnya cukup tinggi dan pembelinya sudah pasti.

Jangan Mudah Tergiur
Sosiolog dari Universitas Indonesia Musni Umar berpendapat, heboh soal tokek di masyarakat bisa menimbulkan persoalan baru. Dengan harga yang tinggi, masyarakat dari kalangan buruh atau petani bakal tergiur untuk melakoni bisnis tersebut karena dengan cara yang gampang mereka berharap dapat uang banyak.

"Masyarakat akan bermimpi mendapatkan uang hingga miliaran rupiah hanya dengan mencari tokek. Mereka akhirnya akan meninggalkan profesi mereka karena impian dapat uang banyak dengan berburu tokek," tegas Musni.

Padahal, lanjut Musni, bisa saja setelah masyarakat berkonsentrasi pada tokek, nantinya harga tokek akan turun secara drastis sehingga investasi yang kepalang didikeluarkan jadi tidak berguna.

Untuk mencegah kerugian yang akan dialami masyarakat, pemerintah harus turun tangan untuk memberi penjelasan, misalnya, apakah tokek memang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit AIDS atau tidak, atau hanya akal-akalan para pedagang tokek supaya dagangannya laku keras.

"Tanggung jawab pemerintah adalah melindungi dan memberi penjelasan masyarakat. Jangan sampai pemerintah terkesan acuh dan tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat," tandasnya.

Jual Satu Tokek Bisa Beli Honda Jazz Dan Nabung Ratusan Juta
Rupanya bukan hanya cicak dan buaya yang diributkan dengan uang miliaran rupiah. Tokek, cicak besar, yang sering dijumpai di rumah-rumah juga diributkan dengan uang yang sangat banyak itu.

Bedanya, kalau cicak dan buaya hanyalah istilah untuk KPK dan Polri, yang bersitegang gara-gara isu suap miliaran rupiah. Sementara tokek harga jualnya dikabarkan bisa mencapai Rp 5 miliar rupiah.

Karena tingginya harga seekor tokek, banyak masyarakat yang kepincut memburu tokek. "Harganya sangat tinggi. Lumayan buat nambah penghasilan," aku Faizal Rachman, seorang bekas bandar tokek kepada detikcom.

Menurut Faizal, satu ekor tokek dengan berat 2 ons dihargai Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Kalau beratnya 3 ons - 4 ons bisa mencapai ratusan juta rupiah. Harga tokek bisa mencapai miliaran rupiah jika beratnya mencapai di atas 1 kilogram.

Faizal sendiri pernah menjual seekor tokek seberat 4 ons dengan lebar empat jari tangan orang dewasa seharga Rp 900 juta. Uang itu kemudian ia belikan mobil Honda Jazz untuk istrinya, dan sisanya ditabung. "Itu transaksi pertama saya pada akhir 2007. Yang beli orang Jepang. Dan dari situ saya kemudian mulai giat mencari tokek," beber Faizal yang tinggal di perumahan elit Metro Pondok Indah, Jakarta.

Faizal, yang sehari-hari bekerja di divisi logistik, PT Medco Energy, mengatakan, mulai menggeluti bisnis tokek sejak 2007. Saat itu seorang kenalannya, pengusaha pertambangan yang bernama Andi, mengatakan ada orang Jepang yang bernama Takeshi dan Himamura sedang mencari tokek.

Takeshi merupakan seorang peneliti di Jepang. Ia sangat membutuhkan tokek untuk bahan penelitiannya. Sementara Himamura merupakan utusan dari kekaisaran Jepang. Himamura mencari tokek untuk keperluan ritual di istana.

Himamura diketahui sebagai utusan kaisar Jepang, kata Faizal, lantaran saat pertemuan di Hotel Crowne, Jakarta, Himamura dikawal beberapa pejabat Kedubes Indonesia di Jepang. Salah satu pejabat itu kemudian membisikan kalau Himamura merupakan kerabat keluarga Kaisar Akihito.

Di lingkungan kekaisaran Jepang, tokek punya kekuatan mistis dan magis. Kata Himamura kepada Faizal saat pertemuan di Crowne, reptil bersuara nyaring itu diyakini merupakan reinkarnasi dari Naga, makhluk legenda yang selama ini dianggap sebagai perwujudan dewa. Itu sebabnya mereka rela membayar dengan harga super tinggi untuk seekor tokek.

Harga yang begitu tinggi itulah yang membuat Faizal bersemangat memburu tokek. Untuk mencari tokek ia kemudian mengerahkan 10 anak buah untuk mengendus keberadaan tokek dari rumah-rumah penduduk, yang ada di wilayah Pulau Jawa hingga Kalimantan.

Bika ada informasi tentang keberadaan tokek, anak buahnya langsung bergerak untuk menangkapnya. Ketika dilihat tokek itu sesuai dengan yang diinginkan, yakni berat minimal 1,5 ons, pemilik rumah akan diberi uang Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Sementara untuk anak buahnya, Faizal akan membayar Rp 2 juta plus persenan. Besarnya persenan tergantung harga tokek yang dibayar. Terkadang persenan yang diterima anak buahnya sebesar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.

Untuk menangkap seekor tokek, jelas Faisal, sebenaranya mudah saja. Alatnya pun cukup sederhana, yakni sebatang bambu yang telah dipotong tipis seukuran sapu lidi. Batang bambu itu kemudian diberi kail dan benang yang dilumuri lem. Untuk menarik perhatian tokek mata kail diberi serangga, seperti jangkrik.

Dengan penciumannya yang tajam, tokek akan segera keluar dari sarangnya dan menghampiri umpan yang diberikan. "Begitu tokek sudah melekat di benang yang kita oleskan lem, baru bisa kita tangkap. Tapi harus menggunakan sarung tangan untuk menangkapnya," ujar Faizal.

Namun tidak selalu pemburuan tokek yang dilakukan Faizal berjalan mulus. Pernah suatu ketika ia harus tekor Rp 50 juta lantaran tertipu seorang warga yang mengaku memiliki tokek. Kejadian itu terjadi awal 2009 lalu.

Saat itu, seorang warga di Cirebon mengaku memiliki 3 ekor tokek yang masing-masing beratnya mencapapai 1,5 kilogram. Untuk meyakinkan Faizal, si penjual juga mengirimkan foto dan video tokek tersebut.

Melihat ukuran tokek yang besar Faizal langsung tertarik. Apalagi si penjual membandrol 3 ekor tokek hanya Rp 50 juta. Sementara pemesannya dari Jepang, yakni Takeshi dan Himamura berani membayarnya hingga Rp 2 miliar untuk tiga ekor tokek berukuran jumbo tersebut.

Tapi sayangnya, untung besar yang diharap Faizal kandas di tengah jalan. Sebab ketika binatang itu tiba di Jakarta, di dalam karung hanya ada seekor tokek. Sementara dua lainnya adalah biawak. Sialnya lagi, tokek semata wayang tersebut didapati sudah tidak bernyawa lagi.

"Saat di Cirebon kami hanya dibolehkan melihat dari atas. Alasan pemiliknya, bisa berbahaya jika tokeknya dikeluarkan. Tapi ternyata tokeknya cuma 1 yang lainnya biawak," sesal Faizal.

Alhasil, tokek berukuran jumbo itu hanya bisa diair keras. Saat ini tokek yang diakui oleh penjualnya didapat dari dalam sebuah gua di Cirebon, sudah dibekukan dan menjadi pajangan di rumah temannya Faizal .

Faizal mengaku hanya mencari tokek berdasarkan pesanan Takeshi dan Himamura. Semua dilakukan berdasarkan kontrak kerja di atas materai. Dalam perjanjian tersebut kedua orang Jepang itu menyatakan siap membeli tokek sesuai ukuran yang diminta dan Faizal diberi tugas menyediakan tokek.

Jenis tokek yang diminta, yakni Giant Keko dan Leoprad. Giant Keko merupakan jenis tokek yang punya berat maksimal bisa mencapai 1,5 kilogram. Sementara jenis Leopard, yang tubuhnya loreng-loreng merah.

Tapi sekarang Faizal mengaku sudah berhenti jadi pengepul tokek. Sebab belakangan, ukuran tokek yang diminta mitranya dari Jepang semakin besar, yakni harus di atas 4 ons. Sedangkan Faizal merasa kesulitan untuk mendapatkan tokek berukuran jumbo tersebut. Alasan lainnya, ia dan keluarganya merasa khawatir
dengan kutukan tokek.

"Saya dan istri saya membaca artikel soal daya magis tokek dari internet. Istri saya sangat khawatir dia dan anak-anak saya jadi korban karena gen naga yang ada dalam diri tokek marah," tandas Faizal. (ddg/iy)

[Dari Sains Dan Kebesaran Khalik | Sumber: Detik.com]

BEBAS FISKAL

2011-03-30T04:18:00.010+07:00

Pemerintah mulai 1 Januari 2011 telah memberlakukan layanan bebas fiskal luar negeri bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan berpergian ke mancanegara. Layanan bebas fiskal luar negeri tersebut tertuang dalam Pemberitahuan Ditjen Pajak Nomor: PEM - 03/PJ.09/2010 Tentang Pelayanan Bebas Fiskal Luar Negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah dalam pemberitahuan yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/1) menyebutkan bahwa penghapusan kebijakan pengenaan fiskal ke luar negeri berlaku terhitung sejak 1 Januari 2011 pukul 00.00.

Dalam pemberitahuan itu juga dijelaskan bahwa dengan akan berakhirnya pengenaan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (8a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, sejak tanggal 1 Januari 2011, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan bertolak ke luar negeri tidak dikenakan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri(FLN).

Kedua, ketentuan tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat yang didasarkan pada jam yang tertera di boarding pass untuk keberangkatan penerbangan ke luar negeri.

Iqbal menambahkan, ketentuan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-141/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010. Untuk diketahui, selamaperiode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010 pembebasan fiskal ke mancanegara telah diberikan pada mereka yang memiliki NPWP (nomorpokok wajib pajak).

Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Supriyanto kepada wartawan, Sabtu (1/1) menegaskan bahwa kebijakan bebas fiskal luar negeri tidak merugikan negara karena implikasi dari pembebasan fiskal hanyalah hilangnya sumber penerimaan negara.

Menurut Agus, implikasi bebas fiskal luar negeri berbeda maknanya antara kehilangan sumber penerimaan dengan kerugian negara akibat tidak diterimanya fiskal oleh negara. Fiskal luar negeri itu adalah salah satu cara pembayaran dimuka untuk pajak penghasilan, katanya.

Dijelaskannya, fiskal sendiri diterapkan karena pembuat kebijakan beranggapan bahwa mereka yang pergi ke luar negeri itu dianggap orang kaya. Tujuannya agar mereka yang mampu namun belum memiliki NPWP bisa segera mengurus NPWP.

Karena itu, biaya fiskal luar negeri dinaikkan menjadi Rp. 2,5 juta. Dengan cara itu, mereka yang sering bepergian ke luar negeri tentu saja akan mendaftarkan diri sebagai pemilik NPWP. Ketika mereka telah terdaftar maka pemilik NPWP itu, secara sah telah menjadi wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Ini hanyalah bentuk strategi, dan tidak akan merugikan negara, tegasnya.

[Sumber: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia]

PEMBERITAHUAN PAJAK

2011-03-30T03:21:00.001+07:00

PEMBERITAHUAN
NOMOR: PEM - 03/PJ.09/2010

TENTANG
PELAYANAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
Sehubungan dengan akan berakhirnya pengenaan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (8a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan bertolak ke luar negeri tidak dikenakan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri (FLN).
Ketentuan tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat yang didasarkan pada jam yang tertera di boarding pass untuk keberangkatan penerbangan ke luar negeri.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdekat atau Kring Pajak 500200.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Jakarta, 27 Desember 2010
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd.

M. Iqbal Alamsjah
NIP 060060216

Telah Berpulang, Ibunda, Eyang, dan Buyut Tercinta

2011-02-16T15:46:00.015+07:00

Marwijah Binti Moehammad Sanim
(5 Mei 1926 - 12 Februari 2011)

Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rojiun
Telah berpulang ke Rahmatullah,
Ibunda, Mertua, Bulek, Bude, dan Eyang kami tercinta:
Marwijah Binti Moehammad Sanim
Tepat jam 2:00 WIB dinihari Sabtu, 12 Februari 2011, di RS-RKZ Surabaya.

Allahu Yarhamah dimakamkan jam 14:00 WIB pada hari yang sama
di Taman Pemakaman Pasarehan Kiyai Ageng Selo,
Wiyung Berantas, Surabaya.

Kami mohon doa,
Semoga arwah beliau mendapat ampunan dari Allah
Yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
serta mendapat tempat yang mulia di sisi-Nya.

Segenap keluarga yang ditinggalkan dengan ini mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak
atas segala budi baik yang telah diberikan kepada beliau,
baik semasa hidupnya, pada hari beliau tutup usia,
maupun pada hari-hari setelah kepergiannya.

Dengan segala kerendahan hati,
melalui kesempatan ini pula kami, putra-putri beliau,
mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
bila ada hal-hal yang dirasa tidak pada tempatnya
baik semasa hidupnya, maupun sampai pada hari beliau tutup usia.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada beliau
oleh semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan
namanya satu demi satu di sini
akan mendapat ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala.
Amin, Ya, Ghofur ur Rahim.

Atas nama putra-putri, menantu, cucu, dan cicit beliau;
Nonki

Infeksi Sakit Gigi, Bisa Menyerang Organ Lain

2011-02-15T09:51:00.001+07:00

Jangan pernah meremehkan sakit gigi, sebab infeksi bakteri pada gigi bisa meyebabkan infeksi pada organ lain yang ada pada tubuh manusia. Hal ini, dimungkinkan karena bakteri yang menginfeksi gigi, bisa terbawa ke ginjal dan jantung melalui pembulu darah. Dan kemudian, menyebakan infeksi pada bagian tersebut.

Seperti dikemukakan mantan Ketua Umum PDGI Jambi, drg P. Sitanggang, M, Kes, ada banyak penyakit yang berawal dari mulut dan gigi. "Menjaga kesehatan mulut berarti juga menjaga kesehatan seluruh badan, karena mulut adalah pintu masuk segala macam benda asing ke dalam tubuh," kata Sitanggang menegaskan. Ia menjelaskan, masalah utama yang menyebabkan sakit gigi umumnya adalah lubang pada gigi. Bila tidak sering dibersihkan, gigi yang berlubang itu sangat mudah dimasuki kuman dan bakteri. Yang menakutkan, kuman yang bersarang pada gigi berlubang itu bisa menembus ke pembuluh darah, dan akhirnya mengumpul di jantung dan ginjal,” tegasnya.

Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan, bakteri yang terikut aliran darah bisa memproduksi sejenis enzim yang mempercepat proses pengerasan dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi tidak elastis (aterosklerosis).
"Bakteri juga bisa menempel pada lapisan lemak di pembuluh darah. Akibatnya, plak yang terbentuk menjadi makin tebal. Semua kondisi ini menghambat aliran darah ke jantung. Hal ini berarti penyaluran sumber makanan dan oksigen ke jantung juga tersendat. Jika berlangsung terus, jantung tak akan mampu berfungsi secara baik. Maka terjadilah penyakit jantung yang ditakutkan banyak orang," ujarnya.

Hubungan bakteri dalam mulut dengan penyakit kardiovaskular akhir-akhir ini banyak diteliti, terutama berkaitan dengan bakteri endokarditis dan penyakit jantung koroner. Berdasarkan sebuah penelitian, ternyata dari sejumlah kasus penyakit jantung, sebanyak 54 persen pasien memiliki riwayat penyakit periodontal.

"Penemuan ini sangat mencengangkan karena jarang sekali penyakit gigi diperkirakan sebagai penyebab penyakit jantung. Namun, hasil dari berbagai penelitian masih dianggap belum memuaskan karena belum bisa menjelaskan secara jelas bagaimana ini bisa terjadi," tuturnya.

Ditambahkan, komplikasi yang relatif banyak terjadi akibat infeksi gigi adalah gangguan mata. Mata jadi cepat lelah dan terasa nyeri, khususnya pada bagian atas kelopak mata. Hal itu terjadi karena gigi dan mata memiliki induk syaraf yang sama.

Dalam kasus tertentu, seseorang juga bisa mengalami sakit kepala. Hal itu terjadi bila ada kelainan pada struktur rongga gigi. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena sistem pengunyahan terdiri atas empat komponen, yaitu gigi dan jaringan penyangga, tulang rahang, otot-otot dan sendi rahang.

"Semua komponen tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jika salah satu gigi dicabut dan tidak segera diganti, maka gigi lawannya tidak berpasangan. Kondisi seperti ini mengganggu proses pengunyahan. Makan jadi tidak enak, dan pengunyahan menjadi tidak sempurna. Akibatnya orang yang sudah lama hanya mengunyah dengan satu sisi rahang saja akan mengalami keluhan sakit di bagian belakang kepala," ujarnya.

Tentang penyakit diabetes, Sitanggang menjelaskan, pada kerusakan gigi yang parah, bakteri dapat masuk ke aliran darah dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sel sistem kekebalan tubuh yang rusak melepaskan sejenis protein yang disebut cytokines. Unsur itu menyebabkan kerusakan sel pankreas penghasil insulin, hormon yang memicu diabetes. "Mungkin di masa depan, faktor penyebab semacam ini harus mendapat perhatian lebih dari dokter jantung. Di kartu status pasien perlu ditambahkan riwayat keadaan gigi dan mulut pasien, untuk memudahkan pengobatan," katanya. Sitanggang menjelaskan, semua permasalahan yang terjadi saat terkena sakit gigi dan dampak lanjutannya, dan bersumber pada gigi berlubang,”ujarnya. Jadi, pecegahan agar tidak terjadi infeksi dan gigi berlubang lebih penting dibandingkan dengan pengobatanya,”ujarnya. Maka, perawatan gigi yang baik merupakan usaha yang tepat untuk menghindari komplikasi penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri penyebab sakit gigi,”ujar lulusan pasca sarjana Universitas Indonesia ini. (amu).

[Sumber: Jambi Independent Online]

Relevansi Pemikiran Religius Bung Karno

2011-02-09T19:59:00.015+07:00

BUNG KARNO pernah berkata kira-kira begini: "Tubuh bisa ditiadakan, tetapi roh tidak!"

Bung Karno telah tiada, tapi rohnya, bahasa dan spiritnya masih hidup, tidak bisa ditiadakan, bahkan tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa tarikan empati, lebih-lebih masa sekarang. Di tengah krisis serba muka seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, roh Soekarno hidup kembali, seolah-olah berkata: "Katakanlah sekarang, tentang apa yang telah saya katakan waktu dahulu!"

Yang kita butuhkan sekarang adalah "kata" atau wacana, yang membawa proses penyadaran, pencerahan, dan membuat kita berpikir, berimajinasi.

Kiranya tak berlebihan apabila saya sebutkan bahwa Bambang Noorsena dengan tulisannya tentang RELIGI & RELIGIUSITAS BUNG KARNO (Institute for Syriac Christian Studies, Malang, Jawa Timur, 2000) telah menunjukkan kepekaannya untuk merespons ajakan untuk berkata-kata tentang roh yang hidup itu. Bambang Noorsena sebagai anak bangsa yang sadar tentang hari kemarin, tampak sadar pula bahwa sebuah keharusan sejarah, apabila ia mau berpikir tentang masa depan, dan harus mau bicara dengan "orang tua" yang telah turut melahirkan bangsanya. Bicara tentang atau dengan Bung Karno sebagai roh yang hidup, tak bisa tidak, kita akan bertemu dengan ratusan riwayat yang telah ditulis, baik oleh orang asing maupun oleh penulis dalam negeri.

Percakapan Bambang Noorsena dengan Bung Karno dalam buku ini banyak didasarkan atas kajian yang dilakukan oleh para pengamat luar negeri, yang tak bisa disangkal banyak kali lebih jeli ketimbang penulis dalam negeri. Tetapi, dengan buku ini Bambang Noorsena menunjukkan dengan terang bahwa sekalipun ia banyak memakai kajian-kajian dari para ahli di luar negeri, namun ia tetap ingin menemui Soekarno "dari dalam", khususnya dari kepentingan yang didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk mencari perspektif demi melihat hubungan antar-etnis dan antar-agama secara baru di negeri ini.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 1999, sebagaimana dikutip oleh Bambang Noorsena, berkata, "Kita tengah didera oleh perbedaan faham yang sangat besar. Dan longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai bangsa. Apa yang oleh Bung Karno diajarkan; "... kita mempunyai alasan untuk menjadi satu bangsa ..."

Dalam kutipan ini kita memperoleh titik tolak yang sungguh pas untuk berbicara tentang pikiran-pikiran utama Bung Karno tentang religi dan religiusitas. Adapun alasan utama yang tampak menggejala di masyarakat adalah bahwa perbedaan faham yang besar itu juga terdapat dalam kehidupan beragama. Kenyataan ini pula turut menyebabkan longgarnya ikatan kita sebagai bangsa.

Apa yang dilakukan oleh Bambang Noorsena bukan sekadar mengedepankan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, tetapi berusaha memakai umpan baru untuk memancing pemikiran Bung Karno tentang berbagai hal yang merisaukan dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang.

Bambang Noorsena melakukan "penggeseran-penggeseran" tertentu atas gagasangagasan Bung Karno, dan menamainya dengan term baru yang lebih kontemporer. Posisi spiritual Bung Karno dilapisi dengan kata-kata baru agar lebih tinggi supaya tampak oleh banyak orang. Ungkapan-ungkapan seperti passing over, etika global, holistic spirituality, panentheisme, sakramentalis, teologi kerukunan, dialog, dan lain-lain merupakan upaya untuk memperoleh roh yang hidup dari Bung Karno. Pemahaman yang dilakukan oleh Bambang Noorsena memang dimungkinkan oleh posisi Bung Karno sendiri yang terbuka, dan seolah-olah berstatus selaku bahan yang belum "jadi", serta tersedia bagi para pemikir kreatif generasi sesudahnya. Gagasan Bung Karno laksana bahan bangunan yang tersedia bagi para arsitek untuk membentuknya menjadi bangunan yang diingininya, baik fungsinya maupun keindahannya.

Pada tataran pemikiran keagamaan yang begitu luas, kaya dan bermacam ragam, pilihan-pilihan untuk memahami religi dan religiusitas Bung Karno terbentang lebar. Lebih-lebih lagi bila pikiran-pikiran Bung Karno didekati dari sisi spiritualitas. Akan segera tampak bahwa kehidupan spiritual Bung Karno dari sejak masih muda tidak hanya diilhami oleh agama-agama semitik yang dikenal sebagai Abrahamic faiths yang berciri monoteis, misioner, doktriner, reaksional, dan bercorak politis. Ternyata, religiusitas Soekarno juga dibentuk oleh pertemuannya dengan "agama-agama Timur" yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan agama-agama turunan Ibrahim atau Abraham, khususnya yang telah diperkembangkan di dunia Barat.

Latar belakang Kejawen, Hindu dan Buddhisme amat kuat mendasari spiritualitas Soekarno sehingga ia jauh dari sifat "ortodoksdogmatis" dalam pemikiran keagamaannya, dan tidak bercorak formal santri dalam keislamannya. Soekarno menyenangi bentuk sufisme yang bebas, agama yang diperlukan sebagai "bahasa kasih sayang", bahkan agama yang penuh pasi (passion). Sekalipun kita tahu bahwa kontroversi tentang hal itu juga masih terbuka untuk dijadikan diskursus yang kritis. Setidak-tidaknya posisi keagamaan Soekarno berbeda misalnya dengan Haji Agus Salim, A Hassan, dan Mohammad Natsir, yang dikenal sebagai pemikir-pemikir Islam yang bercorak ortodoks (rasional dan bercorak doktriner).

Bernard Dahm dalam ke -"jerman"- annya bertindak terhadap Bung Karno seperti Karl May terhadap Winnetou. Menjadi jiwa yang menarik dan amat imajinatif; bukan hanya karena Dahm selama menulis tentang Soekarno belum pernah ke Indonesia, boro-boro ketemu dengan Bung Karno. Di bayangan Dahm Bung Karno total menjadi seorang tokoh dalam sebuah epos. Dari awal yang bersandar pada "local genius" yang amat diapresiasikan oleh Dahm, sampai kepada keyakinan Bung Karno yang tidak ada duanya, dan amat kategoris terhadap "nasionalisme, agama, dan marxisme".

Seolah-olah ketiganya merupakan doktrin trinitas dalam agama Kristen yang tak bakal ditinggalkan sampai kapan pun dunia akan berakhir. Bung Karno tidak mau menyerahkan apa yang sudah dimilikinya, bahwa ketiga hal tersebut merupakan kenyataan substansial dan sekaligus pilar bagi eksistensi Indonesia. Menurut Dahm, Bung Karno tak mau mundur selangkah pun untuk mempertahankan keyakinan tentang "ketiga yang esa" tersebut. Seolah-olah Bung Karno rela mati demi "iman" yang telah ditemukannya, yaitu keyakinannya kepada "nasionalisme", sosialisme, dan agama". Ideologinya, bersama dengan Pancasila baginya merupakan sesuatu yang "ultimate" untuk Indonesia yang bersama Hatta ia proklamasikan. Bagaimanapun dalam kaitan ini, keadilan bagi Soekarno harus ditegakkan kembali, sebagai bapak bangsa yang punya pendirian teguh dan memiliki keyakinan.

Di tengah padang spiritualitas yang mahaluas, dengan fungsinya yang khusus untuk mendukung perjuangan kemerdekaan lewat nasionalisme, Soekarno bertahan dan tidak mau bergeser sedikit pun dari tempatnya. Bung Karno menempatkan agama selaku kekuatan "revolusioner" untuk mendukung nasionalisme Indonesia.

Imajinasi Bung Karno tentang nasionalisme dan faham kebangsaan bukan sekadar olah intuisi dan imajinasi tanpa pijakan realitas. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik pusat dari keberhasilan menggalang nasionalisme sejak ia masih menjadi mahasiswa. Nasionalisme untuk melawan penjajahan, yang berupaya menemukan jati diri, "self-esteem", dan kepribadian nasional.

Di masa Perang Dingin, ketika blok Barat berhadapan frontal dengan blok Timur, agaknya tantangan yang dihadapi Soekarno melebihi takaran yang bisa ia tanggung. Muatan konflik yang tak terdamaikan antara kubu kapitalisme dan sosialisme di tingkat internasional agaknya terlalu besar untuk dituang dalam mangkuk konteks kehidupan politik Soekarno yang hanya sebatas nasionalisme Indonesia. Alhasil, muatan itu meluap tumpah ruah, serta menimbulkan gejolak di dalam negeri yang tak terbendung, serta menimbulkan korban besar di sekitar tahun 1965. Akan tetapi, di masa pasca-Perang Dingin sekarang ini telah tiba momentum untuk memikirkan kembali relevansi pemikiran-pemikiran penting Soekarno, khususnya dalam soal hubungan agama.

Sekarang terbuka kemungkinan untuk mengurai pemikiran dari "local genius" pemikir politik Indonesia tanpa rasa minder. Kita tidak lagi menanggung beban psikologis, baik yang menggejala dalam bentuk xenophobia maupun dalam bentuk sikap ketergantungan kepada bangsa lain tanpa harga diri. Saatnya telah tiba untuk menggali kembali pikiran-pikiran dari para bapak dan ibu bangsa.

Yang terasa menyegarkan dari tulisan Bambang Noorsena adalah karena ia tidak hanya berhenti pada polemik tentang karya besar Clifford Geertz dari bukunya The Religion of Java, tetapi juga melanjutkan runutannya jauh ke belakang, dan sampai kepada karya Empu Tantular Sutasoma. Karya ini merupakan sebuah tradisi pemikiran yang menjadi cikal-bakal dari khazanah kebudayaan Jawa yang melahirkan Soekarno. Dari sanalah lahir pemikiran tentang hubungan antara negara dan agama, dan sekaligus hubungan antaragama di masyarakat. Tantularisme, di masa yang penuh krisis dan gejolak sekarang ini memberikan inspirasi yang luar biasa kuat untuk membingkai kembali keterpecahbelahan bangsa menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

Adapun konsep Soekarno tentang "panteisme-monoteisme" oleh Bambang Noorsena digeser menjadi "panentheisme". Satu merupakan ekspresi dari yang lain, dan manusia tak mungkin mengenal Tuhan tanpa alam semesta, termasuk di dalamnya dunia manusia. Ungkapan lain yang barangkali akan lebih bisa diterima oleh tradisi pemikiran agama di Indonesia, adalah "panin-teisme". Di dalam istilah ini alam semesta dimasukkan ke dalam sebuah kepercayaan theisme.

Dengan kata lain, alam semesta itu berada dalam naungan Tuhan, implikasinya adalah bahwa Tuhan adalah yang pertama dan utama, lebih besar dari alam semesta; dan oleh sebab itu meliputi dan menguasai alam semesta sehingga secara eksplisit bisa dikatakan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan, dalam bentuk tertentu yang bisa dikenal manusia berada di dalamnya. Alam semesta adalah "teks" yang melukiskan kebesaran Tuhan. Kehadiran-Nya di dalam alam semesta adalah tetap kehadiran yang harus dimaknai sebagai kehadiran sebagai pencipta. Konsep itu merupakan suatu wadah bagi kesadaran dan tanggung jawab akan alam, lingkungan, dan sesama manusia, dan sekaligus sebagai dasar bagi kesadaran akan pluralisme agama, dialog dan kerja sama antarpara pemeluk agama.

Para pengamat dan para ahli dengan penuh empati memberikan persetujuan terhadap berbagai gagasan Soekarno, tetapi baru sedikit yang benar-benar memberikan kajian yang cukup mendalam terhadap berbagai implikasi pemikiran Soekarno tentang religi yang ditawarkannya. Pada masa sekarang ini ketika religi dan seluruh bangsa dan negara Indonesia berada dalam krisis multidimensional, muncul sebuah kebutuhan baru untuk menggali kembali pikiran-pikiran para founding fathers guna memperdalam dan memperluas persepsi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Upaya-upaya serius digelar untuk memulai wacana baru dengan pijakan pemikiran yang telah ada dalam khazanah sejarah Indonesia.

Bambang Noorsena telah berusaha memulai tugas penggalian terhadap salah satu founding fathers yang terpenting yaitu Soekarno. Dengan suatu pendekatan "dari dalam", dalam arti dengan penuh empati menelaah pemikiran Soekarno dan sekaligus berusaha untuk memanfaatkannya sebagai cermin untuk memahami dan mencari jalan keluar terhadap kemelut hubungan antar-etnis dan khususnya antar-agama di negeri ini, terutama akhir-akhir ini.

Menurut saya, Bambang Noorsena berhasil memetik beberapa puncak pemikiran Soekarno tentang religi dan religiusitas guna menjembatani konflik yang sekarang ini sedang terjadi. Dengan melacak jauh ke belakang kepada pemikiran-pemikiran Empu Tantular, "Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrowa", kita telah menemukan kearifan baru dari masa lampau yang lahir dari pengalaman dan refleksi lokal. Tatapan terhadap "Tantularisme" tersebut telah memberikan suatu basis "universal" bagi agama-agama, khususnya agama-agama dalam tradisi Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam) untuk bercermin dalam suasana kehidupan yang penuh respek, toleransi, dialog, dan kerja sama demi mewujudkan masyarakat yang diingini bersama. Dengan konsep "panteismemonoteisme" yang dirumuskan oleh Soekarno sendiri, agama-agama dibuka untuk menghargai alam, baik alamnya sendiri maupun kehidupan manusia di dalamnya.

Keunggulan spiritualitas Bung Karno, saya kira, terletak pada kenyataan bahwa ia menyadari keterbatasan dari bentuk-bentuk ekspresi keagamaan yang menggejala (manifest) di masyarakat. Kelonggaran ini memberi peluang bagi para penganut agama yang berbeda untuk saling menghargai keunikan masing-masing keyakinan, serta membuka kemungkinan untuk saling memperkaya satu dengan yang lain, dan terutama untuk saling membuka kemungkinan bekerjasama di masyarakat guna memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan bersama.

Dalam buku Bambang Noorsena, Soekarno muncul kembali sebagai "batu penjuru" yang bisa mengukur lurusnya bangunan sebuah bangsa.

Oleh: Th Sumartana, Direktur Institut Dian - Interfidei, Yogyakarta, INDONESIA
Unduh versi PDF artikel ini di sini

Sketsa Buram Kepartaian di Indonesia

2011-02-09T18:07:00.004+07:00

JUDUL BUKU: Anti Partai
PENULIS: Bima Arya Sugiarto
PENERBIT: Gramata
TERBIT: 2010
HALAMAN: x + 188 halaman
HARGA: n/a

Keberadaan partai sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam kegiatan politik ternyata sarat dengan persoalan. Persoalan yang dapat bersifat internal maupun eksternal itu, berujung kepada dua hal yakni, terganggunya dinamika kepartaian yang sehat, serta kecenderungan rakyat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Jika kondisi di atas dibiarkan, maka bukan tidak mungkin muncul penolakan terhadap partai. Akibatnya, partai tidak lagi dipandang sebagai saluran aspirasi rakyat, tetapi hanya menjadi medium bagi segelintir orang untuk memegang kekuasaan. Akhirnya partisipasi rakyat menjadi minim sehingga kekuasaan tidak memiliki legitimasi. Hal yang sama terjadi juga di Indonesia yang kini memiliki puluhan partai politik.

Buku yang merupakan kumpulan tulisan Bima Arya Sugiarto ini tampaknya ingin menguliti persoalan tersebut. Ia mencoba untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dinamika kepartaian di Indonesia, dan memberikan analisa kritis terhadap persoalan yang tersebut.

Dari hasil pengamatan Arya, ada sejumlah persoalan yang muncul dalam sistem kepartaian di Indonesia. Misalnya saja masalah partai Islam. Dalam temuan Arya, partai Islam di Indonesia cenderung kalah pamor dengan partai sekuler. Hal ini tampak dari jumlah pemilih partai Islam yang terus menurun dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Menurut Arya hal tersebut disebabkan oleh gagalnya partai Islam untuk merekontestualisasikan diri di tengah realitas psikis dan fisik bangsa Indonesia. Dengan kata lain partai Islam harus mengedepankan agenda-agenda konkret yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik ketimbang mengusung isu syariat yang diformalkan (hal. 35).
Persoalan ini sebenarnya tidak hanya terjadi dengan partai-partai islam. Tetapi juga partai-partai agama di luar partai Islam. Ketika isu yang diangkat hanya berkutat pada persoalan ideologi atau kepentingan pemeluk agama minoritas, maka partai tersebut tidak akan menjadi primadona dari golongan yang dicoba untuk disasar sebagai pemilih.

Meskipun ada kondisi yang berbeda antara partai Islam dan partai di luar partai Islam, namun persoalannya tidak jauh berbeda, yakni partai berbasis agama tidak menawarkan isu yang kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis agama belum berhasil memberikan tawaran yang berkenan di hati calon pemilih.

Selain itu, masalah penting yang juga diulas oleh Arya adalah kepemimpin politik. Masalah ini menjadi strategis karena kepemimpinan yang baik akan terus mendorong peran partai yang lebih besar dalam proses demokrasi. Sebaliknya kepemimpinan yang buruk akan mempertinggi faksionalitas dalam arti negatif.

Salah satu problem kepemimpinan politik yang dipotret oleh Arya adalah hadirnya para pemimpin yang berprofesi sebagai pengusaha, atau yang dalam istilah Arya adalah "saudagar". Menurut Arya keberadaan pemimpin politik dengan profesi pengusaha tidak dapat membawa perbaikan secara signifikan pada terwujudnya partai politik yang modern. Sebaliknya, keberadaan saudagar dalam partai politik hanya terbatas pada pendanaan operasional partai dalam jangkan panjang, atau bahkan membiayai kepentingan faksi-faksi dalam partai politik (hal.29).

Inilah yang menurut Arya akan menghasilkan kepemimpinan bercorak transaksional. Kepemimpinan transaksional terjadi ketika hubungan antara pemimpin maupun elit politik lainnya dengan konstiutuen hanya bersifat pertukaran kepentingan ekonomi maupun politik saja belaka. Pola kepemimpinan seperti ini harus direformasi menjadi pola kepemimpinan yang transformasional (hal.74).

Kepemimpinan tranformasional ini berciri mampu menggerakkan setiap individu untuk menjadi aktor utama perubahan. Di sini ikatan yang dibangun dengan publik lebih merupakan kesamaan sistem nilai ketimbang loyalitas personal. Oleh sebab itu, pemilihan pemimpin partai harus didasarkan pada visi ke depan calon pemimpin, bukan kepada calon-calon karismatis tanpa visi ataupun gagasan.

Hal yang juga sempat disinggung oleh Arya dalam buku ini adalah mentalitas calon legislatif. Dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi di Republlik Baliho, Arya menilai, dari pernak-pernik serta atribut-atribut kampanye yang tersebar di ruang publik sebenarnya dapat dilihat mentalitas dan kesiapan si calon anggota legilatif. Pesan-pesan komunikasi politik yang tidak konseptual, ketidakpahaman soal pencitraan yang sebenarnya strategis, hingga kekurangmampuan dalam menentukan basis konstituen akibat lemahnya data, memperlihatkan bahwa para calon anggota legislatif memang belum mampu membuat manajemen yang baik dalam kampanyenya.

Padahal, kondisi sebaliknya terjadi di negara-negara yang telah memiliki "kedewasaan" dalam berdemokrasi di negara-negara maju. Di negara-negara yang telah matang dalam berdemokrasi, kampanye dilakukan dengan pencitraan yang memikat, pidato yang inpirasional, serta pertarungan ide yang mencerdaskan. Dengan mengatakan demikian, seolah-olah Arya ingin mengatakan bahwa kampanye-kampanye seperti itu belum tumbuh di Indonesia.

Arya mensinyalir bahwa hal itu disebabkan oleh mandulnya mesin partai. Mesin-mesin ini hanya aktif ketika musim pemilu mendekat. Di luar musim pemilu, hubungan antara rakyat dengan partai politik tidak terjadi. Akibatnya pada musim pemilu, calon anggita legislatif harus "tancap gas" untuk membangkitkan kembali memori publik. Padahal cara ini sangat tidak efektif. Ujungnya adalah penolakan publik terhadap partai.

Banyak hal menarik yang dibahas secara tajam oleh Arya seputar keberadaan partai dalam buku ini. Kesemuanya memperlihatkan seperti apa sesungguhnya wajah sistem multipartai di Indonesia dewasa ini. Selain teori, contoh konkret yang diberikan oleh Arya membuat wajah tersebut semakin jelas, bahwa kedewasaan partai-partai tersebut belum dapat diharapkan.
Catatan lain tentang buku ini adalah, tidak semua tulisan disertai daftar pustaka. Padahal hal ini akan sangat membantu para mahsiswa dan peminat politik untuk menelusuri lebih jauh pemikiran yang dikutip tersebut, seperti halnya dibisakan dalam tradisi akademis. Jika saja penulis sudi sedikit bersusah payah untuk mencantumkan daftar pustaka, tulisan-tulisan ini akan jauh lebih bernas dan menyenangkan untuk dibaca.(*)

Dari Blog Resensi Buku

Sisi Tak Terungkap Sejarah Bangsa

2011-02-09T17:54:00.008+07:00

JUDUL BUKU: Menguak Misteri Sejarah
PENULIS: Asvi Warman Adam
PENERBIT: Penerbit Buku Kompas
TERBIT: I, 2010
HALAMAN: xii + 292 Halaman
HARHA: Rp. 40.800

Sebuah historiografi sulit untuk netral. Berbagai kepentingan selalu berlibat-libat di situ. Jadi tidak mudah untuk mengetahui sejarah dengan lurus. Metodologi penulisan yang ketat menjadi sebuah keharusan di situ.

Buku yang ditulis oleh Asvi Warman Adam ini memang tidak berpretensi untuk meluruskan sekian banyak peritiwa sejarah yang terjadi di tanah air. Namun, dari artikel-artikel yang ditulisnya, pembaca dapat mengetahui kisah-kisah tidak terungkap sampai persolan-persoalan yang terkait dalam sejarah Indonesia.

Membaca kisah-kisah tidak terungkap dalam buku ini, pembaca akan merasa seperti menikmati mozaik sejarah yang belum banyak diketahui secara luas. Sebut saja kisah mengenai Ibrahim Yacoob yang pernah menggagas penyatuan Malaysia ke Indonesia (halaman 32-35).

Meskipun gagasan itu tidak pernah terwujud, namun pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa itu ialah, masih dapat dilakukannya kerja sama positif antara Malaysia dan Indonesia. Jadi, seruan perang ketika hubungan antara keduanya memanas, bukanlah rekomendasi yang tepat.

Tentu saja hubungan antara keduanya harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip kesejajaran. Lebih penting lagi, kerja sama itu harus mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Contoh mozaik lainnya adalah bahwa Pramoedya Ananta Toer, yang pernah dicalonkan sebagai penerima hadiah Nobel, ternyata tidak hanya seorang sastrawan, tetapi juga seorang sejarawan.

Dalam catatan Asvi, Pramoedya pernah mengumpulkan sejumlah bahan tulisan mengenai gerakan nasionalis yang terjadi antara tahun 1898-1918. Bahan yang disusun oleh Pramoedya tersebut kemudian menjadi diktat kuliah yang diberi judul Sejarah Modern Indonesia.

Menurut Asvi wajar jika Pramoedya disebut sebagai sejarawan, sebab ia selalu membawa peristiwa sejarah dengan perspektif baru. Di sinilah Pramoedya berusaha mengurangi cara kekuasaan "mengonstruksi" kebenaran. Baginya fakta adalah rekan kekuasaan.

Banyak topik menarik seputar sejarah dan penulisan sejarah yang ditulis dalam buku ini, mulai dari kontroversi pemberian gelar pahlawan, terlupakannya orang-orang penting dalam sejarah, hingga berbagai percikan persoalan seputar sejarah bangsa.

Sejumlah materi yang disampaikan dalam buku ini pun terbilang aktual, misalnya saja simpul-simpul masalah seputar kasus bank Century hingga perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan. Inilah yang membuat buku ini "dekat" dengan kekinian.

Dari kumpulan tulisan Asvi ini sebenarnya pembaca dapat memahami bahwa penulisan sejarah tidak pernah lurus, artinya selalu ada kekuasaan yang menempel padanya.

Tidak mengherankan jika kemudian penulisan sejarah selalu memihak kepada kekuasaan. Bergantinya rezim akan berganti pula penulisan sejarah, di sana ada mistifikasi fakta maupun kebenaran yang ditutup-tutupi. Wajar saja jika sejarah dibaluti kontroversi serta misteri tak terungkap.

Dalam buku ini beberapa kali terjadi pengulangan "cerita" dalam tulisan yang berbeda. Penyebabnya, tulisan-tulisan tersebut merupakan artikel yang satu sama lain sebenarnya terpisah. Jika saja proses editing dilakukan dengan baik, mungkin hal itu tidak akan terjadi.***

Dari Blog Resensi Buku
[Dimuat di HU KORAN JAKARTA, November 2010]

Kedutan Bukan Mitos Bung, Tapi Gejala Penyakit !

2011-01-23T09:53:00.005+07:00

Mata berkedut atau biasa dinamakan kedutan hampir pernah dirasakan semua orang. Karena jarang-jarang terjadi, ketika mata kedutan biasanya dianggap sebagai pertanda mau dapat rezeki atau dapat masalah.

Mata kedutan biasanya hanya terjadi beberapa detik atau menit yang terjadi dalam sekali atau beberapa kali dalam satu hari. Atau terkadang akan hilang dan datang lagi.

Kedutan terjadi sangat spontan yakni gerakan tiba-tiba pada kelopak mata atas atau bawah. Kedutan bisa terjadi pada semua usia dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena bukan penyakit berbahaya dan tidak mempengaruhi kemampuan penglihatan.

Ada mitos mengatakan, jika mata kiri kedutan artinya akan menangis. Atau, bila kedutan di mata kanan mitosnya ada seseorang yang merindukan Anda. Tapi, tahukah Anda sebenarnya ada makna medis di balik ‘reaksi’ tubuh ini?

Menurut Dr. Karen Wolfe, penulis buku 'Create The Body Your Soul Desires', mata kedutan bisa menjadi pertanda bahwa tubuh anda sedang mengalami gangguan ringan.

Kedutan atau istilah medisnya Blepharospasm (Beb) adalah kontraksi otot tak terkontrol yang menyebabkan kontraksi sekitar mata. Jika Anda terus-menerus mengalami mata kedutan tanpa henti, bisa jadi merupakan gejala gangguan saraf.

Tapi, bila hanya sesekali mengalaminya, mata kedutan secara medis bisa berarti Anda sedang stres, kurang tidur, atau terlalu lama melihat di tempat yang sama dalam waktu lama (misalnya, terlalu lama melihat layar komputer).

Para ahli kesehatan sepakat, 99% kedutan pada mata disebabkan karena tubuh didera stres dan kelelahan. Tidak ada cara lain yang bisa anda lakukan untuk menghentikan kedutan pada mata ini selain membiarkan tubuh dan mata Anda untuk beristirahat.

Sebelum masalah ini semakin parah, ada baiknya Anda mulai mengurangi tingkat stres, kurangi asupan kopi, dan cobalah untuk tidur minimal 7 jam sehari.

Menurut Burt Dubow, OD, FAAO, pakar mata dari Contact Lens and Cornea Section of the American Optometric Association, kedutan bukan masalah medis yang serius. Kedutan adalah kontraksi yang melibatkan otot orbicularis oculi.

Kedutan terjadi karena serabut saraf di dalam otak mengalami kontraksi sesaat. Denyutan pembuluh darah tiba-tiba seperti mengalami rangsangan (kontraksi) yang membangkitkan aliran listrik melalui nervus facialis yang membuat mata kejang sesaat.

Kedutan dianggap berbahaya jika kejadiannya berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu lama atau gerakannya tidak bisa diobati.

Insiden dan kejadian kedutan tidak dapat diketahui, namun seperti diberitakan oleh allaboutvision, setidaknya ada 7 faktor yang menjadi penyebab kedutan:

1. Stres
Mata berkedut dapat menjadi salah satu tanda stres karena mata menjadi begitu tegang. Mengurangi penyebab stres dapat membantu membuat mata berhenti bergerak-gerak.

2. Kelelahan
Kurang tidur yang dialami entah karena stres atau alasan lain dapat memicu kejang kelopak mata. Segera bayar kekurangan tidur Anda dapat membantu mengurangi kedutan.

Dr. Andreas Prasadja, RPSGT, sleep physician di Sleep Disorder Clinic dari RS Mitra Kemayoran, mengatakan kedutan bisa diakibatkan oleh gangguan pada organ penglihatan kita yang bersifat sementara akibat kurang istirahat. Gangguan ini lebih parah, jika sudah menjalar ke otot sekitar bibir. Kondisi ini disebabkan oleh adanya iritasi yang terjadi pada saraf kranial ke-7 di wajah oleh pembuluh darah arteri serebri anterior atau karena gangguan yang lain.Kalau begini, Tidurlah yang cukup dan teratur. Kalau berkutat di depan komputer sepanjang hari, istirahatkan mata sejenak dengan cara melihat ke jauh depan, kemudian pejamkan. Kompresan air dingin baik juga diberikan untuk mengurangi peradangan. Jika kedutan masih berlanjut, konsultasi ke spesialis saraf.

3. Mata lelah
Mata Anda mungkin bekerja terlalu keras yang memicu kelopak mata bergerak-gerak. Mata yang tegang karena terus menatap komputer salah satunya menjadi penyebab yang sangat umum dari gangguan mata.

4. Kafein dan Alkohol
Banyak ahli percaya bahwa terlalu banyak kafein dan alkohol dapat memicu mata berkedut karena tekanan pada pembuluh darah meningkat.

5. Mata kering
Lebih dari separuh penduduk tua mengalami mata kering akibat proses penuaan. Mata kering juga sangat umum bagi orang-orang yang menggunakan komputer, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antihistamin, antidepresan, memakai lensa kontak dan mengonsumsi kafein atau alkohol. Lelah dan stres juga bisa memicu mata kering.

6. Ketidakseimbangan Nutrisi
Beberapa laporan menunjukkan kekurangan zat gizi tertentu seperti magnesium dapat memicu kejang kelopak mata. Jika Anda mencurigai kekurangan gizi telah mempengaruhi kesehatan sebaiknya minta pendapat ahli gizi.

7. Alergi
Orang-orang dengan mata alergi memiliki gejala antara lain gatal, bengkak dan mata berair. Ketika mata digosok, akan mengeluarkan histamin yang memicu keluarnya air mata. Beberapa bukti menunjukkan bahwa histamin dapat menyebabkan kelopak mata bergerak-gerak.

8. Gangguan saraf motorik ke-7
Menurut Dr.Donny Istiantoro, Sp.M, spesialis mata di Jakarta Eye Center, kedutan pada mata adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena, biasanya akan sembuh sendiri. Karena gangguan saraf motorik ke-7 ini hanyalah akibat terlalu lelah. Untuk hal ini, bisa atasi dengan mengonsumsi multivitamin penambah darah atau vitamin E. Jika kondisinya semakin parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kita bisa meminta yang ahli untuk melakukan suntik Botoks. Atau pergi memeriksakan diri ke ahli bedah mata.

9. Dystonia atau Blepharospasm
Menurut naturopati Riani Susanto, ND, CT., mata berkedut bisa disebakan oleh faktor keturunan, trauma fisik dan infeksi. Ini membuat saraf bergerak dan otot mata berkontrasi kedutan (dystonia). Atau bisa juga karena stres dan kelelahan, sehingga kontraksi otot menjadi tidak terkendali dan menyebabkan terjadi kontraksi pada daerah sekitar mata (blepharospasm).

Untuk kasus ini, jauhi stres. Cobalah menjadi orang yang lebih bersyukur dengan semua kita miliki sekarang. Rasa syukur mampu mengangkat beban pikiran kita. Agar daerah mata yang berkedut terasa relaks, kurangi paparan cahaya dengan menggunakan kaca mata hitam. Jika kedutan mata sudah menjadi permanen, suntik botoks bisa dilakukan jika perlu, untuk melokalisasi dan membuat lumpuh area kedutan. (fn/vs/dt/lp)

Dari Suara Media

Anda Bertanya, Kopi Menjawab

2011-01-22T15:00:00.003+07:00

Kopi memang nikmat, dan manfaat kesehatannya sudah terbukti. Namun di sisi lain, cara mengonsumsi yang tidak benar juga bisa memberikan pengaruh yang buruk. Repotnya, banyak orang yang belum tahu berapa banyak sebenarnya kopi yang aman untuk diminum, atau perlukah mengonsumsi kopi non kafein (decaf).

Untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar kopi, pakar diet Stephanie Clarke dan Willow Jarosh, pendiri C&J Nutrition, membeberkannya untuk Anda.

1. Apakah kopi decaf benar-benar tak mengandung kafein?
Ternyata, tidak 100 persen bebas kafein. Kopi decaf tetap mengandung kafein, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Jika kopi generik yang biasa mengandung sekitar 135 mg kafein per 236 ml, maka kopi decaf yang generik hanya mengandung sekitar 5 mg kafein. Karena itu, kopi jenis ini tidak memberi pengaruh kafein untuk kebanyakan orang.

2. Apakah kopi dalam cangkir kecil lebih sehat daripada ukuran reguler?
Untuk masalah kesehatan sih, keduanya boleh-boleh saja. Kebanyakan pengolah kopi saat ini menggunakan metode yang aman untuk men-decaf kopi, dan tidak lagi menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti methylene chloride. Namun jika Anda tidak tahan kafein, setelah pukul 15.00, Anda lebih baik menikmati kopi decaf atau yang setengah kafein, karena kafein bisa membuat Anda sulit tidur malamnya. Jika dikonsumsi lebih pagi, kafein justru bermanfaat untuk mendongkrak energi dan ketajaman otak.

3. Berapa banyak kopi yang aman dikonsumsi tiap hari?
Penelitian menunjukkan bahwa untuk orang yang sehat, jumlah kafein dalam tiga cangkir kopi sehari (sekitar 300 - 400 mg) masih tergolong aman. Jumlah tersebut hanya memberikan risiko kesehatan yang kecil. Bukti-bukti justru menunjukkan manfaat kesehatannya untuk Anda.

4. Apa manfaat kesehatan dari kopi?
Mungkin Anda sudah sering mendengar sebelumnya, bahwa kafein mampu menurunkan risiko penyakit Parkinson. Kopi apapun -decaf maupun reguler- bisa mengendalikan risiko diabetes. Studi lainnya juga mengaitkan konsumsi kopi dengan menurunnya risiko kanker usus, mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan endometrium.

Para ahli menduga, beberapa manfaat kesehatan ini dihasilkan oleh senyawa antioksidan dalam kopi yang disebut phenol. Salah satunya, chlorogenic acid, diyakini mampu memainkan peran dalam mencegah diabetes dan penyakit Parkinson. Sedikit kopi juga membantu meningkatkan energi, dan membantu Anda menjalankan tugas-tugas harian (seperti membalas e-mail pada pagi hari, atau olahraga pagi) dengan lebih mudah.

5. Bagaimana bila minum terlalu banyak kopi?
Pada sebagian orang, terlalu banyak kafein bisa menyebabkan sulit tidur, ketegangan, lekas marah, detak jantung dan tekanan darah meningkat. Karena kafein merupakan stimulan, jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, Anda perlu membatasi jumlah kafein hingga satu cangkir saja dalam sehari.

6. Amankah mengonsumsi kopi ketika hamil?
Jika Anda hamil, kafein dalam kopi kemungkinan akan meningkatkan risiko keguguran. Namun hal ini tidak terjadi pada semua wanita. Untuk amannya, kebanyakan ahli merekomendasikan untuk membatasi kopi hanya satu cangkir saja sehari, untuk ibu hamil yang sehat. Hindari kafein jika Anda memiliki masalah preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan. (Din)

KOMPAS.com | Editor: DINI | Sumber: SELF

Kopi, Minuman Dengan Sejarah Panjang

2011-01-22T10:58:00.021+07:00

Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwah yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata qahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi koffie dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata koffie segera diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini.

Secara umum, terdapat dua jenis biji kopi, yaitu arabika (kualitas terbaik) dan robusta.

Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh Bangsa Etiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung (kardiovaskuler).

Sejarah penemuan kopi telah dimulai ribuan tahun lalu. Berikut ringkasannya:

1000 SM: Saudagar Arab membawa masuk biji kopi ke daerah Timur Tengah dan membudidayakannya untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1453: Ottoman Turki memperkenalkan minuman kopi di Konstantinopel. Di sana dibuka kedai kopi pertama di dunia bernama Kiva Han pada tahun 1475.
1511: Kopi dianggap minuman yang suci oleh Sultan Mekah sebagai tindak lanjut dari aksi Khait Beg yang ingin melarang peredaran kopi.
1600: Paus Clement VIII mengizinkan umat Kristiani untuk meminum kopi setelah timbul berbagai perdebatan karena minuman ini berasal dari imperium Ottoman.Pada tahun yang sama, minuman kopi masuk ke Italia.
1607: Kapten John Smith memperkenalkan minuman kopi di Amerika Utara saat bertugas untuk menemukan koloni Virginia di Jamestown.
1645: Kedai kopi pertama di Italia dibuka.
1652: Kedai kopi pertama di Inggris dibuka dan segera menjamur ke berbagai pelosok di setiap daerah.
1668: Bir tergantikan oleh kopi sebagai minuman terfavorit di New York.
1672: Kedai kopi pertama di Paris dibuka.
1675: Franz Georg Kolschitzky menemukan biji kopi dan mengklaimnya sebagai hadiahnya saat terjadi perang di Viena. Setelah itu, ia membuka kedai kopi di Eropa Tengah dan menjual minuman kopi yang telah disaring, diberi pemanis, dan susu.
Nescafe, dikomersialkan pertama kali pada tahun 1938 di Swiss.
1690: Bangsa Belanda mulai mendistribusikan dan membudidayakan biji kopi secara komersial di Ceylon dan Jawa.
1714: Gabriel Mathieu do Clieu berhasil mencuri biji kopi dari suguhan bangsawan Belanda kepada Raja Perancis Louis XIV dan menanamnya di Martinik yang merupakan sumber dari 90% jenis tanaman kopi di dunia saat ini.
1721: Kedai kopi pertama di Berlin dibuka.
1727: Era industri kopi di Brazil dimulai dan hal ini dipelopori oleh Letnan Kolonel Francisco de Melo Palheta.
1775: Sang Frederick dari Prusia memblok semua import kopi hijau yang kemudian dengan segera dikecam oleh masyarakatnya.
1900: Perusahaan Hill Bros. mengomersialkan minuman kopi kalengan.
1901: Satori Kato berhasil memproduksi minuman kopi cepat saji.
1903: Ludwig Roselius, seorang keturunan German berhasil memisahkan kafein dari biji kopi dan menjual produknya dengan nama Sanka di Amerika Serikat.
1920: Penjualan kopi di Amerika Serikat meningkat tajam.
1938: Perusahaan Nestle mengkomersilkan produk kopinya yang bernama Nescafe di Swiss.
1946: Achilles Gaggia berhasil membuat kopi mokacino untuk pertama kalinya.

Bermula di Afrika
Era penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 SM. Pada saat itu, banyak orang di Benua Afrika, terutama bangsa Etiopia, yang mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid mengamati kawanan kambing gembalaannya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam setelah memakan sejenis beri-berian. Ia pun mencoba memasak dan memakannya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih menggunkan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju.

Kopi di Arab
Bangsa Arab yang memiliki peradaban yang lebih maju daripada bangsa Afrika saat itu, tidak hanya memasak biji kopi, tetapi juga direbus untuk diambil sarinya. Pada abad ke-13, umat Muslim banyak mengkonsumsi minuman kopi ini agar para pemuja tetap terjaga. Kepopuleran kopi pun turut meningkat seiring dengan penyebaran agama Islam pada saat itu hingga mencapai daerah Afrika Utara, Mediterania, dan India.

Pada masa ini, belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah Arab karena bangsa Arab selalu mengekspor biji kopi yang infertil (tidak subur) dengan cara memasak dan mengeringkannya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan. Barulah pada tahun 1600-an, seorang peziarah India bernama Baba Budan berhasil membawa biji kopi fertil keluar dari Mekah dan menumbuhkannya di berbagai daerah di luar Arab.

Kopi mencapai pasar Eropa
Biji kopi dibawa masuk pertama kali ke Eropa secara resmi pada tahun 1615 oleh seorang saudagar Venesia. Ia mendapatkan pasokan biji kopi dari orang Turki, namun jumlah ini tidaklah mencukupi kebutuhan pasar. Oleh kerena itu, bangsa Eropa mulai membudidayakannya. Bangsa Belanda adalah salah satu negara Eropa pertama yang berhasil membudidayakannya pada tahun 1616. Kemudian pada tahun 1690, biji kopi dibawa ke Pulau Jawa untuk dikultivasi secara besar-besaran. Pada saat itu, Indonesia masih merupakan negara jajahan Kolonial Belanda.

Martinik
Pada sekitar tahun 1714-an, Raja Perancis Louis XIV menerima sumbangan pohon kopi dari bangsa Belanda sebagai pelengkap koleksinya di Kebun Botani Royal Paris, Jardin des Plantes. Pada saat yang sama, serorang angkatan laut bernama Gabriel Mathieu di Clieu ingin membawa sebagian dari pohon tersebut untuk dibawa ke Martinique. Akan tetapi, hal tersebut ditolak oleh Louis XIV dan sebagai balasannya, ia memimpin sejumlah pasukan untuk menyelinap masuk ke dalam Jardin des Plantes untuk mencuri tanaman kopi.

Keberhasilan Gabriel Mathieu di Clieu membawa tanaman kopi ke Martinik merupakan suatu pencapaian yang sangat besar. Hal ini dikarenakan budidaya tanaman kopi di sana cukup baik. Hanya dalam kurun waktu 50 tahun, telah terdapat kurang lebih 18 juta pohon kopi dengan varietas yang beragam. Progeni inilah yang menjadi salah satu sumber dari kekayaan jenis kopi di dunia.

Bunga kopi untuk Brazil
Pada tahun 1727, pemerintah Brazil berinisiatif untuk menurunkan harga pasaran kopi di daerahnya, karena pada saat itu kopi masih dijual dengan harga tinggi dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit. Oleh karena itu, pemerintah Brazil mengirimkan agen khusus, Letnan Kolonel Francisco de Melo Palheta, untuk menyelinap masuk ke Perancis dan membawa pulang beberapa bibit kopi. Perkebunan kopi di Perancis memiliki penjagaan yang sangat ketat sehingga hal tersebut tidak memungkinkan. Palheta pun mencari jalan lain dengan cara mendekati istri gubernur. Sebagai hasil kerja kerasnya, ia membawa pulang sebuah buket berisi banyak bunga kopi yang diberikan oleh istri gubernur seusai jamuan makan malam. Dari pucuk-pucuk inilah bangsa Brazil berhasil membudidayakan kopi dalam skala yang sangat besar sehingga bisa dikonsumsi oleh semua orang.

Biji kopi
Dari sekian banyak jenis biji kopi yang dijual di pasaran, hanya terdapat 2 jenis varietas utama, yaitu kopi arabika (Coffea arabica) dan robusta (Coffea robusta). Masing-masing jenis kopi ini memiliki keunikannya masing-masing dan pasarnya sendiri.

Biji kopi Arabika
Kopi arabika merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Sebagian besar kopi yang ada dibuat dengan menggunakan biji kopi jenis ini. Kopi ini berasal dari Etiopia dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India, dan Indonesia. Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau subtropis. Kopi arabika tumbuh pada ketinggian 600-2000 m di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter bila kondisi lingkungannya baik. Suhu tumbuh optimalnya adalah 18-26 oC. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap.

Biji kopi Robusta
Kopi robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi robusta lebih luas daripada kopi arabika yang harus ditumbuhkan pada ketinggian tertentu. Kopi robusta dapat ditumbuhkan dengan ketinggian 800 m di atas permuakaan laut. Selain itu, kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadikan kopi robusta lebih murah. Kopi robusta banyak ditumbuhkan di Afrika Barat, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan.

Kopi Luwak
Jenis kopi yang lain merupakan turunan atau subvarietas dari kopi arabika dan robusta. Biasanya disetiap daerah penghasil kopi memiliki keunikannya masing-masing dan menjadikannya sebagai suatu subvarietas. Salah satu jenis kopi lain yang terkenal adalah kopi luwak asli Indonesia.

Kopi luwak merupakan kopi dengan harga jual tertinggi di dunia. Proses terbentuknya dan rasanya yang sangat unik menjadi alasan utama tingginya harga jual kopi jenis ini. Pada dasarnya, kopi ini merupakan kopi jenis arabika. Biji kopi ini kemudian dimakan oleh luwak atau sejenis musang. Akan tetapi, tidak semua bagian biji kopi ini dapat dicerna oleh hewan ini. Bagian dalam biji ini kemudian akan keluar bersama kotorannya. Karena telah bertahan lama di dalam saluran pencernaan luwak, biji kopi ini telah mengalami fermentasi singkat oleh bakteri alami di dalam perutnya yang memberikan cita rasa tambahan yang unik.

Jenis-jenis minuman kopi
Minuman kopi yang ada saat ini sangatlah beragam jenisnya. Masing-masing jenis kopi yang ada memiliki proses penyajian dan pengolahan yang unik. Berikut ini adalah beberapa contoh minuman kopi yang umum dijumpai:

Kopi hitam, merupakan hasil ektraksi langsung dari perebusan biji kopi yang disajikan tanpa penambahan perasa apapun.
Espresso, merupakan kopi yang dibuat dengan mengekstraksi biji kopi menggunakan uap panas pada tekanan tinggi.
Latte (coffee latte), merupakan sejenis kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara susu dan kopi 3:1.
Café au lait, serupa dengan caffe latte tetapi menggunakan campuran kopi hitam.
Caffè macchiato, merupakan kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara kopi dan susu 4:1.
Cappuccino, merupakan kopi dengan penambahan susu, krim, dan serpihan cokelat.
Dry cappuccino, merupakan cappuccino dengan sedikit krim dan tanpa susu.
Frappé, merupakan espresso yang disajikan dingin.
Kopi instan, berasal dari biji kopi yang dikeringkan dan digranulasi.
Kopi Irlandia (irish coffee), merupakan kopi yang dicampur dengan wiski.
Kopi tubruk, kopi asli Indonesia yang dibuat dengan memasak biji kopi bersama dengan gula.
Melya, sejenis kopi dengan penambahan bubuk cokelat dan madu.
Kopi moka, (Mochacino) serupa dengan cappuccino dan latte, tetapi dengan penambahan sirup cokelat.
Oleng, kopi khas Thailand yang dimasak dengan jagung, kacang kedelai, dan wijen.

Pembuatan minuman kopi
Kopi akan menjalani serangkaian proses pengolahan yang panjang dari biji kopi untuk menjadi minuman kopi. Berbagai metode pengolahan biji kopi telah dicoba untuk menghasilkan minuman kopi terbaik. Dalam hal ini, proses penanaman juga turut berperan dalam menciptakan cita rasa kopi yang baik.

Pemanenan dan pemisahan cangkang
Tanaman kopi selalu berdaun hijau sepanjang tahun dan berbunga putih. Bunga ini kemudian akan menghasilkan buah yang mirip dengan ceri terbungkus dengan cangkang yang keras. Hasil dari pembuahan di bunga inilah yang disebut dengan biji kopi. Pemanenan biji kopi biasanya dilakukan secara manual dengan tangan. Pada tahap selanjutnya, biji kopi yang telah dipanen ini akan dipisahkan cangkangnya. Terdapat dua metode yang umum dipakai, yaitu dengan pengeringan dan penggilingan dengan mesin. Pada kondisi daerah yang kering biasanya digunakan metode pengeringan langsung di bawah sinar matahari. Setelah kering maka cangkang biji kopi akan lebih mudah untuk dilepaskan. Di Indonesia, biji kopi dikeringkan hingga kadar air tersisa hanya 30-35% Metode lainnya adalah dengan menggunkan mesin. Sebelum digiling, biji kopi biasanya dicuci terlebih dahulu. Saat digiling dalam mesin, biji kopi juga mengalami fermentasi singkat. Metode penggilingan ini cenderung memberikan hasil yang lebih baik dari pada metode pengeringan langsung.

Pemanggangan
Setelah dipisahkan dari cangkangnya, biji kopi telah siap untuk masuk ke dalam proses pemanggangan. Proses ini secara langsung dapat meningatkan cita rasa dan warna dari biji kopi. Secara fisik, perubahan biji kopi terlihat dari pengeringan biji dan penurunan bobot secara keseluruhan. Pori-pori di sekeliling permukaan biji pun akan terlihat lebih jelas. Warna cokelat dari biji kopi juga akan terlihat memekat.

Penggilingan
Pada tahap selanjutnya, biji kopi yang telah kering digiling untuk memperbesar luas permukaan biji kopi. Dengan bertambah luasnya permukaan maka ekstraksi akan menjadi lebih efisien dan cepat. Penggilingan yang baik akan menghasilkan rasa, aroma, dan penampilan yang baik. Hasil penggilingan ini harus segera dimasukkan dalam wadah kedap udara agar tidak terjadi perubahan cita rasa kopi.

Seni perebusan
Perebusan merupakan langkah akhir dari pengolahan biji kopi hingga siap dikonsumsi. Untuk menciptakan minuman kopi yang bercita rasa tinggi, perebusan biji kopi harus dilakukan dengan baik dan sempurna. Terdapat banyak variabel dalam perebusan biji kopi, antara lain komposisi biji kopi dan air, ukuran partikel, suhu air yang dipakai, metode, dan waktu perebusan. Kesalahan kecil dalam perebusan kopi dapat menyebabkan penurunan cita rasa. Sebagai contoh, perebusan yang terlalu lama biasanya akan menimbulkan rasa kopi yang terlalu pahit. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah untuk menyajikan kopi yang baik.

Dekafeinasi
Dekafeinasi atau penghilangan kafein termasuk ke dalam metode tambahan dari keseluruhan proses pengolahan kopi. Dekafeinasi banyak digunakan untuk mengurangi kadar kafein di dalam kopi agar rasanya tidak terlalu pahit. Selain itu, dekafeinasi juga digunakan untuk menekan efek samping dari aktivitas kafein di dalam tubuh. Kopi terdekafeinasi sering dikonsumsi oleh pecandu kopi agar tidak terjadi akumulasi kafein yang berlebihan di dalam tubuh. Proses dekafeinasi dapat dilakukan dengan melarutkan kafein dalam senyawa metilen klorida dan etil asetat.

Kafein
Bagian ini mungkin melenceng dari topik artikel ini ke topik artikel lain, Kafeina. Tolong bantu perbaiki bagian ini atau diskusikan di halaman pembicaraannya.

Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Berbagai efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan aktivitas kafein di dalam tubuh. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh adalah meningkatan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Efeknya ini biasanya baru akan terlihat beberapa jam kemudian setelah mengkonsumsi kopi. Kafein tidak hanya dapat ditemukan pada tanaman kopi, tetapi juga terdapat pada daun teh dan biji cokelat.

Batas aman konsumsi kafein yang masuk ke dalam tubuh perharinya adalah 100-150 mg. Dengan jumlah ini, tubuh sudah mengalami peningkatan aktivitas yang cukup untuk membuatnya tetap terjaga.


Sumber	Kandungan Kafein
Secangkir kopi	85 mg
Secangkir teh	35 mg
Minuman berkarbonasi	35 mg
Minuman berenergi	50 mg
Jenis Kopi	Kadar
Kopi instan	2,8 - 5,0%
Kopi moka	1,00%
Kopi robusta	1,48%
Kopi arabika	1.10 %

Selama proses pembutan kopi, banyak kafein yang hilang karena rusak ataupun larut dalam air perebusan. Di samping itu, pada beberapa kasus pengurangan kadar kafein justru dilakukan untuk disesuaikan dengan tingkat kesukaan konsumen terhadap rasa pahit dari kopi. Metode yang umum dipakai untuk hal ini adalah Swiss Water Process. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan uap air panas dan uap untuk mengekstraksi kafein dari dalam biji kopi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada era ini juga telah memungkinkan implementasi bioteknologi dalam proses pengurangan kadar kafein. Cara ini dilakukan dengan menggunakan senyawa theophylline yang dilekatkan pada bakteri untuk menghancurkan struktur kafein.

Peranan dalam tubuh
Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek yang beragam pada setiap manusia. Beberapa orang akan mengalami efeknya secara langsung, sedangkan orang lain tidak merasakannya sama sekali. Hal ini terkait dengan sifat genetika yang dimiliki masing-masing individu terkait dengan kemampuan metabolisme tubuh dalam mencerna kafein. Metabolisme kafein terjadi dengan bantuan enzim sitokrom P450 1A2 (CYP1A2). Terdapat 2 tipe enzim, yaitu CYP1A2-1 dan CYP1A2-1. Orang yang memiliki enzim CYP1A2-1 mampu mematabolisme kafein dengan cepat dan efisien sehingga efek dari kafein dapat dirasakan secara nyata. Enzim CYP1A2-2 memiliki laju metabolisme kafein yang lambat sehingga kebanyakan orang dengan tipe ini tidak merasakan efek kesehatan dari kafein dan bahkan cenderung menimbulkan efek yang negatif.

Banyak isu yang berkembang mengenai efek negatif meminum kopi bagi tubuh, seperti meningkatnya risiko terkena kanker, diabetes melitus tipe 2, insomnia, penyakit jantung, dan kehilangan konsentrasi. Beberapa penelitian justru menyingkapkan hal sebaliknya. Kandungan kafein yang terdapat di dalam kopi ternyata mampu menekan pertumbuhan sel kanker secara bertahap. Selain itu, kafein mampu menurunkan risiko terkena diabetes melitus tipe 2 dengan cara menjaga sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kafein dalam kopi juga telah terbukti mampu mencegah penyakit serangan jantung. Pada beberapa kasus, konsumsi kopi juga dapat membuat tubuh tetap terjaga dan meningkatkan konsentrasi walau tidak signifikan. Di bidang olahraga, kopi banyak dikonsumsi oleh para atlet sebelum bertanding karena senyawa aktif di dalam kopi mampu meningkatkan metabolisme energi, terutama untuk memecahkan glikogen (gula cadangan dalam tubuh).

Selain kafein, kopi juga mengandung senyawa antioksidan dalam jumlah yang cukup banyak. Adanya antioksidan dapat membantu tubuh dalam menangkal efek pengrusakan oleh senyawa radikal bebas, seperti kanker, diabetes, dan penurunan respon imun. Beberapa contoh senyawa antioksidan yang terdapat di dalam kopi adalah polifenol, flavonoid, proantosianidin, kumarin, asam klorogenat, dan tokoferol. Dengan perebusan, aktivitas antioksidan ini dapat ditingkatkan.

Dari wikipedia

Rekam Medis, Apa Sih Kegunaannya?

2011-01-15T01:05:00.004+07:00

Jika kita perhatikan, dalam pelayanan kedokteran di tempat praktek maupun di Rumah Sakit, biasanya dokter atau perawat membuat catatan mengenai berbagai informasi mengenai pasien dalam suatu berkas yang dalam dunia medis dikenal sebagai Status, Rekam Medis, Rekam Kesehatan, atau Medical Record.

Berkas ini merupakan kumpulan catatan yang memiliki arti penting tidak saja bagi pasien, akan tetapi juga bagi dokter, tenaga kesehatan, serta Rumah Sakit di mana pasien menjalani perawatan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Rekam Medis, berikut adalah catatan yang mungkin ada baiknya untuk diketahui, khususnya oleh pasien (dan keluarganya).

Definisi
Definisi Rekam Medis dalam berbagai kepustakaan dituliskan berdasar beberapa versi, seperti di antaranya:

1.Menurut Edna K Huffman:
Rekam Medis adalah berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien selama dalam perawatan atau menjalani pengobatan.

2. Menurut Permenkes No. 749a/Menkes!Per/XII/1989:
Rekam Medis adalah berkas yang beiisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, basil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diterima pasien pada sebuah institusi pelayanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap.

3. Menurut Gemala Hatta:
Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

4. Menurut Waters dan Murphy:
Rekam Medis adalah Kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan”.

Isi Rekam Medis
Isi Rekam Medis merupakan catatan tentang keadaan tubuh dan kesehatan, termasuk data identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum isi Rekam Medis dapat dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Data medis atau data klinis:
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, scanning, dlsb. Pada prinsipnya data-data ini merupakan catatan yang bersifat rahasia (confidential) sebingga tidak boleh diperlihatkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pasien yang bersangkutan, kecuali karena alasan lain yang berdasarkan peraturan atau perundang-undangan mengharuskan dibukanya informasi tersebut.

2. Data sosiologis atau data non-medis:
Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah segala data pendukung yang tidak berhubungan secara langsung dengan data medis seperti identitas, data sosial ekonomi, alamat dlsb. Data ini oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidensial).

Penyelenggaraan Rekam Medis
Penyelenggaraan Rekam Medis pada sebuah institusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting menyangkut mutu pelayanan pada lembaga tersebut. Berdasarkan data pada Rekam Medis akan dapat diketahui bagaimana mutu pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien, atau apakah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang pasien dianggap memenuhi standar atau tidak.

Untuk keperluan inilah Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, menerbitkan peratuaran tentang tata cara penyelenggaraan Rekam Medis melalui Permenkes No.749a1Menkes/Per/XII/1989. Secara garis besar penyelenggaraan Rekam Medis menurut Permenkes tersebut diatur sebagai berikut:

1. Rekam Medis harus segera dibuat dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan (pasal 4). Hal ini dimaksudkan agar data yang dicatat masih original dan tidak ada yang terlupakan karena adanya tenggang waktu.

2. Setiap pencatatan Rekam Medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas pelayanan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan sistim pertanggung-jawaban atas pencatatan tersebut (pasal 5).

Pada saat seorang pasien berobat ke dokter, sebenarnya telah terjadi suatu hubungan kontrak terapeutik antara pasien dan dokter. Hubungan tersebut didasarkan pada kepercayaan pasien bahwa dokter tersebut mampu mengobatinya, dan akan merahasiakan semua rahasia pasien yang diketahuinya pada saat hubungan tersebut terjadi.

Dari hubungan ini banyak data-data pribadi pasien yang dengan sendirinya diketahui oleh dokter dan tenaga kesehatan yang memeriksanya. Sebagian rahasia tadi selanjutnya disimpan dalam bentuk tulisan yang kemudian kita kenal sebagai Rekam Medis. Dengan demikian, maka adalah merupakan kewajiban tenaga kesehatan untuk tetap menjaga kerahasiaan data pasien, termasuk juga di dalamnya menjaga kerahasiaan isi Rekam Medis pasien.

Pada prinsipnya ISI Rekam Medis adalah milik pasien, sedangkan BERKAS Rekam Medis adalah milik Rumah Sakit atau institusi kesehatan yang merawat si pasien.

Pasal 10 Permenkes No. 749a menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut.

Manfaat Rekam Medis
Permenkes no. 749a tahun 1989 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki 5 manfaat yaitu:

1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk kepentingan penelitian
4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan
5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Adapun dalam kepustakaan medis, 5 manfaat tersebut dikenal dengan singkatan ALFRED, yaitu:

Adminstratlve value: merupakan rekaman data adminitratif pelayanan kesehatan.
Legal value: dapat dijadikan bahan pembuktian di pengadilan
Financial value: dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien
Research value: dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan dan kesehatan.
EDucation value: dapat menjadi bahan pengajaran dan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran, keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya.

Penyimpanan Rekam Medis
Dalam audit medis, umumnya sumber data yang digunakan adalah rekam medis pasien, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Meskipun banyak memiliki kelemahan, namun Rekam Medis adalah sumber data pasien terbaik yang dapat diperoleh dari sebuah rumah sakit.

Beberapa kelemahan Rekam Medis yang sering ditemui adalah kurang lengkapnya data pasien menyangkut kondisi sosial-ekonominya, kesehatan pasien pada umumnya, persepsi pasien terhadap penyakitnya, termasuk tidak lengkapnya catatan penatalaksanaan 'pelengkap' dari dokter dan perawat, catatan kunjungan rawat inap, serta hasil kontrol pasca perawatan, dlsb.

Dampak yang diharapkan dari audit medis (bila dilakukan) tentu saja adalah peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan medis yang diselenggarakan oleh suatu institusi pelayanan kesehatan. Di samping, tentunya, untuk mengetahui perilaku para profesional dan tanggungjawab manajemen terhadap hasil audit tersebut, seperti misalnya seberapa jauh pengaruh audit terhadap beban kerja, akuntabilitas, prospek karier, etika, moral, dan bahkan jenis pelatihan mana yang mungkin diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan medis dari suatu institusi pelayanan medis.

Dalam hal karena satu dan lain alasan pasien harus 'dirujuk' untuk melanjutkan perawatan/pengobatannya ke institusi pelayanan kesehatan lain, maka dokter yang merawatnya wajib menerbitkan ringkasan Rekam Medis pasien yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan Resume Medis. Tentang ini secara juridis formal diatur dalam tata-laksana HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN menurut:

* Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
* Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan
* Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik (Ditjen Yanmed) Depkes RI No. YM.02.04.3.5.2504

Di antara semua manfaat Rekam Medis, yang tidak kalah penting adalah aspek legalnya. Pada kasus malpraktek medis atau farmasi misalnya, Rekam Medis merupakan salah satu bukti tertulis yang sangat penting. Berdasarkan informasi dalam Rekam Medis, petugas hukum dapat menentukan benar tidaknya telah terjadi malpraktek, bagaimana terjadinya, serta menentukan siapa sebenarnya yang paling bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

Dari astaqauliyah
Baca juga; Rekam Medis Online, Masih Sebatas Cita-Cita

Aroma Rasa Minuman Kopi Favorit

2011-01-09T17:43:00.000+07:00

Penerbit :	Gramedia Pustaka Utama
Edisi :	Soft Cover
ISBN :	979686908x;21002040
ISBN-13 :	9789796869084
Tanggal Terbit :	September 2002
Bahasa :	Indonesia

Halaman :	48
Ukuran :	14 x 18 cm

Sinopsis:

Alangkah nikmatnya minum secangkir kopi panas di pagi hari atau di sore hari. Bagi penggemar kopi, secangkir kopi panas di pagi hari bisa menggugah semangat. Dan di sore hari, di saat bersantai, secangkir kopi bisa menyegarkan tubuh yang penat. Tahukah anda bahwa minuman kopi tidak hanya nikmat diminum ketika masih panas?

Segelas kopi dingin ternyata tak kalah nikmatnya jika kita tahu bagaimana meramu dan menyajikannya.Buku ini berisi lebih dari 20 resep minuman kopi yang disukai para penggemar kopi diseluruh dunia.

SELAMAT TAHUN BARU 2011

2010-12-31T16:45:00.015+07:00

Tahun baru tidak lantas berarti bahwa kita harus memiliki tahun baru. Tapi rasanya lebih kepada bagaimana jika sebaiknya kita memiliki hidung baru, kaki baru, jantung baru, hati baru, telinga baru, mata baru, pikiran baru, dan lidah baru.

Kecuali seseorang merasa perlu untuk membuat resolusi, maka sebetulnya tahun baru tidak membawa resolusi apa-apa. Bahkan jika ada yang berasumsi bahwa dirinya tidak pernah ada sebelumnya, maka tahun baru justru akan membuatnya menjadi tidak pernah ada setelahnya.

Kecuali ini; jika pada tahun baru ini seseorang diberi kesempatan untuk lahir kembali, maka sudah hampir pasti dia akan berusaha setengah mati supaya nantinya, kalau mati lagi, bisa langsung masuk surga!

SELAMAT TAHUN BARU 2011

[Salam hangat, harum, dan nikmatnya ngupi]

Kopi, Meningkatkan Atau Menurunkan Resiko Stroke?

2010-11-23T20:13:00.010+07:00

Ini kata KalbeFarma
Kopi memang menarik dibicarakan, banyak data-data dari hasil studi yang menunjukkan kopi memberikan manfaat termasuk bagi kesehatan, namun banyak juga hasil studi yang memberikan hasil yang kontroversi, misalnya efek konsumsi kopi terhadap sistem peredaran darah. Dari studi case-control, konsumsi kopi disebutkan meningkatkan risiko, namun studi lain dengan disain kohort prospektif konsumsi kopi tidak memberikan efek yang merugikan. Data lain juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi memberikan efek yang negatif terhadap sistem peredaran darah, yaitu meningkatkan kolesterol darah, resistensi insulin, serta homosistein plasma. Sedangkan beberapa studi lainnya memberikan hasil yang positif, yaitu konsumsi kopi menurunkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 dan juga memperbaiki fungsi hati.

Dan dari laporan studi terbaru memberikan hasil, bahwa secangkir kopi dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke iskemik, terutama orang-orang yang jarang kopi, hal itu terungkap dari laporan para peneliti. Studi mereka tentunya dapat digunakan sebagai informasi baru yang mungkin berguna dalam pencegahan stroke dan sejalan dengan apa yang sudah diketahui tentang efek fisiologis dari kopi.

Penyelidikan yang dipimpim oleh Elizabeth Mostofsky, MPH, dari Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, USA dan dipublikasikan dalam jurnal Neurology November 2010. menemukan peningkatan risiko stroke 2 kali lipat dalam waktu satu jam setelah minum secangkir kopi. Risiko tertinggi terjadinya stroke iskemik ini terjadi pada satu jam setelah minum kopi. Namun hal ini akan kembali pada kondisi awal dalam dalam jeda waktu 2 jam. Peneliti mengatakan kemungkinan adanya hubungan kausatif yang kuat antara kejadian stroke dengan konsumsi kopi khususnya pada jam-jam awal.

Dalam studi ini, peneliti melakukan interview terhadap 390 orang penderita stroke iskemik. Mereka membandingkan kebiasanan waktu konsumsi kopi dari setiap orang dengan munculnya gejala-gejala stroke. Lebih dari 78% subyek mengatakan mengkonsumsi kopi sejak beberapa tahun sebelumnya. Lebih dari separoh subyek mengatakan mengkonsumsi kopi dalam kurun waktu 24 jam sebelum stroke. Hampir 9% pasien mengkonsumsi kopi dalam waktu 1 jam sebelum serangan. Kejadian stroke iskemik yang terjadi satu jam setelah konsumsi kopi ini juga hanya terjadi pada subyek yang mengkonsumsi satu gelas kopi atau kurang perhari dan tidak pada subyek yang mengkonsumsi kopi secara teratur. Risiko relatif tetap sama ketika para peneliti membatasi sampel khususnya kepada mereka yang tidak bersamaan terpapar dengan zat-zat yang potensial sebagai pemicu lainnya, dan hasilnya tetap bermakna.

Dalam tajuk rencananya, Dr. Giancarlo Logroscino, dari University of Bari di Italia, dan Dr. Tobias Kurth, dari Institut National de la Sante et de la Recherche Médicale di Paris, Perancis, mengatakan "penulis menggunakan disain penelitian yang elegan" dan mereka menyebutkan hal ini merupakan tambahan penting untuk "paradoks kopi". Tetapi mereka menambahkan klinisi perlu bukti lebih lanjut untuk kebenaran tentang asupan kopi, terutama ketika faktor risiko lain untuk stroke ada pada subyek tersebut.

Sedangkan ini menurut Asosiasi Jantung Amerika

Meminum kopi ternyata mampu menurunkan risiko terkena stroke pada wanita. Penelitian ini yang dipubllikasikan di Circulation: Journal of the American Heart Association, menunjukkan bahwa wanita yang meminum kopi sebanyak 4 cangkir atau lebih memiliki kemungkinan 20% lebih rendah terkena stroke bila dibandingkan dengan yang meminum kurang dari satu cangir per bulan. Sedangkan meminum 2-3 cangkir kopi per hari mampu menurunkan risiko stroke sebesar 19%, dan yang meminum secangkir kopi sebanyak 5 hingga 7 kali per minggu mampu menurunkan risiko stroke sebesar 12%.

Para peneliti memeriksa data sebanyak 83.076 wanita peserta program Nurses Health Study. Para peserta penelitian ini mulai diperiksa sejak tahun 1980, tidak ada satu orang pun yang menderita stroke, penyakit jantung, diabetes, atau kanker. Setiap dua hingga empat tahun, para peserta mengisi daftar pertanyaan tentang pola makan mereka. Selama penelitian ini, yang berlangsung selama 24 tahun, sebanyak 2.280 kasus stroke tercatat.

Manfaat kopi lebih nyata lagi terlihat bagi orang yang tidak merokok. Bagi wanita yang tidak pernah merokok atau yang sudah berhenti merokok, meminum 4 cangkir atau lebih per hari dikaitkan dengan pengurangan risiko terkena stroke sebesar 43%, namun hanya sebesar 3% bagi wanita yang merokok.

"Manfaat potensial kopi tidak mampu mengimbangi kerugian yang diakibatkan merokok", kata Esther Lopez-Garcia, seorang asisten profesor di Universidad Autonoma de Madrid, Spanyol, yang juga memimpin penelitian ini.

Selain merokok, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi juga turut menetralkan manfaat kopi.

Manfaat kopi ini tidak berasal dari kandungan kafein pada kopi, karena orang yang meminum teh dan minuman ringan berkafein tidak mengalami penurunan risiko yang sama dengan meminum kopi. 'Penemuan ini mendukung hipotesis bahwa terdapat komponen-komponen pada kopi selain kafein yang berperan dalam manfaat potensial kopi terhadap stroke", kata Lopez-Garcia. Antioksidan yang terkandung pada kopi menurunkan inflamasi dan meningkatkan fungsi pembuluh darah.

"Manfaat kopi hanya dapat diaplikasikan pada orang yang sehat, sedangkan orang yang memiliki masalah dengan kesehatannya yang akan memburuk dengan minum kopi (misal insomnia, cemas, hipertensi, atau masalah jantung) harus berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan tentang risiko ini", tambahnya lagi.

Data penelitian ini mengisyaratkan bahwa perhatian masih harus tetap diberikan pada faktor-faktor risiko stroke yang lain, karena faktor-faktor ini tidak akan hilang dengan meminum kopi.

Nah, gimana ini?

The Beatles tidak Pernah Mati

2010-11-04T19:33:00.006+07:00

KELOMPOK musik ngak-ngik-ngok, demikian presiden pertama negeri ini, Soekarno, menyebut permainan musik grup band asal Liverpool Inggris, The Beatles. Tidak demikian halnya dengan anak-anak remaja, meskipun mendapat larangan keras dari penguasa negara, tetap saja secara sembunyi-sembunyi mereka mendengarkan siaran Radio BBC London untuk sekadar mendengarkan musik rock n' roll yang saat itu menjadi pujaan seluruh pencinta musik dunia.

"Mereka pemusik jujur, berbicara apa adanya melalui musik. Mereka tidak hanya berbicara cinta, kasih sayang, dan keindahan, tetapi juga apa yang tengah terjadi di masyarakat, dan mewakili peristiwa yang dialami oleh kita." Demikian komentar Peter Pilbeam, Produser Radio BBC saat pertama mengaudisi penampilan The Beatles untuk pergelaran mingguan "Teenage's Turn".

Hal ini juga diamini Presiden Bandung Beatles Community (BBComm), Rachmanto Sudarjat. "The Beatles merupakan grup musik revolusioner, baik dari sisi lirik maupun musiknya. Musik Beatles merupakan inspirator bagi grup musik lain di zamannya maupun grup musik saat ini," ungkapnya.

Bandung Beatles Community merupakan salah satu komunitas pencinta musik The Beatles berikut para pesonelnya, John Lennon (rhythm), Paul Mc Cartney (bass), George Harrison (lead guitar), dan Ringo Starr (drum). Komunitas ini didirikan 13 Desember 2003 di Bandung dengan Akta Notaris Rin Yulianita, S.H., Nomor 13. Konsepnya sangat sederhana, BBComm dibentuk sebagai kecintaan sekelompok orang terhadap The Beatles yang kemudian ingin menunjukkannya dalam bentuk penghormatan. Untuk memuaskan kecintaan para anggotanya yang haus akan informasi, Rachmanto mendirikan Sekretariat BBComm di Jalan Purba Endah C-36 Bandung. Dibantu Duddy Lukman P.K., yang juga sama-sama penggila The Beatles, Rachmanto juga menerbitkan buku Dari The Quarrymen Hingga The Beatles, Kisah Perjalanan Panjang dan Berliku, serta The Beatles dari BBC Menuju Pentas Dunia (2004).

Memang BBC sebagai pencinta The Beatles bukanlah satu-satunya komunitas yang memproklamasikan sebagai pencinta berat grup musik legendaris asal Liverpool Inggris ini. Hampir di sejumlah kota besar di tanah air, pencinta The Beatles membuat wadah sebagai ajang silaturahmi sesama pencinta atau yang hanya sebagai penikmat musik The Beatles, semisal di Riau ada Riau Beatles Community (RBC), Yogya dengan Beatles Jogja Community (BJC), Jakarta dengan Beatlemania Club dan Jakarta Beatles Community (JBC), serta Moptop komunitas Beatles di Bogor.

Namun, belakangan sejumlah koleksi BBComm milik Rachmanto menjadi literatur dan acuan informasi bagi pencinta musik ataupun grup band The Beatles. "Bahkan sejumlah radio di Kota Bandung maupun luar daerah, bahkan luar Jawa juga banyak yang meminta atau sekadar meng-copy," ujar Rachmanto.

Sejumlah koleksi pribadi mulai dari kaset, CD, VCD, buku-buku, aksesori (pin, topi selendang) maupun dalam bentuk mainan terus dilengkapi. Selain mencari sendiri, koleksi-koleksi juga didapatkan Rachmanto dengan cara memesan dari teman yang pergi ke luar negeri, menukar atau diberi cuma-cuma.

Benda-benda koleksinya kini masih berceceran di rumah orang tuanya di Jalan Purba Endah. "Namun ke depannya mungkin akan dibangun sekretariat khusus dan benda-benda ini akan ditempatkan di ruang khusus pula," papar Rachmanto, yang juga bertekad agar BBComm bisa menjadi pusat data dan informasi terlengkap tentang The Beatles di Bandung maupun di Indonesia.

Komunitas grup musik The Beatles merupakan perkumpulan inklusif yang berusaha merangkul komunitas dan kelompok lain. Karena betapa pun bagusnya ide, gagasan, dan pikiran mereka, jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, rasanya akan sulit mewujudkannya.

"Jumlah kami memang sedikit, tapi bukan berarti kami jadi minder dan tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, kami aktif melakukan kegiatan untuk tetap menjaga nama besar The Beatles. Secara tidak langsung membesarkan nama BBComm juga," ujar Rachmanto.

Namun demikian, secara rutin setiap minggu, rekan-rekan di BBComm selalu berupaya untuk berkumpul membicarakan strategi untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Berbagai acara dan kegiatan mereka gelar untuk mengenang dan tetap menghidupkan aura The Beatles di era milenium ini.

PROGRAM-program The Beatles yang bekerja sama dengan radio-radio di Bandung sudah dilakukan. Bahkan, kini ke luar daerah, termasuk pelosok daerah di Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan antara lain menggelar pameran pernak-pernik The Beatles, membuat buku sejarah dan musik The Beatles, mengadakan acara charity, sampai acara musik "Beatles Night".

"Beatles Night" yang digelar pertengahan Juni adalah "When I'm Sixty Four History Concert Part I" dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Paul Mc Cartney. Juga digelar festival lagu-lagu The Beatles pada bulan September dan Desember.

Menutup tahun 2007, sejumlah projek sedang digarap. Dalam waktu dekat, BBComm akan menggelar event tahunan berupa konser lagu-lagu The Beatles, yang kali ini bertajuk "G-Pluck Beatles Band The Magical History Concert" yang waktunya bertepatan dengan wafatnya John Lennon, 8 Desember. Projek sangat besar dan sedang terus dijajaki dengan Pemkot Bandung adalah sister city antara Bandung dan Liverpool. "Saat ini kami juga berusaha mewujudkan mimpi untuk menjadikan Bandung sebagai sister city dari kota kelahiran The Beatles, Liverpool. Hal itu akan lebih mendekatkan hubungan antara Bandung (Indonesia) dan Liverpool (Inggris)," ujar Rachmanto.

Ke depannya dengan jumlah anggota yang terus bertambah bahkan merambah hingga ke pelosok pedesaan, semisal di daerah Ciawi Tasikmalaya, Cisompet Garut, Sumber Cirebon, Purwakarta, dan Cianjur, komunitas pencinta grup musik asal Liverpool ini akan semakin nyata. "Kami benar-benar tidak berkeinginan untuk sekadar berkumpul, tetapi dalam wadah yang profesional kami ingin berbuat sesuatu yang benar-benar dirasakan tidak hanya oleh kami yang ada dikomunitas tetapi juga oleh masyarakat lainnya," ujar Rachmanto.

Seperti halnya suatu komunitas, BBComm juga mengharapkan adanya induk organisasi yang menaungi komunitas Beatles seluruh Indonesia. "Adalah ucapan Paul Mc Cartney saat kami melakukan pembicaraan interaktif di Radio Global beberapa waktu lalu. Dia (Paul) tidak menyangka bahwa grup bandnya dulu masih banyak pencintanya di sini (tanah air), bahkan dia berharap suatu saat kelak komunitas pencinta Beatles tetap langgeng seperti halnya The Beatles," ujar Rachmanto.

"Indo Beatlemania Club" yang diaktakan dengan Keputusan No. 5 Tanggal 21 Juli 2004 Akta Notaris Ibu Hennywati Sumaharjana, S.H. Indo-Beatlemania Club yang disingkat dengan IBC bertujuan untuk mewadahi dan menfasilitasi kegiatan peminat, penggemar, serta penggila The Beatles secara nasional. "Namun, hingga kini belum mampu berjalan sesuai harapan pencinta The Beatles," ujar Agus Sutisna yang di kalangan Beatlesmania biasa disebut dengan sapaan Ocoy.

Menurut Ocoy, IBC yang didirikan berlatar belakang keprihatinan para penggemar, pemerhati, serta pencinta The Beatles, mulai dari yang berpendidikan sekolah dasar hingga orang-orang tua, dengan klub-klub besar maupun kecil yang tersebar di beberapa tempat seperti Bandung, Yogya, Jakarta, dan Bogor. Namun, dalam perjalanannya belum mampu menjadi suatu wadah dengan kegiatan yang riil serta mengumpulkan anggotanya dengan solid, kompak, dan dalam skala nasional.

Komunitas tidak selalu harus terorganisasi dengan baik. Kecintaan terhadap The Beatles tidak menghambat untuk sama-sama memberikan yang terbaik dan menyalurkan rasa cinta tersebut. Sebagaimana diungkapkan John Lennon saat diwawancara Radio Manhattan Amerika Serikat 8 Desember 1980 sebelum ajal menjemput lewat timah panas yang melesak dari senjata Mark Chapman pengidola beratnya. My works will never stop until I'm dead and buried, and I hope it's still a long, long time....

[Dari Harian Pikiran Rakyat]

Masih Sakralkah SOEMPAH PEMOEDA?

2010-10-28T23:51:00.003+07:00

Kini, setelah peristiwa Soempah Pemoeda melewati usia lebih dari delapan dasawarsa, pertanyaan bernada pesimis pun bermunculan. Masihkah guratan historis yang tersirat dari balik peristiwa heroik tersebut membekas dan mengakar dalam nurani bangsa kita? Masih adakah rasa cinta dan bangga bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia? Kalau mau jujur, dengan nada sedih kita harus mengatakan bahwa semangat yang tersirat di balik ikrar Sumpah Pemuda itu kini makin memudar.

Bagaimana tidak kalau sesama bangsa saja suka cakar-cakaran, saling menista, dan saling menaburkan kebencian hanya karena masalah-masalah primordial yang ditafsirkan secara sempit? Bagaimana pula kita bisa bilang kalau kita masih cinta dan bangga berbangsa Indonesia kalau kita tak berkutik ketika harga diri bangsa diinjak-injak di negeri orang? Masihkah kita mengaku menjunjung tinggi bahasa Indonesia kalau dalam peristiwa tutur sehari-hari kita justru merasa lebih terpelajar dan terhormat dengan menggunakan setumpuk istilah asing?

Para pendahulu negeri yang dulu mengikrarkan Sumpah Pemuda bisa jadi akan meratap sendu dan menangis ketika menyaksikan situasi Indonesia masa kini yang makin jauh bergeser dari “khittah” perjuangannya. Lihat saja betapa para penguasa terlalu sibuk “tabur pesona” dan membangun citra untuk meraih simpati politik hingga melupakan amanat untuk menyejahterakan rakyat! Saksikan juga kiprah kaum elite kita yang (nyaris) kehilangan kepekaan terhadap nasib sesamanya yang makin terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan kebodohan! Cermati juga para penegak hukum kita yang tak berdaya ketika diseret ke atas panggung drama oleh para bromocorah dan mafia hukum dalam sebuah persekongkolan busuk!

Dari sisi mana pun agaknya Indonesia masa kini (nyaris) tak sanggup menampilkan potret yang jelas dan tegas. Integritas kebangsaan dan sikap kenegarawanan kaum elite kita, diakui atau tidak, telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat. Kaum politisi kita yang seharusnya bisa menjadi “pionir” kerakyatan justru makin tenggelam ke dalam kubangan permainan politik yang tidak beretika. Para pejabat kita juga (nyaris) kehilangan sikap wisdom, kearifan, dan keteladanan dalam mengelola negara. Sungguh tak berlebihan kalau atmosfer semacam itu menimbulkan imbas sosial yang luar biasa secara horisontal di kalangan akar rumput. Masyarakat jadi gampang marah dan kalap seperti onggokan rumput kering yang mudah terbakar oleh percikan api.

Banyaknya rakyat kecil yang menjadi “korban” lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat makin tenggelam ke dalam perilaku anomali dan kekerasan. Nilai-nilai primordial sempit makin menguat dan menggeser nilai-nilai nasionalisme yang seharusnya terus dipupuk dan dikembangsuburkan. Maka, yang kemudian terjadi adalah kian merajalelanya perilaku anarkhis, bar-bar, vandalistis, dan berbagai aksi kekerasan yang tak jarang berujung jatuhnya korban tak berdosa. Ironisnya, pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap berbagai bentuk pembiadaban yang menimpa rakyat yang nyata-nyata menodai nilai keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan hidup.

Tak hanya persoalan dalam negeri yang carut-marut, diplomasi kita pun dikenal amat lemah dan memiliki posisi tawar yang rendah. Martabat dan harga diri bangsa terkesan makin tak bernilai ketika bangsa kita tak berdaya menghadapi sentimen negeri jiran yang tak pernah berhenti melakukan provokasi dan agitasi. Keutuhan wilayah negara kesatuan yang seharusnya menjadi “harga mati” justru dipertaruhkan melalui aktivitas diplomasi yang serba lemah dan tidak tegas.

Dalam situasi seperti itu, kaum muda yang selalu tampil di garda depan pada setiap perubahan, harus lebih optimal dalam menyuarakan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kini ditengarai sudah mulai kehilangan kesakralannya. Di tengah situasi krisis keteladanan yang menggejala di setiap lapis dan lini kehidupan, memang bukan hal yang mudah untuk merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda secara riil. Meski demikian, bangsa kita pernah memiliki sosok kaum muda pendobrak pada zamannya yang sanggup melakukan perubahan drastis di tengah suasana represif yang terus dilakukan secara masif oleh pemerintah kolonial. Sosok semacam Soegondo Djojopoespito, R.M. Djoko Marsaid, Mohammad Jamin, Amir Sjarifuddin, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya bisa dijadikan sebagai tokoh imajiner sekaligus tokoh inspiratif untuk terus merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda di tengah kondisi peradaban yang sedang “sakit”.

Jangan sampai terjadi, legitimasi terhadap bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia yang sudah terpahat di atas prasasti kebangsaan akhirnya harus luntur dan kabur akibat sikap abai dan masa bodoh. Kini saatnya, “khittah” perjuangan para pendahulu negeri ini kita revitalisasi dan kita bumikan secara terus-menerus dan simultan dari generasi ke generasi. Tujuannya? Agar bangsa kita yang besar ini tetap memiliki spirit dan etos kebangsaan untuk memaknai bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia sebagai “harga mati” yang tak boleh digadaikan dengan alasan dan motif apa pun. ***

[Dari Mas Sawali Tuhusetya]

Lihat juga: Sedikit Tjatetan Tentang SOEMPAH PEMOEDA

Sedikit Tjatetan Tentang SOEMPAH PEMOEDA

2010-10-28T21:37:00.009+07:00

Begitulah teks Soempah Pemoeda yang dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928.

Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :

Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johanes Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :

No.

Nama

No.

Nama

Abdul Muthalib Sangadji

Purnama Wulan

Abdul Rachman

Raden Soeharto

Abu Hanifah

Raden Soekamso

Adnan Kapau Gani

Ramelan

Amir (Dienaren van Indie)

Saerun (Keng Po)

Anta Permana

Sahardjo

Anwari

Sarbini

Arnold Manonutu

Sarmidi Mangunsarkoro

Assaat

Sartono

Bahder Djohan

S.M. Kartosoewirjo

Dali

Setiawan

Darsa

Sigit (Indonesische Studieclub)

Dien Pantouw

Siti Sundari

Djuanda

Sjahpuddin Latif

Dr.Pijper

Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken)

Emma Puradiredja

Soejono Djoenoed Poeponegoro

Halim

R.M. Djoko Marsaid

Hamami

Soekamto

Jo Tumbuhan

Soekmono

Joesoepadi

Soekowati (Volksraad)

Jos Masdani

Soemanang

Kadir

Soemarto

Karto Menggolo

Soenario (PAPI & INPO)

Kasman Singodimedjo

Soerjadi

Koentjoro Poerbopranoto

Soewadji Prawirohardjo

Martakusuma

Soewirjo

Masmoen Rasid

Soeworo

Mohammad Ali Hanafiah

Suhara

Mohammad Nazif

Sujono (Volksraad)

Mohammad Roem

Sulaeman

Mohammad Tabrani

Suwarni

Mohammad Tamzil

Tjahija

Muhidin (Pasundan)

Van der Plaas (Pemerintah Belanda)

Mukarno

Wilopo

Muwardi

Wage Rudolf Soepratman

Nona Tumbel

Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu”Indonesia Raya” gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.

Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie Kong Liong.
Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang, yaitu :
a. Kwee Thiam Hong
b. Oey Kay Siang
c. John Lauw Tjoan Hok
d. Tjio Djien kwie

[Sumber: sumpahpemuda.org]
Baca juga tulisan Mas Sawali Tuhusetya tentang SOEMPAH PEMOEDA di sini

Daftar 28 Kegagalan Pak Presiden

2010-10-22T12:43:00.001+07:00

Daftar Lengkap 28 Kegagalan SBY Versi Petisi 28. Memasuki 1 (Satu) Tahun Masa Pemerintahan Presiden SBY-Boediono, Sebanyak 28 aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, di gedung Nusantara III, DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/10). Baca juga rencana menggulingkan Presiden SBY tepat 1 tahun pemerintahan SBY dan Boediono.

Sejumlah delegasi yang mengantar Petisi 28 ke gedung DPR itu antara lain Haris Rusly Moti, Gigih Guntoro, Iwan Dwi Laksono, Ahmad Muslim, Hartsa Mashirul, John Mempi, Noviar, Ahmad Suryono, disusul Hatta Taliwang, Catur Agus Saptono, Uray Zulhendry, dan rekan aktivis lainnya.

Sebelum menyerahkan hasil evaluasi ke tangan Pramono Anung, salah seorang delegasi, Haris Rusly mengatakan, hasil evaluasi juga sudah disampaikan kepada Presiden SBY melalui surat resmi. "Ke 28 butir, hal-hal, atau rangkuman berbagai hal yang dianggap menjadi perihal penting atas kegagalan Presiden SBY menjalankan pemerintahannya, sudah diserahkan ke Presiden SBY," tegas Haris Rusly.

Delegasi Petisi 28 lainnya, Iwan Dwi Laksono menyarankan Presiden SBY lebih baik mundur secara terhormat daripada mundur secara tidak terhormat. "Lebih baik mundur secara terhormat, daripada mundur secara tidak terhormat," tegas Iwan.

Dalam petisinya itu dituliskan Presiden SBY mempunyai 28 pokok kegagalan mendasar selama mengelola pemerintahan. Daftar/list Ke-28 kegagalan SBY yang disampaikan ke DPR itu sebagai berikut:

A. Kegagalan Presiden SBY dalam memimpin mempertahankan kokohnya filosofi dan konstitusi berbangsa dan bernegara.

1. Gagal memahami akar persoalan bangsa Indonesia.
2. Gagal memimpin menjaga dan menjalankan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
3. Gagal memimpin menghentikan kekacauan politik kenegaraan dan kebangsaan yang diakibatkan oleh amandemen subversif terhadap UUD 1945.
4. Gagal membendung pihak asing untuk mengobrak-abrik Undang-Undang dan berbagai peraturan di Indonesia.
5. Gagal memimpin dan menyatukan cita-cita nasional.

B. Kegagalan Presiden SBY memimpin stabilisasi politik untuk rakyat.

6. Gagal memimpin seluruh institusi kenegaraan yang mengakibatkan benturan antara lembaga negara.
7. Gagal memimpin persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
8. Gagal memimpin membangun stabilitas politik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
9. Gagal memimpin dan gagal membangun tradisi politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan umum.

C. Presiden SBY gagal memimpin membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

10. Gagal memimpin berjalannya perekonomian di atas prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
11. Gagal membangun ekonomi yang mandiri.
12. Gagal memimpin membangun ekonomi dengan basis perencanaan nasional yang mandiri.
13. Gagal memimpin membangun ekonomi yang kuat, kokoh, dan berkelanjutan.
14. Gagal memimpin meningkatkan kualitas ekonomi manusia Indonesia.
15. Gagal memimpin menjaga stabilitas harga.
16. Gagal memimpin menjaga kedaulatan pangan.

D. Presiden SBY gagal memimpin menegakkan hukum.

17. Gagal memimpin menghentikan sekaligus terlibat memproduksi terjadinya tumpang-tindih produk hukum dan perundang-undangan.
18. Gagal memimpin memberantas mafia hukum dan jual beli perkara yang terjadi di dalam tubuh institusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan, MA, Pengadilan dan KPK.
19. Gagal memimpin menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
20. Gagal memimpin membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

E. Kegagalan Presiden SBY dalam memimpin pertahanan dan keamanan.

21. Gagal memimpin menjaga dan mempertahankan konsep permesta (tanah, alutsista, dan kesejahteraan).
22. Gagal memimpin dalam menata, mengatur dan menjaga sistem inteligen yang fungsinya sebagai sistem peringatan dini bagi stabilitas negara.
23. Gagal memimpin dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
24. Gagal memimpin meredam konflik antar-anak bangsa yang semakin meluas.

F. Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

25. Gagal memimpin membangun kerukunan antar-umat beragama, suku, ras, dan antar golongan.
26. Gagal memimpin menghentikan menjalarnya mental dan budaya individualisme dan materialisme dalam tubuh masyarakat.
27. Gagal menghentikan komersialisasi pendidikan
28. Gagal dalam mengubah dan memperbaiki moralitas pejabat negara.

Sumber Jpnn.com

Rapor Merah Pak Presiden

2010-10-22T09:42:00.004+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Masyarakat Indonesia memberi rapor merah pada kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penilaian buruk itu meliputi empat sektor, yaitu hubungan internasional, ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

"Kami mencoba merekam opini masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan SBY dan Boediono," kata Direktur Strategis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Agustinus Budi Prasetyohadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/10). Kesan ketidakpuasan masyarakat itu didapatkan dari 1.000 orang responden yang di wawancara langsung oleh tim LSI dari 1 sampai 10 Oktober 2010.

Di bidang hubungan internasional sebanyak 57,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya. Mereka menggunakan ukuran kasus-kasus yang menonjol dengan Malaysia. Seperti, penyiksaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), budaya yang diklaim Malaysia, serta tukar menukar nelayan Malaysia dengan petugas patroli Indonesia. "Respon pemerintah dianggap lemah terhadap kasus dengan Malaysia," kata Budi. Padahal Malaysia adalah negara yang jauh lebih kecil.

Lalu di bidang politik, belum jelasnya kasus Bank Century membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan SBY. Persekongkongkolan politik yang mengakibatkan terpentalnya Sri Mulyani juga menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Hasilnya, sebanyak 50,8 persen respon merasa tidak puas dengan kinerja SBY di bidang politik.

Pada penegakan hukum, lagi-lagi mayoritas masyarakat yang diwakili oleh responden merasakan kekecewaan. Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kurangnya perlindungan terhadap kaum minoritas membuat suara ketidakpuasan masyarakat mencapai 50,5 persen.

Terakhir dalam bidang ekonomi, 57,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya. Nuansa positif yang disampaikan Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Radjasa, terhadap ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi atau nilai rupiah yang menguat, ternyata tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mikro. "Di tingkat mikro itu justru memburuk karena harga membumbung tinggi. Di tingkat bawah, ekonomi semakin sulit," kata Budi.

Masyarakat juga mulai khawatir ketika menggunakan tabung elpiji 3 kg karena banyaknya kasus tabung elpiji itu yang meledak. Hal seperti inilah yang mengurangi tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY.

Akan tetapi, kata Budi, berdasarkan survei LSI, ketidakpuasan masyarakat itu ternyata tidak ditujukan pada SBY. Sebagain besar masyarakat, terutama dari pedesaan, masih menaruh simpati kepada SBY dari sisi personalitasnya. "SBY masih dianggap santun," katanya. Hanya sebagaian kecil masyarakat, dari wilayah perkotaan dan berpendidikan tinggi, yang menggap rapor merah tersebut adalah kesalahan SBY.

Ketidakpuasan masyarakat justru ditujukan pada Wakil Presiden, Boediono dan menteri-menteri pembantu SBY. Melihat fenomena ini, LSI menyarankan agar SBY tidak ragu untuk memilih menteri yang lebih kompeten dengan gaya kepemimpinannya. Sebab jika tidak ada upaya meningkatkan kinerja para menteri, ketidakpuasan itu bisa mengarah pada SBY secara langsung.

Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Radjasa misalnya. Melihat ketidakpuasan masyarakat terhadap dinamika ekonomi di Indonesia posisinya bisa saja tidak aman. Jika tidak ada upaya untuk memperbaiki menteri-menteri di bawahnya. "Tidak aman posisi Menko kalau tidak perbaikan menteri di bawahnya," jelas Budi.
Red: Endro Yuwanto
Rep: Rosyid Nurul Hakim

Remunerasi Pejabat Negara

2010-10-21T09:24:00.002+07:00

3 Februari 2010

Kemarin 2 Februari 2010, Menkeu Sri Mulyani mengatakan belum ada kenaikan baik gaji maupun pemberian remunerasi para pejabat karena belum ada Per Pres sebagai dasar pemberian remunerasi. Remunerasi pejabat memang sudah dianggarkan dalam APBN 2010 dan sistemnya sudah siap. Remunerasi ini berkaitan dengan risiko dan tanggung jawab, termasuk kinerja yang dilakukan pejabat negara untuk mendapatkan bagian yang pantas atau adil.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah menghitung penataan remunerasi pejabat negara yang rencananya di mulai dilaksanakan tahun 2010. Tapi melihat reaksi yang bermunculan nampaknya SBY masih menimbang-nimbang sebelum mengeluarkan Per Pres.

Sebenarnya berapa gaji para pejabat negara kita tercinta ini. Berikut tabel daftar gaji Pejabat Negara RI yang dikeluarkan Bagian Anggaran Depkeu:

	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan
Presiden	30,240,000	32.500.000
Wakil Presiden	20,160,000	22,000,000
Ketua DPR	5,040,000	18,900,000
Wakil Ketua DPR	4,620,000	15,600,000
Ketua MA	5,040,000	18,900,000
Wakil Ketua MA	4,620,000	15,600,000
Ketua BPK	5,040,000	18,900,000
Ketua Muda MA	4,410,000	10,100,000
Wakil Ketua BPK	4,620,000	15,600,000
Anggota DPR	4,200,000	9,700,000
Anggota MA	4,200,000	9,700,000
Anggota BPK	4,200,000	9,700,000
Menteri Negara	5,040,000	13,608,000
Jaksa Agung
Panglima TNI
Kapolri
Gubernur	3,000,000	5,400,000
Wakil Gubernur	2,400,000	4,320,000
Bupati	2,100,000	3,780,000
Wakil Bupati	1,800,000	3,240,000

Dilihat tabel di atas memang gaji para pejabat kita relatif kecil jika dibandingkan pejabat BUMN misalnya, padahal tanggung jawabnya lebih berat. Tapi publik tak pernah dijelaskan berapa take home pay yang diterima para pejabat negara setelah menerima berbagai tunjangan lain dari pemerintah maupun honor yang mereka terima.

Seorang pejabat bisa menerima honor dalam suatu proyek berlipat-lipat kali dari gaji resminya. Contoh lain adalah pemberian fee dari beberapa BPD kepada pejabat daerah. Penerimaan honor di luar gaji memang ada aturannya meskipun masih debatable sah tidaknya. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian reformasi birokrasi, penerimaan diluar gaji resmi rentan penyelewengan dan berpotensi pemborosan uang negara.

Karena itu penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) seperti yang diusulkan KPK menjadi relevan untuk dilaksanakan. Sejalan dengan itu sebenarnya sistem Remunerasi bisa menjadi salah solusi. Pemerintah seharusnya menjelaskan manfaat remunerasi pejabat bagi publik yaitu transparansi penghasilan para pejabat negara. Sehingga bisa diminimalisir kontroversinya.

Sumber: Media Desa

Lihat juga: Daftar Penghasilan Pejabat Negara

Sekolah Moral

2010-10-18T22:34:00.000+07:00

APA namanya bila korupsi dianggap hak? Apa pula sebutannya bila kebenaran menjadi soal selera, dan moralitas jadi pilihan individu? Ketika nilai-nilai tak lagi netral, salah menurut Anda, tidak selalu berarti salah bagi saya? Berbohong, tidak jujur, boleh mencuri asal tidak ketahuan, menjadi budaya baru. Orang bilang, bangsa kita sedang berada di situ.

Utak-atik konversi nilai UAN tidakkah bentuk peneladanan praksis korupsi oleh penguasa di depan hidung anak didik setidaknya menurut Drost (Kompas,21/6/2004). Di balik simpang siur kebenaran penjualan tanker Pertamina dan sinyalemen mengongkosi DPR melancong ke mancanegara, contoh lenturnya moralitas kita.

Berita Indonesia kehilangan Rp 22 triliun dalam tiga tahun terakhir akibat korupsi, kedua terkorup di Asean setelah Myanmar (Koran Tempo 21/6/2004) bukti kian relatifnya kebenaran dipandang. Jadi, betul bila orang bilang bangsa kita tengah mengidap krisis kebenaran. Bangsa yang tak lagi cerdas membedakan yang benar dari yang salah.

Miris juga kita menyaksikan di televisi baru-baru ini seorang cawapres yang diundang ke kampus dicaci maki, disumpah serapah oleh sejumlah mahasiswa yang enteng dan amat sangar dilakukan di depan hidung orang yang pantas dituakan, alih-alih tahu menaruh hormat. Di mana salahnya jika cara berbicara, bersikap, dan bertindak rata-rata anak muda kita kini tak lagi mencerminkan adab dalam perangai mereka?

Jawabannya, mungkin ketiadaan pembudayaan. Tiap orang dilahirkan sebagai murid. Orang tumbuh berbudaya jika moral ditanamkan dan dipelihara. Kehidupan harus disikapi sebagai proyek moral dan keluarga merupakan sekolahnya.

Menurut Confusius, yang ingin mengatur hidup bangsanya harus mengatur hidup keluarganya. Yang ingin mengatur hidup keluarganya harus mengatur hidup pribadinya membentuk hati yang benar, kehidupan pribadi yang dibudayakan (memelihara hukum moral), dengan demikian kehidupan keluarga menjadi teratur. Keluarga yang teratur membangun bangsa teratur. Sudahkah bangsa kita yang beragama menempuhnya?

Boleh jadi belum sepenuhnya. Beragama tidak selalu paralel dengan bermoral. Beriman belum tentu serta-merta mengenal norma. Ada nilai dalam religiositas, ada norma dalam moralitas. Agama merupakan sekolah iman dan di dalam asuhan keluarga yang teratur moral bisa naik kelas.

Anak yang tak memiliki standar kebenaran dan moral, yang tak diajar pintar membedakan yang benar dari yang salah, akan hidup di pinggiran moral. Kondisi itu dialami sebagian besar anak muda AS kini. Riset Barna (George Barna and The Barna Research Group, Ltd) mengungkap anak-anak di banyak belahan dunia kini dibiarkan kehilangan sistem nilai.

Di AS generasi Baby Boomers angkatan Bill Clinton (yang lahir 1946-1964) dan generasi Baby Busters, yang lahir setelah 1964 sama-sama mengadopsi budaya yang tak selalu mengetahui perbedaan antara benar dan salah, antara manusia dan binatang, tak punya lensa moral tajam, tak menyimpan pandangan kebenaran yang kuat.

SELAIN kehilangan sistem nilai, ada yang merosot dalam warisan nilai tradisional anak- anak setelah generasi Bill Clinton. Empat faktor dianggap menjadi penyebabnya. Pertama, media massa membuat nilai permisif Barat secara mondial semakin menjadi sebahasa. Ketika media massa membuat pergaulan lintas kultur menjadi begitu akrab, dunia semakin kecil, dan imbas nilai rentan ditularkan dan diadopsi.

Ketika anak lebih banyak belajar nilai dari televisi (yang tak selalu realistis) ketimbang dari ayah-ibu, hampanya sistem nilai tradisional di sekolah yang hanya mengajar dan kurang mendidik, serta rumah yang cenderung menjadi "sarang kosong", sebab orangtua sibuk, menjadikan nilai dan norma yang tertanam dan tumbuh pada anak menjadi asing, absurd, dan boleh jadi teralienasi.

Penyebab kedua, pergerakan urbanisasi menggeser nilai yang dipetik dari keluarga besar (dengan hadirnya kakek-nenek, paman dan bibi) beralih ke nilai keluarga inti anak dibesarkan pembantu. Anak-anak kian terasing dari lingkungan tradisi dan cenderung menjadi besar bukan sebagai murid. Ketika sekolah lupa melakukan tugas pembudayaan, dan orangtua alpa, anak tumbuh tidak tahu aturan, tidak tahu diri, liar, alih-alih beriman bermoral. Iman tak mungkin naik kelas kalau Agama cuma mengajar, tetapi tidak mendidik.

Faktor ketiga, manakala imbas dunia semakin materialisme (neo-materialism). Ketika kemakmuran ekonomi dijadikan cita-cita anak dalam bersekolah, tuntutan generasi Baby Boomers akan pekerjaan dengan bayaran tinggi melahirkan sikap menghargai keuntungan materi di atas prioritas lainnya, termasuk menganggap bukan prioritas membina hubungan erat dengan Tuhan (lahirnya Newagers, Free-thinkers).

Ketika visi sekolah lebih untuk tujuan ekonomi ketimbang moral, kian menyuburkan budaya konsumerisme. Manakala budaya "petik hari ini dan tenggaklah sampai tandas", tujuan menghalalkan cara (Marchiavelism) kian dilumrahkan, kebenaran menjadi bias. Misal, dianggap lebih benar sikap berbuat tak halal untuk yang halal, ketimbang berbuat halal tetapi dipakai untuk yang tidak halal, seakan dosa punya strata.

Faktor penyebab keempat ada di sekolah. Ketika sekolah berubah menjadi "pabrik pendidikan" (menurut Glenn & Nelson), pendidikan nilai diserahkan orangtua kepada sekolah. Padahal, sekolah cenderung lebih mengajar ketimbang mendidik. Tanpa nilai dan norma, buku iman dan kitab moral anak tetap saja kosong ("tabula rasa"). Kesadaran moral anak tak tumbuh, pilihan dan pedoman moral langka, alih-alih terasah lensa moral dan kacamata iman anak bila kurikulum Agama cuma kognitif, bukan alih praksis, dan pendidikan budi pekerti nyaris sirna.

ORANG bertanya apa lemahnya iman sebab utama sikap permisif masyarakat dan kehidupan pribadi? Bagi yang percaya bahwa iman dan moral itu dua kawasan berbeda akan menjawab bukan hilangnya rasa takut akan Tuhan yang bikin orang tak tahu malu, tak mawas, atau menjadi tak tahu diri. Orang dapat menemukan norma moral tanpa bantuan iman. Bukan sedikit orang ateis yang moralnya luhur. Bangsa beragama bukan jaminan niscaya elok moralnya. Iman bukan syarat psikologis buat moral. Bangsa kita agaknya tengah menisbikan etika, mengabaikan nilai kejujuran (Do-er mentality).

Di tengah pluralisme moral, perlu ada jalan dari iman ke etika. Agama bisa membuka pintu untuk kesediaan mengubah bukan-nilai menjadi nilai pada diri seseorang (devinely human). Seyogianya iman dan moralitas hampir selalu disebut bersama agar menjadi nyata bahwa moralitas merupakan ungkapan iman religius juga.

Jadi, sekolah moral sebuah anak bangsa itu sejatinya ada di dalam keteladanan pemimpin bangsa yang kehidupan pribadinya teratur sehingga kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsanya teratur. Sekolah moral juga hadir dalam pendidikan Agama yang bukan sekadar mengajar melainkan pintar pula dalam praksis ajaran Agama yang setiap tindakannya dibenarkan di mata manusia maupun di penglihatan Tuhan.

Sekolah Moral | Kompas | 30 Juni 2004 | Oleh dr. Handrawan Nadesul

Zaman Emas Indonesia

2010-10-17T17:05:00.001+07:00

Kapan waktunya dan siapa presidennya, belum diketahui. Namun, keberadaannya jelas karena logikanya juga jelas, yaitu potensi alamnya yang luar biasa, dan jumlah penduduknya yang begini besar tidak mungkin goblok semua.

Saat itu presidennya tegas dan keras, tidak takut mati dan tidak takut kehilangan pendukungnya. Hatinya baik, tidak ada pikiran uang sama sekali karena sejak bayi sudah kaya-raya. Ketegasannya mendapat dukungan seluruh rakyat miskin di Indonesia, yaitu dalam melenyapkan korupsi, kejahatan dasar yang membuat negara ini hampir saja pecah belah.

Koruptor yang diketahui menilep uang negara satu miliar ke atas langsung dihukum mati karena yang antre untuk diadili begitu panjang. Koruptor di atas setengah miliar dipotong tangannya dan dipenjara seumur hidup. Yang korup seratus juta ke bawah dihukum seumur hidup. Khusus perkara korupsi tidak ada naik banding menurut hukum negara yang disetujui DPR, yang anggota-anggotanya cerdas, baik hati, tak banyak bicara, tetapi lebih banyak berpikir.

Dalam waktu satu tahun pertama pemerintahannya, nafsu orang yang ingin korup langsung lenyap. Hampir tiap hari ada koruptor dihukum mati, sampai banyak yang tak sempat disiarkan media. Keluarga koruptor yang dihukum mati, saat itu, tak mau mengubur sendiri, takut kerandanya ditimpuki rakyat miskin yang marah.

Demi perikemanusiaan
Pers dalam dan luar negeri cerewet menantang pemberantasan korupsi yang mereka nilai biadab dan melanggar hak asasi manusia ini. Namun, presiden kita memang orang berani. ”Saya tidak takut masuk neraka,” katanya kepada para juru kritik. ”Dalam situasi luar biasa, diperlukan tindakan luar biasa,” tambah wakil presidennya yang sama-sama batu karangnya.

Dalam waktu dua tahun pertama masa kepresidenannya, tak seorang pegawai negeri pun berani mangkir kerja tanpa surat dokter negeri. Orang berseragam pegawai negeri tak ada di jalanan, apalagi mal. Merokok pun tak berani, kecuali saat istirahat. Tiba-tiba seluruh pegawai negeri sibuk bekerja karena tugasnya tak habis-habis, semua melalui prosedur yang semestinya. Orang yang suka menyogok pegawai pun tak berkutik akibat semua pegawai negeri tak butuh sogokan, takut dipecat hari itu juga.

Para polisi di jalan raya dan di tempat lain tak lagi membawa pistol. Mereka hanya dibekali pentungan karet. Semua pengguna jalan tertib, antrean lama tak mengapa, karena tilang langsung dengan denda tinggi amat menakutkan. Para pengguna jalan ini patuh membayar denda tinggi karena yakin, uang denda benar-benar masuk kas negara.

Meski polisi tidak bersenjata, nyali para penjahat juga kecut karena yang diketahui membunuh korban langsung dihukum mati. Utang nyawa bayar nyawa, itulah semboyan di pojok-pojok toko. Para pemerkosa dihukum seumur hidup. Dua kali memerkosa dihukum mati. Di mana sila Perikemanusiaan dalam Pancasila? Jawab presiden, ”Itu semua dilakukan demi perikemanusiaan. Bukan perikejahatan!”

Setelah pemberantasan biang kekacauan, berangsur-angsur negara Indonesia membutuhkan tambahan pegawai. Karena tak ada lagi budaya sogok, hanya mereka yang benar-benar mampu di bidangnya dapat diterima. Kerja pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak ada rencana pembangunan yang tak berhasil karena semua dana utuh sampai selesai. Jalan-jalan mulus. Kemacetan tak ada lagi akibat pembangunan jalan layang bagai kabel listrik di kota-kota besar. Dan subway dibangun di mana-mana.

Ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Itulah Washington Indonesia. Jakarta adalah New York-nya Indonesia. Bandara seperti Soekarno-Hatta dibangun di 20 kota besar Indonesia. Semua berasal dari uang negara yang 100 persen selamat. Coba tahun 1970-an sudah begini, Indonesia akan disebut macan Asia nomor dua setelah Jepang.

Syarat kesuburan
Pada pemerintahan kedua, turis Indonesia ditunggu-tunggu di negara-negara tetangga. TKI dan TKW telah lenyap sejak pemerintahan pertama hampir berakhir. Bahkan, TKW lain bangsa masuk Indonesia.

Turisme bukan lagi slogan. Menteri Pariwisata paling sibuk bekerja. Pada malam hari, lampu kantor ini tak pernah padam. Devisa sektor ini melebihi pendapatan pajak, pertambangan, pertanian, kehutanan. Para turis dimanja karena aman, transpor tepat waktu, dan ”Bali-Bali” baru bertebaran di Indonesia.

Nilai mata uang rupiah yang puluhan tahun bikin malu bangsa (negara sama sekali tak malu) diturunkan menjadi satu dollar AS setara satu rupiah RI. Bayangkan kalau kekayaan negara dihitung dalam nilai mata uang lama akan membingungkan kepala akibat triliun dari triliun dan triliun rupiah. Harga mobil paling mewah cuma Rp 200.000. Gaji pegawai negeri paling top Rp 70.000. Recehan satu sen ada di kantong tiap warga negara.

Setelah pemerintahannya yang kedua berakhir, presiden dan wakil presiden kita pensiun. Meski rakyat tetap ingin memilihnya, keduanya tetap menolak karena tak sesuai dengan undang-undang. Penggantinya tidak sehebat presiden kita itu, tetapi tak apa sebab seluruh bangsa telah memasuki budaya baru, yaitu budaya bersih. Orang takut, namanya masuk koran meski cuma nyopet jam tangan.

Impian tata temtrem kerta raharja, adil makmur ternyata bukan omong kosong dongeng anak-anak. Kuncinya hanya satu, tembak mati para maling negara, entah jemaah maupun perorangan. Ibu Pertiwi akan bersimbah darah para penjarah, tetapi itulah syarat kesuburan.

KOMPAS | 12 April 2008 | Essai | Oleh: Jakob Sumardjo

PS: Baca lagi Obat Korupsi Bukan Salep Panu

Rakyat Dibela

2010-10-17T14:17:00.004+07:00

Rakyat kita ada dua. Pertama, yang bisa mengurus diri, termasuk kesehatannya. Kedua, rakyat yang baru berobat kalau punya duit. Jumlah kelompok kedua lebih dari empat perlima penduduk, perlu dibela karena rentan jatuh sakit.

Bukan obat, tetapi ...

Konsep pembangunan kesehatan kita belum berubah. Paradigmanya preventif-promotif. Jika pasien puskesmas terus bertambah, artinya preventif-promotif belum jitu. Hal itu karena kerja puskesmas baru dinilai berhasil jika dokter berkunjung dari pintu ke pintu, rutin ikut rapat mingguan dengan pamong, bekerja sama lintas sektoral, aktif menyuluh, dan cakupan imunisasi terus menjaring lebih luas.

Puskesmas juga terbilang berhasil bila yang datang untuk menimbang bayi bertambah, kunjungan poliklinik menurun, air bersih tersedia, selokan dan jamban keluarga dibudidayakan. Dari sinilah sebaiknya niat revitalisasi puskesmas berawal.

Tercapainya target MDGs banyak bergantung sehatnya sikap puskesmas terhadap ibu dan anak. Target MDGs bisa tercapai bila kematian bayi dan ibu hamil bisa ditekan. Untuk itu, rakyat perlu mendapat air bersih, kebersihan perorangan dan sanitasi meningkat, selebihnya mendongkrak pendidikan ibu.

Tidak semua ibu siap menjadi ibu. Derajat kesehatan keluarga ditentukan pendidikan ibu. Pendidikan ibu menentukan keberhasilan perbaikan angka kematian bayi, ibu hamil, dan melahirkan. Intervensi pemberdayaan ibu sejatinya menjadi prioritas. Safe motherhood, salah satunya.

Bagi empat perlima rakyat, menyuluh kesehatan laik dijadikan bagian pelaksanaan konsep primary health care (PHC). Apa pun bentuk layanan PHC, asasnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita pernah mengerjakannya dalam bentuk pembangunan kesehatan masyarakat desa, selain posyandu, dana sehat, dan sejenisnya, yang kini terlupakan.

Orientasi kesehatan

Sektor kesehatan tidak mungkin melangkah sendiri. Dalam pelaksanaan PHC, perlu terjalin kerja sama lintas sektoral yang dulu pernah dikerjakan. Selain itu, apa pun sektornya perlu sepakat, pembangunan sektor apa pun wajib berorientasi kesehatan. Kesepakatan itu bisa meringankan sektor kesehatan.

Membangun jalan raya, jembatan, infrastruktur, pariwisata, transmigrasi, transportasi, dan lainnya wajib memperhitungkan aspek kesehatan sejak perencanaan. Sektor kesehatan butuh bantuan sektor pekerjaan umum untuk membangun penyediaan air bersih, butuh sektor pertanian dan kelautan guna meningkatkan gizi keluarga, butuh sektor dalam negeri guna menggiatkan partisipasi masyarakat, sektor komunikasi untuk menyuluh rakyat agar pintar sehat.

Di lapangan, sumber mata air kita berlimpah, tetapi masyarakat sekitar kekurangan air bersih. Hanya bila puskesmas mau berpikir bagaimana membangun instalasi (teknologi tepat guna dengan pekerjaan umum) sehingga sumber air bisa dimanfaatkan rakyat.

Hal lain, tak semua kasus kekurangan gizi karena kepapaan. Banyak pula karena ketidakberdayaan dan ketidaktahuan. Maka perlu dijalin lintas sektoral dengan pertanian, mengajak rakyat bercocok tanam hidroponik di pekarangan sempit, budidaya belut di gentong, meningkatkan gizi keluarga secara sederhana.

Promotor kesehatan

Selain itu, sektor kelautan, mengolah ”bubuk ikan” bagi rakyat pegunungan yang kurang protein hewani. Rakyat pesisir yang kecukupan ikan butuh bimbingan bercocok tanam hidroponik untuk memenuhi kecukupan sayur dan bebuahan.

Agar bisa bergerak, rakyat perlu dibimbing. Maka diperlukan penggerak. Dulu dikenal ”promokesa” atau promotor kesehatan desa. Kader kesehatan dari masyarakat ini menjadi penyambung tangan puskesmas dengan rakyat. Promokesa lebih akrab dengan masyarakat sekaligus mudah memotivasi segala bentuk kegiatan yang menyehatkan rakyat, termasuk agar rakyat mampu membatalkan jatuh sakitnya.

Karena itu, tak tepat jika pembangunan kesehatan lebih mengalokasikan belanja obat ketimbang memberdayakan rakyat agar mampu membatalkan jatuh sakit. Saatnya fokus pembangunan kesehatan tidak menunggu rakyat telanjur sakit, tetapi menjadikan mereka sehat sejak awal.

Sudah lama mayoritas rakyat kita terlunta karena sering sakit yang sebetulnya tidak perlu. Belum tentu mereka mampu berobat saban kali sakit. Membantunya terus memberi obat murah dan rumah sakit gratis yang memerlukan anggaran besar dan kita belum memungkinkan untuk memilih itu.

Kini harus dilakukan, membangun rakyat agar tidak sakit sejak hulu. Ongkos untuk itu lebih murah karena kegiatan menyuluh, menjalin kerja sama lintas sektoral, membangun kader kesehatan, dan kesepakatan semua sektor membangun berorientasi kesehatan tidak lebih boros dari belanja obat dan rumah sakit gratis.

Oleh Dr. Handrawan Nadesul

Paket Wisata Kemiskinan Indonesia

2010-10-17T13:01:00.006+07:00

Pernahkah anda ditawari sebuah paket wisata kemiskinan? Untuk menghabiskan masa liburan, anda diajak berkeliling menyusuri pinggiran rel sepanjang stasiun senen. Melihat tunawisma yang hidup di gubuk dari kardus dan gubuk darurat lainnya. Kemudian dilanjutkan menyusuri perkampungan kumuh pinggiran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu. Terus ke arah Galur, Luar Batang dan berakhir perjalanan turnya di kawasan Kota. Saya tak pernah membayangkan jika paket wisata ini ada. Tapi membaca Koran Kompas [Minggu, 31/5/09], membuyarkan bayangan saya tadi.

Wisatawan Australia berwisata di pinggir rel Stasiun Senen

Paket wisata yang menawarkan “obyek wisata” dan “atraksi” kemiskinan itu adalah Jakarta Hidden Area Tour. Paket wisata kemiskinan itu bertarif antara 65 dollar AS hingga 165 dollar AS dengan jumlah peserta maksimal 4 orang. Sasaran Jakarta Hidden Area Tour adalah orang asing terutama Belanda dan Australisa. Luar Biasa kan?

Seperti dituturkan oleh perancang paket wisata ini, awalnya karena memenuhi permintaan seniman luar negeri yang ingin berinteraksi dengan orang miskin di Jakarta. Ternyata permintaannya semakin bertambah. Dan sepertinya orang-orang “bule” itu begitu menikmati paket wisata itu. Berikut saya kutipkan dari Koran Kompas pernyataan salah satu wisatawan Australia yang mengikuti paket wisata itu;

“Ini tur yang sangat menarik. Biasanya orang asing hanya melihat mal dan hotel di Jakarta. Tapi saya bisa melihat kehidupan orang miskin di sini. Ini pertama kali saya melihat yang seperti ini.”

Saya tak percaya sekaligus prihatin. Rupanya kemiskinan pun dapat dijadikan semacam paket wisata yang cukup diminati oleh wisatawan mancanegara. Terlepas motif apa dibalik minat wisatawan itu terhadap paket wisata ini. Tetapi ini melengkapi kenyataan bahwa kemiskinan memiliki daya tarik dan laku dijual. Setelah partai politik dan politikus menjadikan kemiskinan seperti “barang dagangan”.Menurut data Bappenas, angka kemiskinan tahun 2009 meningkat menjadi 33,7 juta jiwa atau sekitar 14% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ini tentu “dagangan” yang menggiurkan untuk menaikan perolehan suara. Maka ramai-ramai mengklaim menjadi parpol yang membela “wong cilik”, politisi yang peduli kaum miskin dan janji-janji seakan membela kepentingan orang miskin.

Kemudian kemiskinan juga menjadi “dagangan” dalam bentuk aneka jenis acara di televisi. Beberapa obyek tontonan televisi itu; Minta Tolong, Bedah Rumah, Uang Kaget, Dibayar Lunas, Tukar Nasib, Jika Aku Menjadi dan mungkin masih ada yang lainnya. Dulu saat pertama kali menyaksikan acara Minta Tolong, saya merasa terharu. Tersentuh. Bahkan sempat meneteskan airmata. Tapi kemudian bertanya dalam hati, apa etis? opo yo pantes?. Karena akhirnya tontonan itu tetap sekedar menjadi tontonan. Karena tak merubah nasib sebenarnya orang miskin tersebut, sementara yang mempunyai acara televisi “menikmati” iklan dari rating acara yang tinggi. Meskipun ada hal yang menarik yang terjadi dengan kawan saya. Sejak dia sering nonton acara sejenis, dia menjadi tak segan memberi sumbangan atau sodakoh kepada pengemis. Berharap pengemis itu bagian dari salah satu acara reality show. Duh!

Saya menyadari, meskipun sebagai “barang dagangan”, si miskin yang terlibat langsung mungkin dapat mengambil manfaatnya. Baik saat sebagai obyek wisata, “dagangan” politik atau obyek tontonan televisi. Mereka mungkin mendapatkan sumbangan, bantuan sembako, atau benda lainnya. Tapi semoga saja ada langkah lebih konkrit dalam mengurangi kemiskinan. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, itulah bunyi dalam konstitusi kita. Bukan kemiskinan itu dipelihara agar tetap miskin dan dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek. Melainkan masyarakat miskin diurus dengan sebenarnya agar terbebas dari kungkungan kemiskinan.

Kembali lagi ke masalah paket wisata kemiskinan. Saya belum tahu apa tanggapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyangkut masalah ini. Penggagas paket wisata ini melakukan tentu karena adanya permintaan pasar. Dan wisatawan mancanegara barangkali tertarik dengan kemiskinan yang mendera warga pinggiran ini. Jika mengesampingkan rasa malu dan etika, sepertinya paket wisata kemiskinan ini unik dan menarik. Tetapi sekali lagi, opo yo pantes?

Dari Dunia Anjari

Soedirman Di Mata Soekarno Dan Soeharto

2010-09-05T23:14:00.031+07:00

“IKUTLAH Bung Karno dengan saya”, kata seorang jenderal bertubuh kerempeng, yang berani membangunkan seorang Presiden dari tidurnya.

Sang presiden, atasan si jenderal, menolak ajakan jenderalnya untuk bangun dari tidur dan lari ke hutan bersama si jenderal. “Saya harus tinggal di sini!” Percakapan antara sang presiden dan si jenderal, terjadi pada hari naas, di pagi buta hanya beberapa jam sebelum ibukota negara jatuh ke tangan musuh.

Si jenderal punya alasan kuat mengajak bosnya, untuk berjuang bersama di hutan sana, bukan di kota, apalagi hanya ngendon di istana saja, yang sebentar bisa ditebak keadaannya. Si jenderal itu baru berusia 32 tahun, akhirnya 'ngambeg' dan lari ke hutan dengan membawa rasa dendam pada Belanda, juga rasa amarah pada Soekarno dan tokoh-tokoh sipil republik ini.

Soedirman, si jenderal itu, murka karena ternyata Soekarno dan kawan-kawan membiarkan diri ditangkap musuh. Baginya itu sebuah aib. Harga diri!

Hari itu Minggu pagi saat orang bersiap ke gereja, hari 18 Desember 1948, Jogjakarta ibukota negara jatuh ke tangan kekuasaan Belanda. Republik Indonesia yang baru berusia balita, untuk sementara hampir redup, tetapi bagi Soedirman tetap hidup.

KAKAK DAN ADIK

Dalam cerita relief perjalanan negeri ini, hubungan Soedirman dengan Soekarno terukir dengan harmonis, bahkan kelewat akrab hingga seperti hubungan romantik penuh gejolak konflik. Mereka berdua juga saling membutuhkan, saling menjaga, saling menyapa, bahkan kian senyawa. Keduanya tak mudah tunduk dan gampang menyerah untuk sebuah hal yang mereka tentang. Namun mereka kadang berlainan melihat sebuah masalah penting, seperti ajakan Soedirman bergerilya yang ditolak Soekarno.

“…kalau Belanda menyakiti Soekarno, bagi mereka tak ada ampun lagi. Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran”, ancam Soedirman di depan Soekarno di hari kelabu itu sebelum lari ke belantara hutan.

Kita semua tahu, Soekarno ternyata bukan hanya disakiti, tapi juga dipermalukan dan dihina. Dia dibuang jauh oleh Belanda ke tempat sunyi untuk beberapa bulan. Di hutan nan jauh di sana, sang jenderal teguh mewujudkan janjinya dengan gerilya susah payah menghancurkan Belanda, dengan satu paru-paru sambil ditandu keluar masuk hutan oleh anak buahnya yang setia selama tujuh bulan. Dan akhirnya keluar dari hutan sebagai pemenang.

Namun sayang ketika negeri ini mulai kuat berdiri, persahabatan antara kedua orang ini tidak berlangsung lama. Soedirman, tokoh yang dianggap banyak orang bagai laksana ksatria, tak mampu mengalahkan penyakitnya sendiri di hari 29 Januari 1950.

Setelah Soedirman wafat, Soekarno menempatkan sosok sahabatnya itu bagai sebuah ikon sejarah. Nama Soedirman (kadang ditulis Sudirman) diabadikan Soekarno dengan indah.

Hampir semua pusat kota di negeri ini bernama Jalan Sudirman. Di Jakarta saja, nama Soedirman telah bersenyawa dengan nama sebuah kawasan elite bisnis, mewah dan bergengsi. Bagai kakak beradik, usia mereka memang terpaut jauh dan membuat keduanya mudah memposisikan diri dalam jarak antar pribadi yang sangat dekat.

Soekarno menganggap dirinya kakak bagi Soedirman (Soekarno lebih tua 15 tahun). “Kanda do’akan kepada Tuhan, moga2 Dinda segera sembuh…”. tulis Soekarno dalam sebuah surat yang romantis sebulan sebelum Soedirman wafat. Ketika mereka bertemu sebelumnya di Istana Kepresidenan di Jogjakarta,

Soekarno memeluk dengan akrab dan mesra tubuh Soedirman yang letih dan kurus. Peristiwa pertemuan dua sahabat ini sangat monumental dan menjadi legenda dalam sejarah fotografi Indonesia. Dalam adegan pertemuan itu, Soekarno minta diulang adegan saat dia memeluk mesra Soedirman, sehingga para fotografer yang menyaksikannya, bisa mendapat momen yang tepat dari kamera.

IDOLA

Setiap orang di negera ini, seolah seperti ingin mendapat kebanggaan pernah dekat bersama Soedirman. Baik Soekarno maupun Soeharto, keduanya sama-sama mengaguminya. Di ruang kerjanya di Bina Graha, Soeharto memajang foto reproduksi berukuran besar, dengan cropping bergambar dirinya bersanding bersama Soedirman pada masa revolusi.

Begitupun dengan seorang tokoh di balik layar berdirinya negeri ini, seperti dr. Soeharto, dokter pribadi Presiden Soekarno. Sampai kini masih mengingat kenangan indah, bagaimana menjelang dekat kematiannya, Jenderal Soedirman mengirim kendil berisi gudeg khas Jogja kepadanya. “Terimalah seadanya sebagai oleh-oleh untuk Kanda”, tulis jenderal termuda dalam sejarah Indonesia kepada dr. Soeharto. Anak buah dan orang-orang dekat Soedirman yang tentunya sepaham dengan Soeharto, banyak dijadikan pejabat tinggi dan orang kepercayaan selama Soeharto menjadi presiden.

Dia pun memberi banyak perhatian kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan diri Soedirman. Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam (1983-88) dan Gubernur Jakarta Tjokropranolo (1977-1982) adalah contoh dua orang dekat Soedirman yang berperan penting selama kekuasaan Soeharto.

Ketika membangun sebuah jalan baru yang besar dan lebar tahun 1962, untuk akses ke pinggiran kota menuju sebuah stadion baru termegah di dunia saat itu, Soekarno pun menamakan jalan tersebut dengan nama sahabatnya yang sangat dia cintai, Jalan Jenderal Soedirman.

Hingga kini jalan tersebut menjadi banking line terpanjang di Jakarta (bahkan di Indonesia), dengan bertebaran nama bangunan prestise mewah yang juga memakai namanya. Sebutlah Sudirman Mansion, Sudirman Plaza, Sudirman Park Apartement, Sudirman Residence, Citiwalk Sudirman, Wisma Sudirman, Sudirman Place, Menara Sudirman, Sudirman Central Business District, Aston Sudirman, Menara Sudirman atau Balai Sudirman.

Kenyataan tersebut sangat berbeda jauh dengan kepribadian Soedirman yang bersahaja dan sangat sederhana. Waktu saya mengunjungi sahabat saya di daerah Kejobong, Purbalingga, saya pernah mencoba mengunjungi daerah kelahirannya di pelosok pendalaman kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, namanya Rembang (bukan Rembang di pantai utara Jawa). Memang tak terlalu jauh dari Kejobong. Daerahnya sangat terpencil sekali mirip tempat Robinson Crusoe tinggal. Sepi dan sunyi.

Bila Anda dari Purwokerto menuju kota kelahiran Soedirman, pasti juga akan melewati sebuah pabrik gula di Kalibagor, Sokaraja (sudah tutup), yang pernah menjadi tempat mencari nafkah ayah kandung Soedirman.

TANDU SOEDIRMAN
Saya sulit membayangkan di tempat kelahiran itu, lahir seorang yang kemudian menjadi tokoh paling penting di negara ini. Saya juga pernah sedikit terganggu mendengar selentingan dari masyarakat sekitar sana tentang hubungan Soedirman dengan ibunya. Memang sejak umur 8 bulan Soedirman tidak lagi hidup bersama ibu kandungnya.

Untuk menggali mencari kebenaran perjalanan hidup Soedirman, sudah sulit mencari saksi hidup yang bisa bercerita dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Waktu masih di bangku terakhir SMP saya bersama teman-teman pernah menemui seorang kiai tua yang memiliki pesantren besar di Rawamangun sekitar Juli 1981, untuk tugas pelajaran keagamaan di sekolah. Pak kiai itu agak pendiam dan banyak memperhatikan kami. Namun dari mulutnya banyak keluar nasihat yang kadang “berat” buat kami dan sulit mengerti. Eh, ternyata beberapa minggu setelah itu, saya baru tahu dari sebuah majalah keagamaan terkenal, bahwa pak kiai itu bernama KH Muslich, yang juga kawan akrab Jenderal Soedirman. Dia ternyata juga adalah sumber yang dipercaya pihak militer berkaitan dengan riwayat Bapak TNI itu.

Setelah 60 tahun wafatnya pada Januari 1950, kita masih dapat menyaksikan betapa nama Soedirman terukir indah dalam sebuah persahabatan mesra dengan Soekarno. “Dan mohonkanlah djuga, supaya Kanda didalam djabatan baru ini selalu dipimpin dan diberi kekuatan oleh Tuhan”, tertulis sebuah kalimat indah dalam surat untuknya dari Soekarno.

Melihat hubungan kedua orang ini, saya semakin sulit mencari contoh untuk masa sekarang. Di saat persahabatan dibangun atas dasar kepentingan sesaat. Persahabatan masa kini mirip seperti kertas tisu. (*)

[Dari Iwan Satyanegara Kamah]

Globalization and the Economic Crisis: The Indonesian Story

2010-09-02T22:50:00.012+07:00

Introduction

Perhaps the country most seriously affected by the Asian financial crisis was Indonesia and unfortunately it also one of the slowest to recover. A number of critics lay the blame for the Asian financial crisis on attempts by developing countries to partake of the opportunities offered by globalization. It is therefore fair to ask “to what extent was globalization a factor in the economic crisis?” This brief contribution to the debate attempts to answer that question with respect to Indonesia.

About Globalization
Globalization is a set of economic, political and cultural processes of linkage and integration, both global and regional. Economic globalization, which is the focus of this study, underlies the phenomena of rapidly rising cross border economic activity leading to an increased sharing of economic activity between people of different countries. This cross border activity can take various forms, including international trade, foreign direct investment and capital flows.

It is important to recognize that economic globalization is not a wholly new trend. As Rodrik (l997) points out, this is not the first time we have experienced a truly global market. The world economy was probably even more integrated at the height of the gold standard in the 19th century than it is now. Figure 1 charts the ratio of exports to national income for the United States, Western Europe, and Japan since 1870. In the United States and Europe, trade volumes peaked before World War I and then collapsed during the interwar years. Trade surged again after 1950, but none of the three regions is significantly more open by this measure now than it was under the late gold standard.

Japan, in fact, has a lower share of exports in GDP now than it did during the interwar period. Other measures of global economic integration tell a similar story. During the late 19th century, as railways and steamships lowered transportation costs and Europe moved towards free trade, a dramatic convergence in commodity prices took place (Williamson, 1996, in Rodrik, 1997). Labor movements were considerably higher then as well, as millions of migrants made their way from the old world to the new. In the United States, immigration was responsible for 24 percent of the expansion of the labor force during the 40 years before World War-I. As for capital mobility, the share of net capital outflows in GNP was much higher in the United Kingdom during the classical gold standard period than it has been since (Rodrik, 1997).

The current round of globalization began after World War II and accelerated in the 1980s and 1990s, as governments everywhere reduced policy barriers that hampered international trade and investment. Opening to the outside world has been part of a more general shift towards greater reliance on markets and private enterprise, as many countries, especially developing and socialist countries, came to realize that high levels of government planning and intervention were failing to deliver the desired development outcomes. As in the 19th century, this round of globalization has also been fostered by technological progress, which has reduced the costs of transportation and communications between countries. Dramatic declines in the cost of telecommunications and of processing, storing and transmitting information, make it much easier to track down and close business deals around the world, to coordinate operations in far-flung locations, and to trade services that previously were not internationally tradable at all.

The data on international trade and capital flows support the proposition that we have seen a significant increase in globalization over this period. Among rich or developed countries the share of international trade in total output (the ratio of exports plus imports of goods to GDP) rose from 27 to 39 percent between 1987 and 1997 while for developing countries this same ratio rose from 10 to 15 percent. Firms based in one country increasingly make investments to establish and run business operations in other countries. American firms invested US$133 billion abroad in 1998, while foreign firms invested US$193 billion in the US. Global FDI flows more than tripled between 1988 and 1998, from US$192 billion to US$610 billion, and the ratio of FDI to GDP is generally rising in both developed and developing countries. On average developing countries received about a quarter of world FDI inflows in 1988-98, though the share fluctuated substantially from year to year. FDIs are now the largest form of private capital inflow to developing countries (World Bank, 2000).

The World Bank (2000) points out a growing consensus in empirical studies that greater openness to international trade has a positive effect on per-capita income. In support of this position, the World Bank cites a number of studies including one by Frankel and Romer (1999) which estimates that increasing the ratio of trade to GDP by one percentage point raises per-capita income by between one-half and two percentage points. Numerous other studies reach similar conclusions, though the estimated size and statistical significance of the effects vary. While there is no consensus on the mechanism by which these gains are realized, globalization is generally believed to result in increased competition, which obliges local firms to operate more efficiently than under protection, and greater exposure to new ideas and technologies.

While openness generally benefits all countries, there is some evidence (Ades and Glaeser in World Bank, 2000) that trade openness is particularly beneficial to poor countries and tends to reduce income inequality among countries. Figure 2 shows that while rich countries have on average grown faster than poor ones, poor countries that are open to trade have grown slightly faster than rich ones, and a lot faster than poor closed countries.

Indonesia’s attempt at globalization
Up until the mid-1990s, Indonesia rode the tide of globalization extremely well. As early as l980 Indonesia had embarked on various economic reforms that embraced the concepts that have ultimately been described as globalization. The decision to move in this direction was in part driven by an understanding of the benefits of openness, but it was also driven by the need to respond to the steep drop in oil prices after the sharp price increases in the 1970’s. Many of Indonesia’s earlier development efforts were supported by the oil bonanza and international assistance. As it became apparent that the economy could not rely much longer on oil income alone, a number of policies were introduced to stimulate the non-oil sector, especially manufacturing.

Beginning with tax reform in the early-1980s the reform effort broadened between the mid-l980’s and mid-l990’s to include a wide variety of measures to deregulate the economy and open up the market. As the Chairman of the Investment Board at that time, I took the initiative to consult investors who were already in Indonesia, so that they could tell us what they regarded as impediments to investing in Indonesia. We organized seminars and consultations, with various business associations and Chambers of Commerce, domestic as well as international, to get inputs on how to make the investment climate in Indonesia more attractive and competitive, vis-à-vis our neighboring countries and other industrializing countries.

Through these actions, Indonesia’s economy became more integrated to the global economy and world market. The results were clear: Indonesia emerged as one of the East Asia high performers, one of the “Asian miracle” countries. This was reflected in a number of academic studies. For instance, Radelet and Woo (in Woo, Sachs and Schwab, 2000), observed that many well-managed and competitive manufacturing firms producing a wide range of labor-intensive goods for world markets were established during this period. This rise in manufacturing output created expanded employment opportunities for Indonesia’s huge workforce, steadily increased real wages, and lifted millions of people out of poverty. For these and other reasons, by the mid-1990s Indonesia had become a favorite destination for foreign investment.

How can we describe the policies that Indonesia adopted during that period? Stern (2000) discusses the economic policies that characterized this long period of rapid economic growth. He notes that Indonesia’s policies were built on a series of sound macroeconomic principles that included the following elements:

The adoption of an open capital account as far back as the 1970s, a policy stance Indonesia maintains to this day.
The adherence to the so-called ‘balanced budget’ rule. While the concept of a ‘balanced-budget’ as used in Indonesia permitted a deficit equal to foreign assistance receipts so that the budget was not strictly balanced, reliance on this concept, even in its modified form, helped enforce strong fiscal discipline.
The maintenance of a competitive real exchange rate through periodic adjustments to the nominal exchange rate to capture differences between domestic inflation and world inflation. While in the mid-1990s the rupiah did become overvalued and exports began to suffer, the overvaluation was relatively minor, particularly in comparison to a number of other regional currencies. Moreover continued large capital inflows exerted a persistent upward pressure on the rupiah.
Increasing deregulation of foreign trade. By September 1997 the average unweighted import tariff had fallen to 11.8% and the import weighted tariff to 6.3%. There was also a sharp reduction in the use of NTBs, export licenses, and other restrictions on international trade.
The reduction and eventual removal of a myriad of restrictions on foreign direct investment.
The liberalization of the financial sector. Measures to deregulate the financial sector including the banking sector contributed significantly to improved financial intermediation, which fueled the phenomenal growth of Indonesia’s private sector over the last decade.
The adoption of a modern, simplified tax system, that removed low-income wage earners from the tax net, eliminated, at least in principle, nearly all exemptions, and introduced a value added tax.

And what were the outcomes?
The opening up of the economy and the shift in economic policy from one that focused on developing import substitutes for the domestic market to one that forced domestic agents to improve productivity so that they could compete in the world market, always had its critics. But even a cursory review of the economic and social developments since the process of deregulation began leaves little doubt that such policies had a beneficial impact.

Rising per capita income. Over the period 1965-95 real GDP per-capita grew at an annual average rate of 6.6%. In the mid 1960s Indonesia was poorer than India. By mid 1995, Indonesia’s GDP per capita exceeded $1,000, over three times that of India (World Bank, 1997)
Decreasing rate of inflation. The very high levels of inflation seen in the mid- to late-1960s were brought under control. In the years immediately preceding the crisis, Indonesia had managed to keep inflation in the single digit range.

Increasing food supplies and the attainment of rice self-sufficiency. Market friendly interventions helped reduce price instability and inflation, combined with strategic investments that increased agricultural productivity, resulted in rising rural incomes and welfare, and reasonably stable rice prices.

A rising share of manufacturing output in GDP. The share of the manufacturing sector in GDP rose from 7.6% in 1973 to nearly 25% in 1995. This was driven by the rapid growth of manufactured exports (as shown in Figures 3, 4, 5 and 6). Non-oil exports, which are now predominantly manufactured products, grew by roughly 22% per annum over the decade from 1985, when trade liberalization was first implemented, to 1995; a rate four times faster than the growth of world trade (Stern, 2000).

Sharply declining levels of poverty. The proportion of the population living below the national poverty line fell from around 60% in 1970 to 40% in 1976 to 15% in 1990 and to 11.5% in 1996 (as illustrated in Figure 7). Before the crisis, it was predicted that by the year 2005, when Indonesia’s GDP would have reached $2,300, and Indonesia would have become a middle income industrialized country, the incidence of poverty would have been reduced to less than 5%, which would be about the same level as other newly industrialized countries.

According to a World Bank document (1997), Indonesia’s broad based, labor oriented growth strategy, backed by a strong record in human resource development, brought about one of the sharpest reductions in poverty in the developing world. At the same time, this strategy resulted in real wages rising about as fast as per-capita GDP and benefited women by providing them with rapidly growing paid employment in the formal sector that allowed them to move out of unpaid work in the rural sector. Social indicators, such as infant mortality, fertility and school enrollments, also showed significant improvement.

Then came the crisis
The East Asian financial crisis has set Indonesia’s development back many years. While growth in1l995 was 8.2% and in 1996, the year before the crisis, was 7.8%, in l997 growth fell to 4.9%. But at least through 1997 growth was still positive. In 1998, at the peak of the crisis, Indonesia’s economy contracted by 13.6% and other macroeconomic indicators deteriorated as inflation raged at 77.6%.

The crisis was driven by a depreciation of the exchange rate that seemed almost exponential, following the fall of the Thai baht in July l997. From an exchange rate of Rp.2, 400 to the dollar in mid-1997, the rupiah collapsed to Rp.16, 000 to the dollar by June 1998. By that time Indonesia had lost its standing in international commerce; the public had lost all faith in the banking sector; Indonesia’s exports were hampered by a lack of trade financing for imports; and some foreign customers were canceling orders because of lack of confidence in the ability of Indonesian firms to deliver the goods. Non-oil exports receipts fell 2.4% in 1998 and 4.6% in 1999 compared to the preceding year.

Among the Asian countries that were affected by the crisis, Thailand, Indonesia, and Korea sought IMF assistance to cope with the crisis, while Malaysia decided to go on its own and instituted capital control. The Philippines continued its arrangements with the IMF. By working with and agreeing to the terms of the IMF, Indonesia was seen as seriously tackling the problems that came with the crisis. However, it soon became apparent that President Soeharto, who signed the second agreement with the IMF himself, was not serious in implementing the reforms program. He became entangled in confrontations with the IMF. The market had become nervous not only with the conflicting policies but also with public statements made by the officials of the IMF and the World Bank criticizing the government. The economic situation had progressively deteriorated, as reflected in the value of the Rupiah, which continued to weaken.

In March 1998, amid mounting opposition against his rule, President Soeharto was reelected President by the People’s Consultative Assembly (MPR). He formed a new Cabinet, in which I was appointed Coordinating Minister of the Economy, Finance and Industry. My task was to get the economy out of the crisis. The first order of business was to restore the confidence of the market and mend the relations with the international community, especially the international financial institutions such as the IMF, World Bank and Asian Development Bank. An agenda of economic recovery and reform was drawn up and the first steps towards recovery were initiated.

However, with growing oppositions to the continuing rule of President Soeharto, political tensions heightened. The financial crisis was the catalyst, which prompted various forces demanding political reform to come together. These forces were led by students who had a long history of political activism.

In mid May l998, riots exploded in Jakarta. During these riots, the Chinese community became the object of social unrest and the target of violence. The unrest and violence against the Chinese community and businesses resulted in more capital flight, already a feature of the financial crisis, and a breakdown of the distribution system in which Chinese merchants played a predominant role, further plunging the economy into deeper crisis.

At the same time that the Indonesian economy was reeling under the onslaught of the Asian financial crisis, it was also afflicted with a crisis driven by natural causes. In l997, Indonesia was struck by a particularly fierce El Niño that resulted in the most severe drought in 50 years. The resulting drop in food production contributed significantly to the rate of inflation of 1998, increased pressure on dwindling foreign exchange reserves, reduced domestic demand, lowering rural incomes, and increased rural poverty. In Sumatera and Kalimantan, rampant forest fires made worse by the drought destroyed hundreds of thousands of hectares of forests. This created an environmental and health hazard that added another dimension to the problems already faced by Indonesia.

In the aftermath of the crisis, Indonesia’s debt burden has increased substantially. In l999 Indonesia’s total external debt amounted to $148 billion, or 104% of GDP, about half of it owed by the private sector, including public enterprises. The cost of restructuring the domestic banking system after its collapse during the crisis is likely to cost about $65 billion adding significantly to the government’s debt burden.

Until now I have focused on the macroeconomic aspects of the crisis. But the crisis also had a significant social impact. Millions of individuals lost their job. Children left school because they could not afford to pay the necessary school fees or because they had to help support their families.

The efforts at recovery
In May 1998, facing mounting popular pressure, spearheaded by the students, President Soeharto stepped down and was succeeded by Vice President Habibie. President Habibie asked me to stay on as Coordinating Minister for the Economy to continue the reform program that had been initiated during the previous government. The new government immediately embarked on a series of measures with the support of the international community, to halt the deterioration of the economy and ignite the recovery of the economy.

On the economic front, the recovery agenda consisted of five programs: i) restoring macroeconomic stability; ii) continuing with structural reform; iii) restructuring of the banking system; iv) resolution of corporate debt and; v) reducing the impact of the crisis on the poor through the speedy implementation of a social safety net. Through these measures, the new government managed to stop the deterioration of the economy and put Indonesia back onto the path to recovery. Moreover, it was able to restore stability and lay the foundation for economic reconstruction. By the time of the Presidential elections in October of 1999, the rupiah had recovered, reaching a level between Rp.6,500 to Rp.7,500 to the US dollar and it held that level for some time. Inflation had been brought under control, and in l999 was reduced to 2% (Figure 8). This allowed the government to lower interest rates from 80% to 11-12%. Domestic consumption began to recover, especially in the automotive and construction industries.

The downward tailspin of the economy had been arrested.
By mid-1999 the economy bottomed out and was beginning to grow again. For the year, very modest growth returned with GDP rising by 0.3% (Figure 9). If the recovery momentum could be maintained, it was predicted at that time, that growth in the year 2000 would be around 4-5%. Importantly, exports began to revive, as exporters reaped the benefits of the heavily depreciated local currency (Figure 10 shows the trend in some other regional countries as well).

To help cushion the impact of the crisis on the poor, a multitude of social safety net programs were designed and immediately launched. These included providing subsidized rice for poor households, granting scholarships for schoolchildren (reaching 1.7 million pupils), providing free health care to poor families, and building rural infrastructure to create jobs. At the same time, rice production had returned to its previous level, supported by empowerment programs for the farmers, which included credits, and technical assistance channeled through local universities, NGO’s and cooperatives, as well as a return to more normal weather patterns.

The reconstruction of the economy was carried out by the introduction of a number of new laws and regulations and the establishment of needed institutions. For instance, the Habibie government introduced a new bankruptcy law that provides certainty for creditors and debtors and also established a mechanism of corporate debt settlement through the Jakarta Initiative Task Force. Other reform actions included the closing or taking over of ailing banks and banks that had violated banking regulations, establishing an independent Central Bank (Bank Indonesia), setting out rules to ensure fair competition and outlaw monopoly and other harmful business practices, and working with the private sector to develop standards for good corporate governance.

While pursuing these economic reforms, the Habibie government also initiated political reforms to lay the foundation for democracy and settle politically sensitive issues in the international forum, such as the East Timor issue. A general election was held in June l999, which was the first multi-party democratic election in 45 years. The general election was followed by the presidential election by the People’s Consultative Assembly, the first democratic presidential election since the country declared its independence in 1945. Steps were taken to ensure the respect of human rights and the rule of law. The police was separated from the military and the military was to be put under civilian control. Control of the press was abolished. Freedom of association and expression were assured. Labor unions were no longer restricted.

What caused the crisis?
Many studies have been done on the Asian financial crisis. Although the general characteristics of the crisis were similar in the various crisis countries, the depth and duration of the economic crisis in Indonesia were arguably unique (the only potentially comparable situation being Russia). In this section we examine briefly why the crisis has been so severe in Indonesia and why the recovery has been so slow.

In retrospect we now know that Indonesia’s crisis was largely unforeseen. Indeed, Furman and Stiglitz (1998) find that it was the least predictable from among a sample of 34 troubled countries. When Thailand was showing the first signs of crisis, it was generally believed that Indonesia would not suffer the same fate. Indonesia’s economic fundamentals were believed to be strong enough to withstand the external shock of Thailand’s collapse.

Although there were already some indications of difficulties in the banking sector, especially related to loans in the property sector, the mood was that of confidence. There were some justifications for this confidence. The current account deficit was the lowest among the five Asian countries affected by the crisis. Exports in 1996, although down from the 1995 level, were the second highest in the region. The budget had been in surplus for several years. Credit growth had been modest compared with most other high growth countries in the region. Foreign liabilities of commercial banks were essentially lower than those in other affected countries, and the stock market continued to be strong through early 1997 as an indication of a buoyant mood at that time. Up until September 1997, the government was still contemplating and engaging in negotiation with the Russians to buy a squadron of Russian-made fighters in a counter-trade scheme. As the Minister of Planning at that time, I was involved in the negotiation with the Russians. The plan was of course abandoned, when it had become apparent that the situation was more serious than many people, even those among the economic ministers, had thought.

Indonesia did suffer from the crisis and suffered the most. But why? I believe that there are four factors that can help explain the Indonesian situation. First, Indonesia’s large stock of short-term private external debt created the setting for instability. A contributing factor to the complacency lay in the ignorance even among the economic ministries and probably within the banking community of the magnitude and terms of the debt of the private sector. The government had always been extra careful about the public debt, making all efforts to contain it within a manageable range, but it had no mechanism to monitor the debt incurred by the private sector. Only later as the crisis was progressing was it realized how serious the private sector debt problem was. Between 1992 and July l997, 85% of the increase in Indonesia’s external debt was due to private borrowing (World Bank l998). This is similar to the phenomenon of other Asian countries that were struck by the crisis. In many ways, the country was a victim of its own success. Foreign creditors were eager to lend money to companies in a country which had low inflation, a budget surplus, an abundant and relatively welleducated labor force, good infrastructure, and an open trading system. Attracted by these ‘dynamic economies’, net capital inflows (long term debt, foreign direct investment, and equity purchases) to the Asia Pacific region increased from $25 billion in 1990 to over $110 billion 1996 (Greenspan, 1997).

Unfortunately much of the capital inflow did not find its way into productive agricultural or industrial sectors. Instead it gravitated towards the stock market, consumer finance and, particularly in Indonesia and Thailand, to real estate. These sectors boomed, while the real appreciation of the exchange rates, caused in part by the capital inflows, led to a slowdown in exports, the mainstays of the national economies. Many of the loans were also made on the basis of political connections rather than economic viability and on the perception that the government would bear the cost of failure. Financial institutions were making loans on the basis of already inflated assets in a circular process that led to further appreciation (Kelly and Olds, 1999). This was an outcome of a system often referred to as ‘crony capitalism’. The moral hazard and asset inflation was, as described by Krugman (1998), a strategy of ‘heads I win, tails somebody else loses’.

While this ‘virtuous’ circle continued to inflate, financial institutions were borrowing in US dollars and lending in local currency (Radelet and Sachs, 1998). To make matters worse, the average maturity of the credit to the private sector was declining. At the time of the crisis the average maturity of private sector debt was 18 months, yet by December 1997, $20.7 billion had to be paid in a year or less (World Bank, 1998).

Second, and related to the above, the flaws in Indonesia’s banking system ensured that problems with external corporate debt would become a domestic banking problem. When the banking system was liberalized in the mid-1980s, the supervisory and monitoring mechanism was relatively ineffective and could not keep pace with the rapid growth of the banking sector. Worse yet, banking regulations were inadequately enforced, and this was particularly true for rules covering intra-group lending, loan concentration and the application of creditworthiness criteria. At the same time, numerous banks were seriously undercapitalized. All of this meant that when the rupiah began to depreciate, banks were poorly positioned to absorb the resulting further deterioration of their balance sheets.

Indeed, Greenspan (l998, as quoted by Kelly and Olds, 1999) identified the roots of the Asian financial crisis as lying in economic mismanagement where market signals had not been allowed to cause adjustments until the bubble burst. Thus, when global financial managers detected disparity between exchange rates and global competitiveness, institutional investors and speculators began to move the capital out.

Then the ‘virtuous circle’ was broken and a financial contagion spread across the region. The situation was exacerbated by the domestic buying of dollars, some of which was used in a belated effort to hedge foreign currency exposure and also because of fear of domestic political instability and social unrest.

Third, as political change became more likely, issues of governance created problems for the economy. Hill (1999) wrote that the prevailing intricate web of vested interests prevented or frustrated the capacity of governments to act decisively in a crisis. Long before the crisis, foreign investors and businessmen doing business in Indonesia complained about a lack of transparency, certainty and legal protection. This was often referred to as the hidden cost of doing business in Indonesia. None of these perceptions worked seriously against Indonesia during the economic boom. However, once the crisis hit, governance weaknesses limited the government’s ability to manage the crisis. These issues also limited the institutional capacity to respond quickly, fairly and effectively.

This eventually led to a crisis of confidence, which has been the most damaging of all of Indonesia’s woes because it continues to delay the return of capital flows that are badly needed.

Fourth, the evolving political situation was worsened by the crisis and in turn heightened the magnitude of the crisis. This factor has been the most difficult to resolve. The failure to re-establish social and political stability has made it difficult for the economy to gain the momentum needed for a sustainable recovery.

While the large bank and corporate debts pose real problems for the economy, the last two factors are seen as the main reasons why Indonesia’s economic recovery has been so slow. It is difficult for the economy to recover without the return of market confidence and market confidence will not return without political stability and a credible government.

The role of the IMF
Any discourse on the Asian economic crisis would be incomplete without looking at the role of the international community, primarily represented by the IMF. The importance of the IMF was made clear to me when at the end of March 1998, on the eve of my appointment as the Coordinating Minister for the Economy in the last Soeharto cabinet, I received a telephone call from the then-US Secretary of Treasury Robert Rubin.

He told me that the American government was concerned about the deteriorating situation in Indonesia and wished to help. But he said that Indonesia would first have to restore its relations with the IMF, as the American government could only help Indonesia through the IMF. I received the same message from the Japanese and German governments. These three countries are Indonesia’s major donors. At that time, the relationship between Indonesia and the IMF had come to a virtual standstill. The Indonesian government perceived the IMF, with its conditionality for assistance, as overly interfering in the domestic affairs of the country. In turn, the Fund regarded Indonesia as reneging on its commitments.

With the benefit of hindsight, several lessons can be drawn from the involvement of the Fund in helping countries overcome their financial crises. There are ample reasons to believe that the IMF initially actually mishandled the crisis, prescribing the right medicine for the wrong illness. The Indonesian government’s decision to close 16 small banks in November 1997 was greeted with much jubilation, and was seen as a victory for reform. As a number of these banks had belonged to the President’s family, this decision showed that the Indonesia government was serious about tackling the problems.

However, the closing of these banks was done without sufficient preparation, and instead of creating confidence, created precisely the opposite atmosphere. With the deposit guarantee not yet in place (it would not be in place for another three months), and rumors that more banks would be closed, the financial market was thick with uncertainty, creating additional pressure on the currency. Some observers have speculated that a number of important businessmen, seeing that the President could not even protect his own family’s business interests, felt that perhaps he could not protect their own position either. In this view, what was to have been a move to show that the government was serious about rooting out nepotism, came to be seen as a sign of weakness, not strength.

This aggravated the loss of confidence and triggered more capital flight. The fact that one of the banks was later resurrected, albeit under a different name, only added more confusion and caused the government and the economic team to lose their already-thin credibility.

The IMF’s preoccupation with structural reform in the midst of a crisis was also questioned. In the first and second MOU (Memorandum of Understanding) considerable attention was paid to structural adjustment programs, but little or insufficient attention to substantial and concrete measures on how to deal with the two main causes of the crisis, i.e. the failure of the banking system and corporate debt. Initially the Fund even insisted on tight fiscal and monetary policies, requiring a budgetary surplus at the same time that high and rising interest rates served to choke off investment and consumer demand.

Eventually the fiscal requirement was eased, and the IMF subsequently shifted its stance to one of strongly encouraging a fiscal deficit to stimulate the economy.

One major flaw in the IMF formula was its insistence on raising fuel prices, reducing and eventually eliminating fuel subsidies. It was generally recognized that fuel subsidy was an issue that needed to be addressed. Indeed the economic ministers had argued many times for changing the oil price mechanism, noting in particular that the kerosene subsidy that was intended to help the poor was an ineffective redistributive tool.

However, the timing of such a change has to be right. Raising fuel prices during an economic crisis when there is increased unemployment and incomes are reduced in real value would be unfair to the people and would have very serious social and political implications. Yet the Fund remained adamant in its insistence that immediate actions be taken to reduce the fuel subsidy. In negotiations with the Fund in April 1998, I argued that the fuel price hike should be postponed until the right moment. The Fund agreed to a postponement only until June that year. However, President Soeharto, just before leaving for Cairo in early May 1998, decided to raise fuel prices immediately. His advisors, including myself and the Minister of Mines and Energy, warned him that doing so would be a serious mistake. President Soeharto felt that if fuel prices had to be raised, it might as well be done right away. The timing backfired. In the face of student protests, the government had to retract its decision to raise the fuel prices, further indicating a weakening government unable to defend its own policy.

The IMF has also been suspected of acting in the political interests of the major donor countries rather than acting solely in the interest of its client state - Indonesia. For example, when the situation in East Timor began worsening, the IMF suspended its negotiations with the Indonesian government.

Having said all that, it is unfair to only blame the IMF without giving the Fund its due credit. Indeed, in the later stages of the economic recovery efforts, the Indonesian government and the Fund developed effective working relations, enhanced by open dialogues. As a result, the reform agenda and its implementation were not regarded merely as the product of an IMF program, but were also the product of the Indonesian government’s program, thereby establishing the question of ownership of the reform packages. Whether or not one likes the IMF, and whether or not one agrees with the IMF prescription for recovery, support from the Fund was taken as an indication of the support of the international community. The market watches very carefully a country’s relations with the Fund, how the country’s economic policies are perceived by the Fund, and whether the country is adhering to or sliding back from the agenda that was committed to when it came into an agreement with the Fund.

Globalization and the crisis
We now turn to the question of whether globalization was to blame for what happened in Indonesia. Some might argue that had Indonesia not gone so far in liberalizing its economy, had it retained some basic elements of control such as limits on capital account transactions, the outcome of the crisis would have been different. Some observers point out that those large countries that had maintained firm control over their economies, like China and India, were spared the fury of financial crisis. Only countries with open economies fell prey to the financial predators, and became victims of crisis, countries like Indonesia, Korea, Thailand, Brazil, Russia and even Hong Kong. Malaysia re-imposed controls before it was too late.

Analysts, such as Kelly and Olds 1999), for instance, suggest that the Asian financial crisis has fostered a heightened sense that globalization implies a loss of ability to effectively regulate national economies and a diminished influence of societies over their own destinies. They maintain that the roots of the crisis can be viewed not as a reflection of domestic regulatory imperfections, but as a consequence of the level of globalization to which Asian economies have exposed themselves. They cite Bello (1997), who suggests that the exposure of Asian economies to global capital flows inevitably left them vulnerable to the vagaries of the international financial system.

Others argue that had Indonesia and the other ‘successful’ East Asian economies not deregulated and liberalized their economies, they would not have achieved such a phenomenal progress both in economic as well social terms in the decade before the crisis. The argument is then that the benefits from globalization over the past decade far exceed the harm caused by the financial crisis. The export-led growth in Indonesia, Thailand, and other newly industrializing countries, led to large increases in wage employment not possible without the capital and technology inflows that accompanied globalization. It should also be noted that new benefits of globalization come from technological change spurred by information technology. A very good example of this
can be found in India where much ‘back office’ work (e.g., data processing) is conducted on the Internet for large Western firms. This has brought higher value jobs to the economy, which would not have been possible without globalization.

The two arguments, representing differing schools of thought, continue to be fiercely debated. As Kelly and Olds (1999) describe it, contradictory tendencies are apparent in popular representations of globalization. It has been ‘the root’ of economic triumph as well as economic crisis; it has been resisted as an insidious process of undermining ‘Asian values’, but courted as a source of social change that produces cosmopolitan citizens who are adaptable to new ideas; and finally, it has been heralded as the end of the nation-state, and yet assiduously promoted by many states within the Asia Pacific region.

My own view is that globalization should be welcomed, particularly by emerging market countries. It offers an opportunity to break down the historic advantages enjoyed by the ‘rich’ countries. For example, the abolition of capital controls in the rich countries means that citizens and corporations of the rich countries can now invest in emerging market economies. Even more important, trade liberalization means that emerging market countries’ advantages in the factors of production (abundant land and labor principally) can be exploited. While there is much to be lost by emerging markets when globalization goes bad, there is also much to be gained when globalization is managed properly.

There is little doubt that Indonesia benefited from its increasing integration into the global economy. It is important to recall that when Indonesia began the process of transforming itself into a modern economic state, the accepted policy paradigm was based on the development of import substituting industrialization. Indonesia came to an early recognition that developing industries that insulated themselves from international trade suffered from slow growth, slow employment creation, and high-cost of production.

It is my belief that Indonesia is better off for having liberalized even with the crisis than it would have been had it not followed the path that it chose in the 1980s. Not surprisingly the financial crisis raised questions in the region, and indeed globally, about the value of further liberalization of trade in goods and services. The challenge, in the backdrop of a potential backlash against globalization, is how to seek a means of ensuring that the emerging economies can continue to reap the benefits of globalization without exposing themselves to sudden sharp ‘reversals of fortune’. I would point out that Indonesia’s present problems were not caused by policy decisions taken during the last decade on the liberalization of the economy, but because policies were not changed in response to increasing globalization. Hence the question arises of how a country can best manage globalization and the risk of sudden crises (and not to retreat from it). I will address this question from the Indonesian perspective with the hope that the lessons from Indonesia may be useful elsewhere.

What needs to be done
In terms of domestic policy, the lessons of the crisis for Indonesia are reasonably clear, even if the steps that the lessons suggest must be taken to promote recovery are difficult and will take time to implement. Chief among the actions that we must take is an effort to reform governance, including and especially the legal system. Laws and regulations must be strictly, fairly, transparently and even-handedly enforced. Achieving this will require political will, improved legal infrastructure, and social control through democratic institutions. This is an agenda that should be given the highest priority.

It is possible, as Indonesia has shown, to reap the benefits from globalization and create a modern economic state. By increasing access to foreign private capital, and the technology and entrepreneurial talents that often accompany such flows, Indonesia created a modern industrial sector and improved its transportation and communications systems. In many ways Indonesia took on the trapping of a modern economic state, producing a wide range of consumer products and even machinery, creating employment for an increasingly urbanized labor force.

But the political developments failed to keep pace with the modernization of the economy. As a result, the very institutions needed to support a market-based modern economy failed to evolve. Every society confronts these tensions. But societies with more vibrant political institutions, with more transparent economic and legal rules, and with greater opportunities for dissenting voices to be heard, are more likely to achieve a better balance between private wealth accumulation and the protection of the public welfare.

We have learned a clear lesson that liberalization carries with it a responsibility: to create or nurture the institutions that can effectively allocate resources to their most productive use. It is important to assure that funds will be channeled to productive uses, rather than lent to ventures whose return depends on political connections. This requires not only a well-regulated set of financial institutions but also the establishment of markets that allow entry to potential entrepreneurs and encourage exit for those who fail.

Unfortunately, in Indonesia, as in some other Asian economies, markets tend to operate to protect those who have already established themselves. Too often, our market structure restricts access to those fortunate enough to obtain access to credit, to licenses, or to land.

By doing so we deny access to those most willing to bear risks and we inevitably screen out the most entrepreneurial. By allowing companies that fail to continue to exist we tie up capital in inefficient enterprises and reduce our competitiveness. We need to create markets that encourage entrepreneurial behavior and risk-taking and that force those who fail to surrender their hold over scarce resources. Until we do, our industrial structure will be weak and easily buffeted by the next financial crisis.

In the longer run, and in a wider context, there is a real need for better and more current information on private capital flows. After all, it is the prevalence of private capital flows in the 1990s that exposed emerging economies to the excessive risks that resulted in the current financial crisis. I hope that from this crisis we at least reap the benefit of a new information source that allows private capital flows to continue unhampered, but that will allow us to correctly assess and deal with the associated risks.

Furthermore, not only do we need better data on such capital flows, we need to have a better understanding of the risks associated with them. The development of ever more esoteric financial instruments, including derivatives, makes it difficult to trace flows and often makes it impossible for governments and others to understand the economy’s exposure to risk. What is required here is not only more information on the volume of private capital flows, but also on their structure and risk. Central Banks can only monitor their exposure to foreign exchange risks if they have a true assessment of the types of instruments used to access capital, and of their associated risks.

Individual countries can do much more to collect such information. However, only when all countries collect such information on a consistent basis, and make the information accessible, will we have a clearer picture of the potential damage that such flows can do. International financial institutions such as the International Monetary Funds (IMF) should play a leading role in this initiative. It is worth noting that when the Latin American debt crisis of the 1980s arose, the world lacked a true global picture of sovereign debt exposure. In response to this crisis the World Bank developed its debt database, which is now recognized as the most comprehensive and reliable statistics on sovereign debt. The possibility of extending this database to other types of financial assets should be considered.

Finally, it is clear that the operations of the international financial institutions must be improved. Much has been said about the failure of the IMF to correctly assess the depth of the crisis. Some have even argued that the Fund’s policy prescriptions were counterproductive. My concern here is not with the adequacy of the multilateral organizations in rescuing economies once the crisis has hit, but in strengthening their ability to ensure that the crises do not occur, or to withstand external shocks that may visit them, in the future.

Conclusion
It is always true that in the aftermath of every crisis there is a certain amount of soul searching in an effort to build a better system so that the crisis will not happen again. Obviously one should look hard at the core causes of the Asian financial crisis, and in particular the severity of its impact on the Indonesian economy. However, we should be under no illusion: no amount of restructuring of domestic institutions, no new ‘financial architecture’, and no new restrictions on trade or capital flows will prevent the next crisis.

Economic expansions have led to a period of contraction ever since modern market economies emerged. There is little reason to believe that we can now design an international or domestic financial system that will eliminate future risks of economic collapse. We can, however, draw lessons from the recent experience, and especially the experience of Indonesia, to ensure that the next crisis, when it comes, will not be as severe and as destructive as was the 1997 crisis. I believe there are at least three lessons that we can learn from the recent experience. Briefly they are:

First, the Asian financial crisis was a capital market crisis. It was not a crisis of market economy overall, nor was it a crisis caused by the global integration of our economies. Rather, the financial systems of the affected countries were weak and poorly supervised. A well-supervised financial system would have sharply reduced the risks to which our financial institutions were exposed, and would have prevented banks from feeding an excessive investment boom. Negligence or lack of financial regulations, supervision, and transparency explains why the financial structures were so fragile and why the financial crisis was so severe.

Second, the crisis was not caused by efforts to liberalize the economy or to link domestic activities to global product and capital markets. Let me be emphatic on this point: a more open domestic market does not necessarily pose a handicap for developing countries. On the contrary, open markets are a source of competitive strength, efficiency, and productivity gains. They are the engines for economic growth.

Third, development of a modern economic state must occur together with the development of a modern political state. We can define a modern political state as one where different voices are heard, where the rule of law prevails, and where constraints are in place to ensure that private actions are undertaken not only for private gains but also for the common good. Obviously investors take actions to benefit themselves – they would be negligent if they did otherwise – but market regulations should ensure that there is a reasonably balanced correspondence between private gains and public welfare.

These then are the conclusions one can draw from the review of the economic crisis that befell Indonesia in particular. It has the resources – financial, natural and most importantly human to overcome the crisis. Unless it deals with the issues identified here, however, there is no guarantee that a future crisis will not again devastate the economy. Creating sound and well supervised financial institutions, while maintaining links to the international trading and financial
community, will allow the country to grow rapidly again while providing some guarantee that its institutions will mitigate rather than amplify the impact of any future crisis.

References:
Originally given for a lecture at the FASID/GSAPS/WIAPS Joint ADMP, Waseda University, October 26, 2000
Buehrer, T.S (2000), Monthly Report for August, Jakarta: Partnership for Economic Growth, Bappenas Office, September
Bello, W. (1997a), ‘Addicted to capital: the ten year high and present –day withdrawal trauma of southeast Asia’s economies’, November.
http://focusweb.org/focus/library/addicted_to_capital.htm)
Bello, W. (1997b), ‘The end of Asian Miracle’,
http://www.stern.nyu.edu~nroubeni/asia/miracle.pdf.
Furman, J. and Stiglitz, J. (1998), ‘Economic Crisis: Evidence and Insight from East Asia’, prepared for the banking Panel on Economic Activity, Washington D.C.: World Bank, November
Greenspan, A. (1997), ‘Testimony of Chairman Alan Greenspan before the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives’, 13 November 1997, (http://www.bog.frb.fed.us/boarddocs/testimony/19971113.htm)
HIID (1997), Quarterly Economic Report May 1997; First Quarter 1997, Jakarta, May
Hill, H. (1999), The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
Kenward, L.R. (1999), Assessing Vulnerability to Financial Crisis: Evidence from Indonesia, Victoria, December
OECD Center for Co-operation with Non-Members (1999), Structural Aspect of the Easy Asian Crisis, Paris
Olds, K., Dicken, P.F., Kelly, L.K and Yeung, H.W (1999), Globalization and the Asia Pacific: Contested Territories, London: Routledge
PREM Economic Policy Group and Development Economics Group (2000), ‘Assessing Globalization’, Briefing Papers, Washington D.C: World Bank, April
Radelet, S. and Sachs, J. (1998), ‘The onset of the East Asian financial crisis’, 30 March,
(http://www.hiid.harvard.edu/pub/other/asiacrisis.html), accessed 18 May 1998, in Olds,
K., Dicken, P., Kelly, P.F., Kong, L. and Yeung, H.W (eds), Globalization and the Asia-
Pacific: Contested Territories, London: Routledge
Rodrik, D. (1997), Has Globalization Gone Too Far, Washington D.C.: Institute for International Economics, March
Stern, J.J (2000), Liberalization and Growth Before 1997, Cambridge: NEBR Seminar, September
Woo, W.T, Sachs, J.D and Schwab, K. (2000), The Asian Financial Crisis: Lessons for a Resilient Asia, Cambridge: MIT, February
World Bank (1997), ‘Indonesia: Sustaining High Growth with Equity’, Project on Exchange Rate Crisis in Emerging Market Countries: Indonesia, Cambridge: NEBR, May
World Bank (1998), ‘Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Update July 16, 1998’, Project on Exchange Rate Crisis in Emerging Market Countries: Indonesia, Cambridge: NEBR, September
World Bank (2000), ‘Global Economic Prospect: Beyond Financial Crisis 1998/1999’,
August,

Daftar UMR Indonesia 2010

2010-09-02T00:41:00.014+07:00

Berikut adalah salinan daftar Upah Minimum Regional/Propinsi (UMR/P) Indonesia tahun 2010 yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah:

1. NANGROE ACEH DARUSSALAM 1.300.000 (2010)
2. SUMATERA UTARA 965.000 (2010)
3. SUMATERA BARAT Barat 700.000
4. RIAU 800.000
5. KEPULAUAN RIAU 833.000
6. JAMBI 900.000 (2010)
7. SUMATERA SELATAN 743.000
8. BANGKA BELITUNG 813.000
9. BENGKULU 683.528
10. LAMPUNG 678.900

11. JAWA BARAT 568.195

Kabupaten BOGOR 873.231
Kota DEPOK 962.500
PURWAKARTA 763.000
Kota BEKASI 994.000

+ Upah Minimum Kelompok I 1.020.000
+ Upah Minimum Kelompok II 1.013.000

Kabupaten BEKASI 980.590

+ Upah Minimum Kelompok I 1.020.000
+ Upah Minimum Kelompok II 1.019.000

Kabupaten SUMEDANG (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 886.000
Kabupaten SUMEDANG (Selain 4 wilayah tsb di atas) 700.000

Kabupaten KARAWANG 912.225

+ Upah Minimum Kelompok I 924.619
+ Upah Minimum Kelompok II 970.000
+ Upah Minimum Kelompok III 1.013.583

Kota BANDUNG 939.000
Kabupaten BANDUNG 895.980

12. DKI JAKARTA 972.605
13. BANTEN 537.000

Kabupaten TANGERANG 953.850
Kota CILEGON 978.400

14. JAWA TENGAH 547.000
15. DIY - YOGYAKARTA 586.000
16. JAWA TIMUR

Kota Surabaya 805.500
Kabupaten Sidoarjo 802.000

17. BALI

Kabupaten BADUNG 605.000
Kota DENPASAR 800.000
Kabupaten GIANYAR 760.000
Kabupaten JEMBRANA 737.500
Kabupaten KARANGASEM 712.320
Kabupaten KLUNGKUNG 686.000
Kabupaten BANGLI 685.000
Kabupaten TABANAN 685.000
Kabupaten BULELENG 685.000

18. NTB 730.000
19. NTT 650.000
20. KALIMANTAN BARAT 645.000
21. KALIMANTAN SELATAN 1.024.500 (2010)
22. KALIMANTAN TENGAH 765.868
23. KALIMANTAN TIMUR 1.002.000 (2010)
24. MALUKU 840.000
25. MALUKU UTARA (Masih Dalam Pembahasan)
26. GORONTALO 710.000 (2010)
27. SULAWESI UTARA 1.000.000 (2010)
28. SULAWSI TENGGARA 860.000 (2010)
29. SULAWESI TENGAH 777.500(2010)
30. SULAWESI SELATAN 1.000.000 (2010)
31. SULAWESI BARAT 944.500 (2010)
32. PAPUA BARAT 1.210.000 (2010)
33. PAPUA 1.105.500

[..]

Hindari Kopi Saat Mabuk

2010-08-30T14:15:00.000+07:00

Jika kita sedang mabuk dan disuguhi pemandangan seperti ini, maka sembari bertumpu di sisi meja bar - karena mengangkat kepala sendiri saja rasanya sudah sangat berat - apalagi berdiri dengan mengandalkan kedua belah kaki yang lemas dan kepala cenut-cenut, kira-kira seperti inilah yang akan kita lihat. Saya sendiri tidak yakin pada pandangan saya, yang mana sebetulnya yang fatamorgana, imej dalam gelas atau yang di belakangnya sana?

JAUHILAH KOPI SAAT MABUK
Menikmati suasana dugem melepas stres kadang membuat orang minum hingga mabuk. Satu hal yang pasti sebaiknya hindari kopi karena kombinasi kopi dan alkohol akan membuat orang mabuk menjadi sangat sulit untuk sadar.

Ilmuwan di Amerika Serikat menuturkan bahwa kopi tidak bisa membuat seseorang menjadi tenang. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Temple University di Philadelphia menunjukkan minuman yang berkafein membuat seseorang menjadi lebih waspada atau terjaga. "Mitos yang berkembang bahwa kopi bisa menenangkan sama sekali tidak benar, karena konsumsi kafein dan alkohol akan memberikan efek yang buruk dan bisa menimbulkan malapetaka," ujar ketua penelitian Thomas Gould, seperti dikutip dari Dailymail. Orang yang merasa lelah dan mabuk setelah mengonsumsi alkohol cenderung lebih bisa mengakui bahwa dirinya mabuk. Sementara kombinasi antara kafein dan alkohol bisa mengarah pada risiko serius bagi orang tersebut.

Berdasarkan penelitian didapatkan kafein gagal dalam mengembalikan efek negatif dari alkohol. Memang seseorang yang mengonsumsi kafein dapat membuat orang tersebut menjadi lebih tenang, tapi jika dikonsumsi saat mabuk bukan ketenangan yang didapat melainkan risiko berbahaya. Beberapa orang memag percaya bahwa kopi bisa menenangkan orang yang sedang mabuk, tapi sebaiknya mitos ini dihilangkan.

"Semua bukti penelitian justru mengarah ke risiko serius yang bisa ditimbulkan dari kombinasi kafein dan alkohol," ujar Dr Gould. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal Behavioural Neuroscience. Minuman yang bisa menghindari rasa sakit di kepala saat atau setelah mabuk adalah air putih yang telah dicampur dengan madu. Kombinasi minuman ini bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang. Jika Anda memang benar-benar ingin menikmati suasana atau melepaskan stres, sebaiknya kontrol diri agar tidak mabuk. Karena banyak kerugian yang bisa ditimbulkan dari mabuk, seperti terganggunya keseimbangan tubuh, menurunkan sistem kekebalan dan berisiko tinggi terjadinya kecelakaan.

Perlu berfikir Berapa Kali Untuk Membeli Mobil Dengan Cara Kredit?

2010-08-30T10:10:00.016+07:00

Kalau saya tidak salah kutip dari suatu tulisan di majalah bisnis terkemuka di tanah air, sekitar 75% masyarakat Indonesia membeli mobil dengan cara kredit. Baik melalui bank atau pun lembaga pembiayaan (leasing) lainnya. Tentu saja ini merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan bagi pihak pembiayaan/bank di satu sisi dan bagi konsumen/pembeli dengan membeli mobil (terutama mobil baru) dengan cara kredit mereka dengan hanya menyiapkan sekitar 10%-30% uang muka sudah dapat memiliki sebuah mobil. Tetapi sadarkah kita bahwa di balik mudahnya memiliki sebuah mobil dengan cara kredit tersebut, ternyata kita harus membayar cost yang teramat mahal. Saya akan beberkan di bawah ini perhitungan dan penjelasannya secara lengkap.

Pemahaman Konsumen yang Tidak Lengkap Perhatikanlah, selama ini apabila kita ingin membeli mobil dengan cara kredit, pertimbangan dan persiapan utama kita adalah hanya pada kemampuan untuk membayar cicilan tiap bulannya. Padahal kita juga harus mempertimbangan banyak komponen biaya lainnya yang muncul dan harus kita bayar selama kepemilikan mobil tersebut dalam masa kredit, dan sayangnya ini lah yang paling banyak kita lupakan.

Baiklah sekarang saya akan bahas tentang bagaimana contoh simulasi sebuah konsumen yang membeli sebuah mobil dengan cara kredit di bawah ini yang kami ambil dari situs www.oto.co.id tanggal 18 September 2007:

Mobil: Toyota New Avanza 1500 cc
Harga Tunai: Rp. 131.300.000,-
Uang Muka: Rp. 32.825.000,- (25% dari harga tunai)
Asuransi: Rp. 10.635.300,- (All risk 8,10%)
Cicilan: Rp. 3.787.500,-
Bunga : 12,82%% per tahun
Jangka waktu: 36 bulan
Administrasi: Rp. 475.000,-
Total Pembayaran Pertama: Rp. 47.772.800,- (36,39% dari harga tunai)

Mari kita lihat proses pelunasan yang wajib dibayar oleh konsumen tersebut selama tiga tahun seperti yang kami tunjukkan pada tabel di file simulasi-mobil.pdf:

Hasil rekapitulasi:

Total Cicilan: Rp. 136.350.000
Total Biaya Bensin: Rp. 36.000.000
Total Biaya Pajak: Rp. 4.500.000
Total Biaya Pemeliharaan: Rp. 8.400.000
Total Seluruh Biaya Selama Masa Kredit 3 tahun : Rp. 227.360.300,-

Wow!, lihatlah bila masa kredit kita selesai maka kurang lebih total biaya yang harus kita keluarkan untuk mobil tersebut menjadi sangat besar!

Ingat lho, uang segitu itu adalah uang hilang alias hangus. Perhatikan juga, biaya-biaya semacam pembelian bensin, pajak dan pemeliharaan kendaraan selama tiga tahun tersebut kebanyakan kurang menjadi perhatian kita ketika ingin kredit mobil. Padahal harus kita ingat juga bahwa mobil adalah benda yang akan mengalami penyusutan harga (deprisiasi) dari tahun ke tahun. Bila kita asumsikan penyusutan mobil tersebut kira-kira 8% (delapan persen) per tahun, maka setelah selesai masa kredit harga mobil baru kita tersebut akan menjadi: Rp. 131.300.000 x 8% x 3 = Rp. 31.512.000.

Berarti, dalam waktu tiga tahun harga mobil kita menyusut sebesar angka tersebut. Sehingga mobil tersebut kini hanya bernilai Rp. 99.788.000. Coba bandingkan dengan total uang yang Anda bayarkan selama 3 tahun tersebut dengan kondisi nilai mobil kita kini! Sungguh sangat menyesakkan dada!

Bagaimana Kalau Diinvestasikan? Sekarang misalnya dengan uang hangus sebesar Rp. 227.360.300 tersebut, bila kita tumbuhkembangkan misalnya ke salah satu instrumen investasi yang memiliki hasil returnflat), dan kita endapkan selama 15 tahun. Berapa uang yang akan kita miliki kelak? Perhatikan tabel di file yang telah Anda download tadi. (bagi/imbal hasil) sebesar 10% per tahun.

Wow, lihatlah uang yang Anda simpan selama 15 tahun sekarang sudah mencapai hampir 1 Miliar rupiah… Nah sekarang tinggal Anda pilih, mau tetap ngotot beli mobil baru dengan cara kredit tapi dengan konsekuensi “menghanguskan” uang sebanyak itu? Atau dengan cerdas, tetap mengeluarkan uang sebanyak itu tetapi bukan untuk membeli mobil, melainkan dikembangbiakka dalam bentuk investasi seperti perhitungan di atas.

Solusi dan Kesimpulan Memang mungkin ada yang sinis terhadap hitung-hitungan saya di atas, misalnya: “… kok kita jadi pelit banget ya sama uang, bukannya itu berarti kita jadi budak uang…?” atau juga misalnya “… selama 3 tahun itu kan kita bisa lancar menjalani segala urusan misalnya bisnis dll, sehingga bisa dapat uang banyak, jadi gak seberapalah uang yang dikeluarkan selama tiga tahun tersebut…“

Untuk komentar pertama bukannya kita pelit/jadi budak uang, tetapi bagaimana kita bisa bijaksana dalam memperlakukan uang tersebut. Apalagi di masa depan, kebutuhan akan uang tentu akan bertambah banyak misalnya pendidikan anak, dan pensiun. Untuk komentar kedua di satu sisi ada benarnya juga, tetapi tolong jujurlah dengan hati nurani kita, apa harus dengan membeli mobil baru dengan cara kredit untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan bisnis Anda?

Menurut hemat saya, bila kita ingin membeli mobil dengan cerdas dan bijak adalah dengan membeli mobil second (dalam kondisi sangat ok) dan dibeli tunai. Dua kunci utama yaitu mobil bekas dan tunai, itu prinsipnya. Karena mobil bekas yang masih dalam keadaan bagus tidak kalah nyamannya bila kita membeli baru dan juga dengan fasilitas yang prima. Karena perlu kita ingat setiap mobil baru yang kita beli seketika keluar dari dealer, maka otomatis harganya/nilainya langsung turun. Dan mengapa harus dibayar tunai, karena tentu kita harus menghindari beban biaya yang harus kita tanggung (semisal bunga) yang harus kita bayar selama jangka waktu kredit tersebut.

Semoga dapat membantu menambah wawasan kita semua.

[Dari Family Accounting - Yogyakarta]

Sikap Terhadap Dampak Globalisasi

2010-08-19T19:43:00.003+07:00

1. DAMPAK GLOBALISASI

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Bagi kita yang harus dihadapi dari globalisasi adalah dampak negatifnya. Dampak negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yaitu sebagai berikut.

A. Bidang Ekonomi

Masuknya perusahaan multinasional yang menyisihkan pengusaha nasional.
Sektor ekonomi yang mendapatkan subsidi semakin ber kurang sehingga koperasi sulit berkembang dan teknologi mendorong penyingkiran tenaga kerja manusia.
Kompetisi kualitas produk dan harga men dorong turunnya daya saing industri nasional.

B. Bidang Politik

Lunturnya nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kerja sama.
Menguatnya nilai-nilai individual, oposisi, serta kekuatan massa dan modal.
Berkembangnya nilai politik Barat, seperti demonstrasi yang mengabaikan kepentingan umum.
Kekuatan politik global seringkali menjadi ancaman dalam pembuatan kebijakan negara.

C. Sosial dan Budaya

Berkembangnya budaya barat yang negatif melalui televisi dan internet.
Memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.
Berkurangnya kecintaan dan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan nasional.
Lahirnya gaya hidup individualistis (mementingkan diri sendiri), pragmatis (keuntungan diri), hedonis (kenikmatan), serta permisif (membolehkan hal yang dilarang), dan konsumtif.
Lunturnya kepedulian dan solidaritas sosial, seperti orang cenderung membiarkan tindakan kejahatan.

Pengaruh negatif dari globalisasi dapat juga kitarasakan terhadap lingkungan alam dan kesehatan. Globalisasi yang ditandai dengan industrialisasi akan menyebabkan gangguan bahkan kerusakan terhadap lingkungan. Misalnya, lapisan ozon sebagai pelindung Bumi dari sinar ultraviolet telah mengalami kebocoran dan kerusakan yang sangat luas. Hal ini disebabkan oleh industri yang membuang polutannya dengan bebas ke angkasa.

Kerusakan lingkungan jelas akan menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Misalnya, kejadian ledakan reaktor nuklir Chernobyl pada 1986 di Ukraina ternyata membawa dampak kesehatan yang luas terhadap masyarakat Ukraina dan juga dirasakan masyarakat Eropa. Bangsa Indonesia juga pernah diprotes oleh beberapa negara tetangga yang merasa dirugikan dengan kebakaran hutan dan pembakaran perkebunan yang asapnya sampai ke negara-negara lain. Kebakaran ini menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan transportasi bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.

2. SIKAP TERHADAP GLOBALISASI

Globalisasi adalah sesuatu yang telah terjadi saat ini. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menolak atau lari dari globalisasi tersebut. Apabila dikaji lebih mendalam, sebenarnya banyak nilai yang positif dalam globalisasi tersebut dan harus diaplikasikan. Misalnya, kehadiran perusahaan Jepang di Indonesia ternyata membawa nilai-nilai baik dari rakyat Jepang. Hal tersebut dikenal dengan budaya Kaizen.

Budaya Kaizen memandang bahwa cara hidup kita, baik dalam bekerja, kehidupan sosial, dan kehidupan rumah tangga perlu disempurnakan setiap saat. Hal ini mengandung arti bahwa kita harus selalu menyempurnakan hidup dan kehidupan kita. Gerakan Kaizen yang diterapkan masyarakat Jepang dikenal dengan gerakan 5-S, yaitu:

Seiri, artinya membereskan;
Seiton, artinya menata;
Seiso, artinya membersihkan;
Seiketsu, artinya membiasakan;
Shitsuke, artinya disiplin.

Ajaran “Kaizen” menyebabkan Jepang dapat menjadi bangsa yang unggul di dunia. Ajaran tersebut dapat diterapkan menjadi sesuatu yang positif jika dilak sanakan oleh masyarakat Indonesia. Keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Barat dan pengaruh negatif yang ditimbulkan globalisasi tidak perlu kita sikapi dengan perilaku yang berlebihan. Justru, nilai positif dari globalisasi, seperti ilmu penge tahuan dan teknologi, manajemen, pendidikan, cara kerja, pola pikir, dan tanggung jawab perlu kita serap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai positif globalisasi ini dapat kita serap dan kita jadikan sebagai instrumen dalam memacu keunggulan bangsa.

Nilai-nilai budaya bangsa yang harus tetap dipertahankan dalam era globalisasi, di antaranya beriman dan bertakwa, keseimbangan rasionalisme dan spirit ualisme, nilai kesucian per kawinan dan keluarga, tradisi, moral, serta energi keagaman yang penuh rahmat perlu dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah nilai-nilai tersebut dilaksanakan, maka kita sinergikan dengan nilai globalisasi, seperti penghematan, iptek, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, demokrasi, tepat waktu, pelayanan yang lebih baik, meng hilangkan nilai feodal, dan rasional.

Setelah nilai globalisasi terintegrasi (menyatu) dengan nilai dasar budaya bangsa maka kita sebagai bangsa yang berdaulat berkewajiban menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa, yakni dengan cara mendidik anak bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang dilandasi oleh nilainilai budaya bangsa dan memiliki kemampuan untuk ber kompetisi dalam dunia global. Sikap positif lain yang perlu dikembangkan untuk bisa berperan di era globalisasi adalah sebagai berikut:

Berkompetisi dalam kemajuan iptek;
Meningkatkan motif berprestasi;
Meningkatkan kualitas/mutu;
Selalu berorientasi ke masa depan.

Pancasila merupakan penyaring terhadap peng aruh globalisasi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap dan usaha untuk menghadapi pengaruh dari proses globalisasi, di antaranya sebagai berikut.

Selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyaring terhadap pengaruh globalisasi yang bersifat negatif.
Selalu meningkatkan penghayatan dan pengamalan kita terhadap Pancasila untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar dapat menilai mana yang dianggap baik dan benar terhadap pengaruh globa lisasi.
Selalu meningkatkan pendidikan dan keterampilan kita agar dapat menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain.
Selalu meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain.
Selalu mempertahankan dan melestarikan budaya lokal tradisional agar tidak digantikan oleh budaya bangsa asing.
Selalu meningkatkan kualitas produk hasil produksi dalam negeri sehingga dapat igunakan dan selalu dicintai oleh masyarakat dalam negeri. Selain itu, produk hasil produksi dapat bersaing dan dapat merebut pasar lokal serta internasional.
Selalu menumbuhkan sikap terbuka dan tanggap terhadap pembaruan sehingga mampu menilai pengaruh yang dinilai baik bagi pembangunan. Jadi sifat-sifat positif manusia modern sangat penting dikembang kan dalam era globalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi sebagai fenomena kontemporer mustahil akan meniadakan pluralisme kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya, dalam perwujudan yang esktrim, globalisasi justru akan menjadi pembangkit nasionalisme yang tumbuh karena kesadaran sebagai salah satu elemen budaya yang khas. Dalam hubungan ini akan berlaku hukum “serangan balik”, yaitu bahwa tarikan ke arah globalisasi yang ekstrim akan menimbulkan gerak balik ke arah berla wanan, berupa reaksi penentangan yang cenderung menggejala sebagai akibat dominasi pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal.

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya ber kelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini mengingat bahwa dunia ditandai oleh pluralitas budaya maka globalisasi sebagai proses juga meng gejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling memengaruhi antar budaya. Pertemuan antar budaya itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua arah yang berimbang, tetapi dapat juga sebagai proses dominasi budaya yang satu terhadap lainnya.

Sumber: Saputra, Lukman Surya, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan III: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme Untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Syanawiyah, Jakarta: Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 76- 83.

Secangkir Kopi Panas Di Hari Pertama Puasa?

2010-08-13T02:18:00.008+07:00

Selain sebagai sarana beribadah, puasa di bulan ramadhon menghadirkan kenangan sendiri bagi yang menjalaninya. Perjuangan untuk bertahan dari lapar dan haus dari pagi sampai sore menjadikan bulan puasa sangat khas dengan segala pernak-pernik yang mengiringinya. Mulai dari makanan yang disajikan, kebiasaan bangun pagi untuk makan sahur, dan segala kebersamaan yang terjalin bersama keluarga sebulan penuh itu.

Mungkin ada yang ingat suasana puasa ketika masih kanak-kanak. Saat itulah kenangan puasa yang paling mengesankan. Semua kegiatan dalam rangkaian ibadah puasa yang dilakukan sepanjang bulan puasa menjadi hal yang akan selalu dirindukan. Belum lagi suasana kemeriahan yang ada di sekitar kita. Pendek kata, di masa kecil dulu saat ramdhan adalah saat yang sangat ditunggu-tunggu.

Saya mulai menjalankan ibadah puasa sejak kelas 2 SD. Pada waktu itu sekolah libur selama sebulan penuh. Secara fisik mungkin tidak banyak aktifitas yang dilakukan, namun akibatnya hari berjalan menjadi sangat lama. Rentang waktu antara pagi dan saatnya buka puasa menjadi sangat lama. Ketika waktu telah menunjukkan jam 3 sore, maka bau masakan yang tercium dari dapur sangat menyiksa. Biasanya saya tak bosan-bosan untuk melongok ke dapur melihat masakan apa yang disiapkan ibu untuk berbuka puasa nanti. Saat seperti itu semua makanan terasa sangat menggiurkan. Buah pisang yang terpotong besar-besar sebagai campuran kolak menerbitkan air liur saya.

“Sudah, kalau memang nggak tahan lagi, buka puasa saja!” begitu selalu perkataan Ibu saya. Namun biasanya saya menolaknya, meski penolakan tadi lebih condong kepada rasa malu kepada teman-teman sebaya apabila mereka mengetahuinya.

Puasa pada masa kanak-kanak adalah puasa yang selalu terbayang makanan-makanan lezat, bau harum masakan dan dinginnya minuman yang mengembun pada gelasnya. Tidak seperti jaman sekarang, di mana sarana permainan sebagai perintang waktu banyak tersedia seperti PS (Play Station) misalnya, pada saat itu pilihan untuk sarana permainan sangatlah minim. Kalau pun ada maka permainan yang dilakukan adalah permainan fisik yang menguras tenaga. Akibatnya, keringat bercucuran dan rasa haus pun makin menjadi. Akhirnya mandi adalah pilihan pertama yang dilakukan. Bergayung-gayung air diguyurkan seolah enggan berhenti. Padahal mungkin saja pada saat itu - boleh jadi, seteguk dua teguk air masuk ke tubuh kita melalui mulut.

Kerinduan puasa pada masa kanak-kanak adalah kerinduan akan suasana di bulan ramadhan. Suasana kebersamaan, suasana religius dan yang tidak dilupakan adalah beragam makanan pada bulan puasa dan lebaran. Puasa yang cair tanpa mesti dibebani tujuan untuk apa sebenarnya puasa yang bukan hanya sekedar menahan perut lapar dan haus. Maka puasa kanak-kanak adalah puasa sekedar latihan dan partisipasi. Tak heran, meskipun sedang berpuasa sekalipun masih saja suka bertengkar dengan teman sepermain.

Setelah dewasa, entah apa yang kita rindukan dengan datangnya bulan puasa. Sekedar rindu akan suasananya ataukah rindu kepada makna dan hikmah di dalamnya. Satu bulan ini memang sangat lain dari bulan-bulan lainnya. Bulan suci yang penuh limpahan berkah dan pahala. Satu bulan ini pula kita berusaha berperilaku sebaik-baiknya. Tapi entahlah di bulan berikutnya. Satu bulan ini juga kita berseragam memakai baju koko bagi kaum laki-laki dan berjilbab bagi kaum perempuan, meskipun di bulan lain kita merasa tidak cocok untuk memakainya.

Hari ini hari pertama puasa. Setelah terbangun jam 12 malam, mata saya tak kunjung terpejam sampai saat sahur tiba. Setelah makan sahur dan perut penuh baru terasa mata saya mulai berat. Saya tahan sebentar hingga sholat subuh tiba. Tertidur 2 jam saya memaksakan diri untuk bangun meski mata terasa berat. Saya harus segera berangkat ke kantor.

Setiba kantor tak hilang juga rasa kantuk saya, apalagi hembusan pendingin ruangan terasa dingin sekali pagi ini. Tiba-tiba saya terbayang, seandainya ada secangkir kopi yang panas mengepul mungkin akan menghilangkan rasa kantuk dan menghangatkan badan saya. Wah, kalau saja hari ini bukan bulan puasa, mungkin saya sudah menikmati secangkir kopi itu. Ah, betapa sedapnya!

Ternyata, setelah sekian lama, di hari pertama puasa, saya masih saja terbayang makanan dan minuman ......

[Dari Mas Esha Surya - Birulangit Blog Gaul]

Bahaya Nasi Bagi Kesehatan Dan Kehidupan Manusia

2010-07-11T00:28:00.027+07:00

HASIL PENELITAIN yang dilakukan oleh sekelompok ilmuan di Institut Teknologi Ilmu Plesetan (INTIP) beberapa tahun lalu - jadi sebetulnya ini bukan berita baru - membuktikan bahwa nasi ternyata berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Resume hasil penelitian mereka terhadap sejumlah responden dari berbagai strata sosial di Indonesia antara lain menyimpulkan bahwa:

1. NASI MENYEBABKAN KECANDUAN KRONIS (Chronical Addicted).
98,7% responden yang tidak diberi makan nasi selama 12 jam dalam rangkaian penelitian tersebut mengalami kelaparan luar biasa dan secara keseluruhan betul-betul menunjukkan gejala kecanduan yang hebat dan keinginan sangat besar untuk segera makan nasi. Sementara hanya 1,3% responden saja yang tidak begitu terpengaruh karena diam-diam ternyata sudah membekali dirinya dengan jajanan singkong goreng!

2. NASI MENGHAMBAT KEMAMPUAN INTELIJENSIA, KHUSUSNYA PADA REMAJA
Badan Statistik Nasional (BPS) dan Dinas Pendidikan Tinggi (DIKTI) Indonesia dari tahun ke tahun selalu melaporkan hal yang cenderung sama, yakni lebih dari separuh total pelajar di seluruh Indonesia yang setiap hari makan nasi ternyata nilai ujian nasionalnya berada di bawah standar rata-rata yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan.

3. NASI MENGHAMBAT PERKEMBANGAN RASA PERCAYA DIRI (Minder Complex)
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia mencatat bahwa jutaan penduduk Indonesia yang biasa makan nasi dan saat ini sedang mencoba peruntungannya di luar negeri, ternyata rata-rata sudah cukup puas hanya mendapatkan kesempatan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pengemudi, buruh perkebunan, kuli bangunan, dan pekerja-pekerja kasar di tingkat terbawah ini. Sangat jarang ditemui orang Indonesia yang menjadi tokoh di luar negeri. Jika pun ada, hampir dapat dipastikan jumlahnya berada dalam bilangan 1 berbanding 1000. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain dari timur tengah yang tidak makan nasi dan hijrah ke benua Eropa misalnya, mereka bahkan berhasil memperoleh hak-haknya untuk diperlakukan sama secara hukum - termasuk mendapatkan kesempatan bekerja di semua jenjang - persis sama seperti penduduk asli sendiri.

4. NASI DAPAT MENJUNGKIR-BALIKKAN KEMAMPUAN BERFIKIR LOGIS PARA GENIUS
Sejarah Republik Indonesia mencatat bahwa negeri ini pernah "menukar-gulingkan" sejumlah pesawat terbang jenis CN-250 made in Indonesia (yang dari perspektif biaya termasuk dalam kategori Multi-Billion Dollar projects) dengan beras ketan dari negeri tetangga pengekspor beras. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang tidak perlu harus menjadi genius - dan menghabiskan uang negara sampai ratusan juta dollar - dulu untuk sekedar memikirkan bagaimana caranya mendapatkan nasi!

5. NASI MEMILIKI KORELASI PARAREL DENGAN TINDAK KRIMINAL
Humas Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) membenarkan bahwa hampir 99% tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah pelaku mengkonsumsi (atau justru karena sudah berhari-hari sama sekali belum mengkonsumsi) nasi. Sementara hampir semua pelaku kejahatan yang terjerat hukum - khususnya dalam kasus-kasus sekelas pencurian, penipuan, penjarahan, dan sejenis itu - mengaku bahwa kejahatan tersebut mereka lakukan semata-mata akibat tekanan ekonomi di satu sisi, dan demi menjamin agar keluarganya dapat terus makan nasi di sisi lain!

6. NASI BERPOTENSI SEBAGAI PENCETUS BERBAGAI PENYAKIT BERBAHAYA
Hasil penelitian silang antara INTIP dengan sejumlah lembaga penelitian kesehatan di luar negeri sepakat bahwa pada fosil-fosil manusia zaman batu yang notabene belum mengenal nasi, tidak ada ditemui tanda-tanda bahwa mereka mengidap penyakit Kanker, Diabetes, Jantung Koroner, Hepatitis, Alzheimer, Osteoporosis, Hypertensi, Obesitas, Parkinson dan lain-lain penyakit yang dewasa ini banyak ditemui dalam pemeriksaan kesehatan manusia post-modern yang makan nasi.

7. NASI SANGAT BERBAHAYA BAGI BAYI YANG BARU LAHIR
Tanpa perlu panjang lebar menjelaskan alasan-alasan medisnya, hampir semua dokter di seluruh dunia melarang keras orang tua bayi yang baru dilahirkan untuk memberi makan bayinya dengan nasi. Hal ini cukup menjadi fakta bahwa ilmu kedokteran pun sudah membuktikan bahwa memberi makan nasi kepada bayi berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan sang bayi.

8. HUBUNGAN SISA NASI DENGAN PENYAKIT EPIDEMIS YANG MELANDA DUNIA
Sisa nasi yang dibuang (atau dikeringkan) umumnya dapat dijadikan panganan bagi unggas dan ayam ternak. Sekarang mari kita pikirkan sendiri, perlu atau tidak kita merasa curiga; dari mana sebetulnya asal-usul flu burung yang sempat melanda dunia belakangan ini?

9. NASI DAPAT MENYEBABKAN DEHIDRASI DAN SESAK NAPAS
Makan nasi biasanya menimbulkan perasaan haus karena proses pencernaannya di dalam usus besar membutuhkan air dalam jumlah besar pula. Jika suplemasi air tidak terpenuhi, selain akan terjadi penyumbatan udara di rongga dada (ini menyebabkan perasaan sesak yang luar biasa), akan terjadi penyerapan cairan tubuh secara abnormal. Dalam situasi-situasi ekstrim ini bisa berbahaya. Sebab kehidupan manusia sebagian besar ditopang oleh 90% cairan yang volumenya harus selalu stabil di dalam tubuhnya.

10. NASI TERLARANG BAGI PENDERITA DIABETES
Mirip dengan kesimpulan #7, hampir semua dokter di seluruh dunia juga melarang pasien diabetnya untuk mengkonsumsi nasi. Sebagai gantinya, biasanya mereka menganjurkan agar pasien sebaiknya makan kentang. Ini menunjukkan bahwa meskipun para dokter - khususnya di Indonesia - tahu bahwa kentang sebetulnya lebih menyehatkan daripada nasi, tapi tokh mereka sendiri tetap lebih suka makan nasi!

11. NASI MENDORONG KONSUMERISME DAN DAPAT MENJADI PENYEBAB OBESITAS
Makan nasi jelas-jelas menimbulkan keinginan untuk juga mengkonsumsi beraneka ragam sayur mayur dan dan lauk pauk. Perhatikanlah jika kita makan di RM Padang misalnya, sang pemilik tahu betul akan trend ini sehingga tanpa diminta pun langsung saja mereka menyajikan semua persediaan lauk-pauk yang ada di dapurnya (sehingga meja makan kita penuh dengan beraneka ragam pilihan makanan yang bahkan sampai piringnya disusun bertumpuk-tumpuk). Di rumah pun demikian. Hampir tidak ada satu anggota keluarga pun yang akan betah duduk berlama-lama di meja makan jika yang disajikan hanya menu tunggal alias nasi thok! Bila nafsu memakan makanan (di samping nasi) ini terus menerus kita turuti, maka tidak tertutup kemungkinan rekening belanja akan terus meningkat, berat tubuh juga ikut meningkat, dan ujung-ujungnya dokter akan bilang: "Hey, anda sedang mengalami proses obesitas, bung!"

12. NASI MENGANDUNG ZAT KIMIA BERACUN
Nasi mengandung zat besi (fe) yang konfigurasi elektron terluarnya 4s2. Zat lain yang elektron terluarnya mencapai atau di atas 4 adalah racun arsenik (4p3), Batu batere titanium (4s2), dan racun yang melemahkan kekuatan Superman yang disebut kripton (4p6). Ini mengindikasikan bahwa nasi punya kesamaan dengan zat-zat berbahaya dan beracun seperti di atas. Jadi, Superman sendiri pun kalau kebanyakan makan nasi, lama-kelamaan akan kehilangan kemampuan supernya!

13. NASI DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI MAKRO
Dipastikan jumlah konsumen nasi di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen nasi, terutama di negara-negara maju. Meski belum ada konfirmasi yang pasti, tapi diduga kuat ini juga menjadi salah satu mata rantai penyebab mengapa setelah lebih dari 65 tahun merdeka negara ini masih sangat jauh untuk disebut sebagai negara maju. Bahkan sejak resesi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1998, United Nations atau PBB tidak sungkan-sungkan lagi meletakkan Indonesia dalam daftar salah satu negara di antara berkembang dan miskin atau terkebelakang, tidak berbeda jauh dengan negara-negara kecil (yang memang miskin dan terkebelakang) di berbagai belahan dunia ini!

14. BUKTI KESIMPULAN #13 DALAM SKALA MIKRO
Di warung-warung kecil - populer dengan sebutan warteg - biasa kita temui para pekerja kasar berpenghasilan rendah yang lebih dikenal dengan sebutan "kuli" makan nasi dalam jumlah lebih banyak dibandingankan dengan kaum eksekutif (pengirit) yang sembunyi-sembunyi ikutan makan di warteg juga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak makan nasi, semakin terlihat rendahnya tingkat kemampuan ekonomi seseorang.

15. NASI TIDAK DISEBUT-SEBUT DI DALAM KITAB SUCI
Sejauh ini belum ditemui bukti-bukti yang menguatkan bahwa nasi ada disebut-sebut di dalam kitab suci masing-masing umat beragama di dunia. Para nabi dan rasul pun tidak pernah diceritakan suka makan nasi. Ini jelas mengindikasikan bahwa nasi tidak termasuk dalam jenis makanan yang mendapat perhatian dalam agama. Sehingga pertanyaan apakah sebenarnya kita wajib makan nasi atau tidak, menjadi semakin tidak jelas juntrungannya.

16. DI DALAM SASTRA KLASIK MELAYU NASI MENGANDUNG KONOTASI NEGATIF
Kendati tidak disebut-sebut di dalam kitab suci, ternyata kata "nasi" banyak ditemui di dalam khasanah sastra klasik Melayu, terutama dalam kategori pantun nasehat dan pepatah (proverb). Pepatah yang sangat terkenal bahkan hingga ke luar lingkaran adat Melayu sendiri adalah Nasi Sudah Menjadi Bubur. Hampir semua penutur bahasa Indonesia mengerti bahwa pepatah ini menggambarkan suatu keadaan di mana sesuatu yang pada awalnya berlangsung normatif, baik, atau lazim, namun karena kecerobohan pelaku terlanjur berobah menjadi buruk. Dan cilakanya, keadaan buruk ini betul-betul tidak dapat diperbaiki lagi! Tidakkah ini mengundang tanya di benak kita, kenapa harus nasi? Kenapa bukan singkong?

17. NASI TERBUKTI MENINGKATKAN RESIKO KEMATIAN MENDADAK
Dalam kasus-kasus tertentu, mengkonsumsi nasi dapat menyebabkan kematian seketika. Contohnya makan nasi sambil mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, terutama di jalan toll!

Berita Baik Dan Buruk Tentang Minum Kopi

2010-06-20T11:02:00.010+07:00

Ada berita baik dan berita buruk buat para penggemar kopi yang menghabiskan waktu bekerja sampai malam hari dengan 1-3 cangkir kopi.Â Berita baiknya adalah bahwa minum kopi dapat menurunkan risiko perkembangan penyakit Alzheimer dan tipe demensia lain di kemudian hari. Demikian kesimpulan studi yang dipublikasikan dalam Journal of Alzheimer’s Disease pada bulan Januari 2009.

Para peneliti di Finlandia dan Swedia mempelajari para survivor dari the North Karella Project dan studi the FINMONICA yang rata-rata sudah 21 tahun. The North Karella Project dan studi the FINMONICA adalah dua studi penelitian besar mengenai penyakit kardiovaskular dimulai tahun 1970 dan tahun 1980 secara berurutan.

Di dalam analisis data, konsumsi kopi ketika para partisipan pertama kali bergabung dibandingkan dengan insiden demensia saat follow up. Ditemukan bahwa individu yang minum antara 3-4 cangkir kopi sehari memiliki 65% risiko rendah mengalami demensia atau penyakit Alzheimer.

Tidak ada indikasi dalam data publikasi jenis apa konsumsi kopi oleh para partisipan, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kopi ekspreso lebih protektif dibandingkan kopi latte misalnya. Walau demikian, studi lebih jauh diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil ini.

Data menjelaskan bahwa intervensi diet kemungkinan memodifikasi risiko Alzheimer. Tidak hanya itu, juga mengidentifikasi mekanisme bagaimana kopi membuat efek perlindungan yang mengarahkan pengembangan terapi baru untuk penanganan penyakit ini.

Berita buruknya adalah minum kopi terlalu banyak dapat meningkatkan risiko halusinasi. Menurut studi yang dilakukan di Inggris, ada korelasi antara pelepasan kortisol dalam merespon stres dan timbulnya halusinasi. Karena kafein ditemukan meningkatkan respon kortisol terhadap stres, para peneliti dari University of Durham membandingkan asupan kafein diatara kelompok siswa yang mengalami halusinasi dan menemukan adanya korelasi ini.

Studi ini terbatas jumlahnya, seperti ukuran sampel yang kecil dan kurangnya kontrol yang mungkin menjadi faktor pendamping dan dalam beberapa kasus efek yang dilaporkan kecil sekali. Jadi, mungkin aman untuk terus minum kopi dalam jangka waktu lama, apalagi jika memperhatikan tips sehat minum kopi versi Andaka.com. Tidak harus khawatir tentunya buat yang minum teh.

Tulisan Dr. Nasir - Dari Health Info Database

Susno Duaji, dari Arsip Berita Lama

2010-04-03T22:36:00.012+07:00

RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan "menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.

Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.

Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. Herawati itu.

Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi.

Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar menguak korupsi.

Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi?

Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang ’kan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis.

Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin.

Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?

Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya sendiri korupsi.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini.

Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya.

Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu.

Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka.

Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.

Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai kapan?

Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak akan jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran.

Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan.

Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi. Polisi itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak korupsi.

Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?

Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan lainnya.

Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan.

Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. Bahkan, gajinya lebih besar dari saya.

Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap kasus korupsi?

Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus korupsi biar Jabar bergetar.

Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka banyak kasus yang masuk.

Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk.

Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor boleh di mana saja.

Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui semua ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka yang pabaliut-pabaliut. Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk diselewengkan. Benar tidak?

Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan anggaran yang minim. Menurut Anda?

Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan.

Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem setoran.

Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp 5-6 juta.

Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha.

Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan kepolisian?

Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Titik.

Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat macet. Itu juga korupsi.

Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya dengan pelacur. ***

Koran Pikiran Rakyat Edisi 10 Februari 2008 | Kapolda Jabar, "Jangan Pernah Setori Saya!"
Baca juga: Siapakah Susno Duaji?

Obama dan Babak Baru Kemitraan Indonesia - Amerika Serikat

2010-03-24T22:52:00.021+07:00

Sudah jadi opini umum di Amerika bahwa, bila Obama datang ke Indonesia maka harus ada hal yang menguntungkan untuk AS. Kalau tidak, maka The President tidak boleh buang-buang uang rakyat hanya untuk nostalgia makan nasi goreng dan rambutan di kampung Menteng.

Pastinya ada hal yang sangat menguntungkan di Indonesia. Bayangkan saja, negara dengan 240 juta penduduk tersebar di sekitar 17.000 pulau, dengan wilayah seluas Uni Eropa. Negeri muslim ini berada di atas cincin api dunia yang konon menjadi tempatnya sumber energi yang kaya, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, sampai emas, logam mulia yang sangat berharga.

Saat ini perusahaan AS mendominasi sektor pertambangan lokal dengan investasi besar dari ExxonMobile dan Freeport. The Jakarta Post mengutip komentar Budiarto Shambazy, seorang kolumnis harian kompas dan dosen di Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa kunjungan Menlu AS Condoleeza Rice dan Presiden George W. Bush ke Indonesia tahun 2006 menghasilkan kesepakatan untuk ExxonMobil menjadi operator Blok Minyak Cepu setelah empat tahun bersengketa dengan Perusahaan milik Negara Pertamina. “ExxonMobil is now vying for the Natuna block and the government has indicated it will not give the operation to Exxon. But let’s see what’s the result is after Obama’s visit,” katanya. “ExxonMobil sekarang berlomba-lomba untuk Blok Natuna dan pemerintah mengisyaratkan tidak akan memberikan operasi untuk Exxon. Tapi mari kita lihat apa hasilnya setelah kunjungan Obama,” katanya.

Adapun perusahaan Multinasional AS yang lain yaitu Chevron Corp, Halliburton Co. yang berbasis di Houston dan Itochu Corp yang berbasis di Osaka adalah perusahaan yang akan mensponsori World Geothermal Congress di Bali bulan depan. Kerjasama bidang energi saat ini menjadi fokus yang juga dibidik dalam membina hubungan kemitraan dengan Indonesia.

Pengamat hubungan Indonesia-Amerika dari CSIS, Ernest Z. Bower menilai, kemitraan ini merupakan babak baru dalam hubungan kedua negara. “Pemerintahan Obama melihat Indonesia, seperti halnya (George W) Bush memandang India. Obama akan membawa hubungan Indonesia dengan Amerika ke tingkatan lebih tinggi.”

Indonesia dan AS telah menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama komprehensif di berbagai bidang seperti ekonomi dan pendidikan, yang diharapkan dapat ditandatangani pada kunjungan Obama ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, perjanjian kerjasama komprehensif itu sudah berada dalam tahap matang sehingga diharapkan bisa langsung dilahirkan rencana aksi dari perjanjian tersebut.

Beruntungkah Indonesia? Kenyataannya selama ini kerjasama dengan AS hanya membuat Indonesia semakin terpuruk. Perusahaan seperti Pertamina saja dengan mudahnya tersingkir. Perusahaan AS dengan gampangnya mengeksplorasi minyak Indonesia dan dijualnya pula di Indonesia. Semakin hari harga minyak semakin mahal. Belum lagi Freeport yang dengan gampangnya mengangkut berton-ton emas Indonesia ke negaranya. Sungai-sungai Papua pun tercemar. Ini masih yang kasat mata. Belum dosa-dosa yang tak terekspose.

Perjanjian dengan AS yang saling berhadapan saja sudah sangat merugikan. Belum lagi strategi diam-diam yang menyelinap untuk menghancurkan Indonesia semacam "Namru" dan proyek-proyek jahat lainnya.

Beruntungkah Indonesia? Dengan menjadi satu-satunya negeri muslim yang menjadi mitra (tertipunya) AS? Sementara darah kaum muslimin di belahan dunia lain masih tertumpah atas arogansi, kebengisan dan kejahatan AS.

Jadi, Obama batal datang bulan ini sebenarnya belum mengakhirkan kewaspadaan rakyat. Ada babak baru kemitraan yang sudah selayaknya ditolak!

Dari MediaIslamNet | Oleh: Lathifah Musa

Read other related articles

Interview RCTI dengan Presiden Obama

2010-03-24T00:04:00.032+07:00

Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti interview eksklusif RCTI dengan Presiden Amerika Barack Obama di Washington DC Senin, 22 Maret 2010 kemarin, sepertinya tidak harus kecewa 100% karena ternyata rekamannya masih dapat diitemui di YouTube. Kendati merupakan "siaran ulangan," namun menilik substansinya saya kira masih tetap "anget" untuk dipirsani. Oleh karena itu, tadi video clips rekaman itu saya coba embed di sini.

Berikut ini adalah potongan video clips wawancara wartawan RCTI Putra Nababan dengan Presiden AS Barack Obama di Washington, D.C., via shechiel di YouTube.

Obama menjelaskan penundaan kunjungannya ke Indonesia. Ia berkali-kali menggunakan Bahasa Indonesia dengan cukup baik. "Masih bisa sedikit, sudah lupa banyak!" katanya sambil tertawa.